Penulis : Reni Rosmawati | Ibu Rumah Tangga, Pegiat Literasi AMK

Dimensi.id-Babak baru pertarungan melawan wabah Corona masih terus berlangsung sengit hingga kini. Dan lagi, Kabupaten Bandung kembali dinyatakan masuk zona merah penyebaran Covid-19. Menyikapi hal ini, Pemprov Jabar melakukan berbagai upaya guna menekan penyebaran wabah agar tidak semakin meningkat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuka ratusan lowongan pekerjaan bagi tenaga kesehatan (nakes) untuk memerangi Covid-19 dalam program PUSPA.

Sebagaimana dilansir oleh laman (DetikNews, Kamis, 28 Januari 2021), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka lowongan kerja (loker) untuk tenaga kesehatan (nakes) yang akan berkecimpung dalam program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara).

Program PUSPA ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didukung Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam memperkuat respons Covid-19 pada puskesmas.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, program ini akan merekrut 500 tenaga kesehatan. Di mana 300 orang tenaga baru terbuka untuk publik, dan 200 penguatan tenaga eksisting di Puskesmas yang ditunjuk) sebagai Field Officer di 100 puskesmas yang berada di 12 kabupaten/kota. Pendaftaran dibuka dari 27 Januari s/d 7 Februari 2021.

Program PUSPA bertujuan untuk memperkuat upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di 100 puskesmas di 12 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Baca juga: Pro kontra vaksinasi covid 19

Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengatakan, PUSPA ini merupakan upaya untuk menggeser perang melawan Covid-19 di rumah sakit ke puskesmas. “Jawa Barat akan menggeser perang melawan Covid dari rumah sakit di ujung hilir ke puskesmas di awal hulu secara maksimal dengan menambah sumber daya manusia,” ujar Ridwan Kamil dalam akun Instagram resminya.

Sebelumnya, kang Emil menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memperkuat sistem dan SDM di Puskesmas. Oleh karena itu, perekrutan dan pelatihan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Program Puspa diyakini bisa menjadi kunci untuk memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19.

Karenanya, pemerintah akan menyiapkan sekitar seratus Puskesmas yang tersebar di dua belas daerah, seperti Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung. Ia pun mengatakan, apabila fokus pada program ini, maka kita bisa kurangi beban rumah sakit dan menekan angka Covid-19. Berdampingan juga dengan vaksinasi yang terus diupayakan. (JawaPos.com, 27/1/2021)

Tak terasa, hampir genap satu tahun kita hidup di tengah bayang-bayang wabah Corona (Covid-19). Sungguh bukan waktu yang sebentar. Covid-19 menjadi wabah menakutkan di dunia sejak akhir 2019 silam yang belum usai hingga hari ini. Corona telah menyisakan sejuta cerita yang demikian menyesakan dada.

Tak ayal, penyebaran virus Corona telah menjadi masalah serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Terlebih Kota Bandung kini kembali menyandang predikat zona merah Covid-19. Berbagai upaya dan program telah ditempuh Pemprov Jabar dalam menangani masalah pandemi mematikan tersebut, seperti salah satunya program PUSPA. Program ini diharapkan akan mampu memerangi Covid-19. Namun benarkah demikian?

Jika kita berkaca pada program pemerintah sebelumnya, di mana banyak kita dapati program-program pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi, tapi hingga kini belum ada satupun yang bisa menanggulangi masalah ini. Korban terus berguguran setiap harinya baik dari kalangan masyarakat umum maupun tenaga medis.

Dari seluruh fakta-fakta ini, maka tidak menutup kemungkinan, program PUSPA pun akan mengulang hal yang sama. Sekalipun menjadi solusi, tentunya hanyalah akan menjadi solusi yang bersifat parsial dan tambal sulam semata.

Adanya program PUSPA yang digalakkan Pemprov Jabar dalam memerangi wabah Corona, justru semakin membuktikan bahwa pemerintah telah kewalahan menangani wabah ganas ini. Rumah sakit tak lagi mampu menampung pasien sehingga alternatif terakhir yang dapat dioptimalkan adalah puskesmas.

Apabila ditelisik lebih dalam, kondisi miris nan ironis ini terjadi karena sedari awal pemerintah telah salah kaprah dalam menangani masalah wabah. Kebijakan yang diambil pemerintah, acapkali plin-plan seakan uji nyali dan coba-coba.

Sebagai contoh, kita bisa bercermin pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak bertahan lama karena kemudian diganti menjadi  new normal. Dengan alasan agar perekonomian tetap berjalan, rakyat dipaksa hidup produktif di tengah pandemi. Akibatnya, kasus pandemi semakin melonjak tajam.

Sejatinya, program PUSPA ataupun program-program lainnya tak mesti ada apabila pemerintah mau serius dalam menangani wabah. Karena pandemi ini bukan masalah main-main, sehingga dalam penanganannya pun tidak boleh setengah hati. Penanganan pandemi ini membutuhkan ketegasan dan keseriusan dari seorang pemimpin.

Baca juga: Islam menjamin kesehatan umat

Kasus wabah pandemi Covid-19, seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan wabah Covid-19. Pemerintah dengan kewenangannya semestinya mampu mengintegrasikan seluruh sistem dan elemen baik instansi maupun masyarakat untuk bekerja bersama-sama dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Pemerintah juga seharusnya mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan, logistik dan pangan serta ekonomi kepada rakyat secara gratis, terjamin, dan berkualitas. Pendapat para ahli pun harus diutamakan karena merekalah yang paling mengerti dalam masalah wabah ini.

Namun sungguh ironis, jauh panggang dari api, pemerintah hanya memikirkan ekonomi ketimbang keselamatan rakyat. Inilah watak penguasa di sistem kapitalisme-sekuler-liberal. Sistem ini telah melahirkan para penguasa dengan tabiat serakah dan berorientasi untung rugi, mereka lebih mempedulikan ekonomi dan ambisi kekuasaan daripada kesehatan atau nyawa rakyatnya.

Para tenaga kesehatan dituntut untuk berjuang semaksimal untuk menangani pasien Covid-19, masyarakat dihimbau untuk mati-matian melawan Covid-19, sedangkan pemerintah hanya mengeluarkan instruksi lemah yang kerap berubah-ubah.

Program PUSPA? Islam Punya Cara Sendiri!

Berbeda dengan Islam. Sebagai agama sempurna, Islam beserta aturannya memiliki demikian banyak kekayaan konsep dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Islam pun selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap dan sempurna. Sejarah mencatat, Islam beserta aturannya mampu menorehkan tinta emas dalam mengatur semua hal serta memberikan solusi atas segenap persoalan.

Itung-itungan dalam Islam bukanlah untung dan rugi, tetapi ridha Illahi. Itulah sebabnya, pemimpin dan negara Islam akan menjalankan fungsinya sebagai junnah (tameng) yang menjaga umat dari segala bentuk ancaman dan marabahaya. Termasuk wabah Corona.

Negara yang menerapkan syariat Islam, memandang masalah wabah sebagai sebuah tuntutan kewajiban untuk mengatasinya. Itulah sebabnya, dalam menghadapi wabah pandemi mematikan, penguasa Islam akan bersungguh-sungguh, berjuang sekuat tenaga agar wabah segera berakhir.

Pemimpin dalam Islam akan sangat menjaga kehidupan rakyatnya, sebab nyawa rakyat dalam Islam sangatlah berharga tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Rasulullah saw. bersabda:

“Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah, dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai dan Turmudzi)

Negara dan pemerintah pun akan mengeluarkan kebijakan tegas dan tidak berubah-ubah apalagi plin-plan perihal penangan wabah. Karena masalah wabah adalah masalah serius, maka negara dan penguasa Islam akan independen dan bijak dalam mengambil keputusan terbaik untuk negara dan rakyatnya. Kebijakan yang diambil benar-benar dipertimbangkan dengan matang bukan sekedar ajang uji nyali ataupun coba-coba. Yang demikian dilakukan, agar kebijakan yang dikeluarkan menjadi solusi jitu tepat sasaran.

Ketika terjadi wabah di suatu daerah, maka negara Islam (Khilafah) akan segera menerapkan lockdown (karantina wilayah)secara total. Hal ini, dimaksudkan agar korban wabah tidak terus bertambah. Negara khilafah pun akan memberikan kecukupan logistik pangan kepada penduduk yang terdampak wabah tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

Selain itu, negara juga akan memberikan jaminan kesehatan,  menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai seperti mendirikan rumah sakit,  posko-posko kesehatan, obat-obatan serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.  Dan semuanya diberikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma. Jika pun berbayar, tentunya dengan harga murah lagi terjangkau. Dengan demikian, apabila terjadi kasus wabah penyakit menular dapat dipastikan negara akan sigap  menanganinya agar wabah segera teratasi.

Dari sini, maka jelas hanya Islamlah yang akan melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman termasuk pandemi wabah Corona. Semua ini karena seluruh aturan yang terkandung dalam Islam adalah aturan shahih; sesuai dengan fitrah manusia juga bersumber dari Zat yang Maha Sempurna.

Maka jika diterapkan, akan mampu menyelesaikan permasalahan yang menimpa dunia saat ini secara tuntas. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kita bersegera kembali kepada Islam dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan dengan penerapan yang sempurna melalui institusi Daulah Khilafah Islamiyyah. Serta meninggalkan aturan kuffur kapitalisme-sekuler-liberal biang segala kerusakan. Niscaya virus Corona akan segera teratasi, keberkahan dari langit dan bumi akan dapat kita raih.

Semoga artikel terkait menyoal program PUSPA di atas dapat membawa kemanfaatan bagi para pembaca sekalian, harapannya bisa memberi wawasan baru tentang politik dan kebijakan-kebijakan yang di ambil di negeri baru-baru ini.

Editor : Fadli