20 Februari 2024

Dimensi.id-Indonesia sudah hampir dua bulan terdampak wabah covid19. Kasus positif corona tercatat tanggal 22 April 2020 di Indonesia berdasar www.covid19.go.id 7418 jiwa dan yang meningal 635 jiwa. Negara dalam menangani wabah covid19 membutuhkan dana yang besar. Dana untuk pembelian APD harganya mahal berikut alat tes corona yaitu rapid test dan swab juga mahal. Belum lagi kebutuhan sembako untuk rakyat di beberapa daerah dan masih banyak lagi dana yang harus dikeluarkan. Lantas bagaimana Negara membiayai semua ini?

Kita pahami bersama Indonesia merupakan negara  gemah ripa lo jinawi namun juga memiliki hutang yang tidak kalah banyak. Setiap tahun hutang Indonesia terus bertambah tidak ada penurunan, karena baru mampu bayar bunga tanpa bayar hutang bahkan terus menambah hutangnya. Jika demikian dari mana dana didapat negara untuk menghadapi wabah covid19?

Ternyata, salah satu sumber dana yang diperoleh untuk menangani wabah covid19 adalah dengan memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memprotes langkah pemerintah ini beliau menyatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah seharusnya lebih tepat sasaran. Menurutnya, anggaran infrastruktur fisik, anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran bimbingan teknis, serta anggaran rapat di jajaran pemerintah seharusnya diprioritaskan untuk dipotong.

“Anggaran untuk bantuan seharusnya diperbesar, seperti anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan biaya pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah,” ujarnya. (CNN Indonesia)

Pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), dipotong dari yang semula Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun. Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun. Kemudian bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun.

Di sisi lain,  negara menyediakan Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan online dalam proyek kartu prakerja. Pendiri “Ruang Guru” adalah Belva Devara yang juga menjadi Staf Khusus Milenial Presiden Reprublik Indonesia. “Ruang Guru” telah ditunjuk menjadi aplikator Kartu Prakerja ini.

Hal ini menuai banyak kritik salah satunya oleh Rachland Nashidik, pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Menurut beliau, “Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi Negara malah menyediakan Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan online?”. (Tribungjateng.com)

Kebijakan anggaran untuk hadapi covid19 memang gamblang tidak memihak kepada rakyat. Pasalnya prioritas potongan dana untuk rakyat malah digalakkan sedangkan dana untuk infrastuktur dan proyek negara masih terus jalan. Sehingga rakyat terdampak secara ekonomi terpaksa harus terus bekerja untuk melangsungkan hidupnya dan ini menjadikannya rawan terkena covid-19. Seharusnya negara bisa lebih serius dalam menangani wabah covid-19 yang terdampak baik yang positif, tenaga media ataupun rakyat yang terdampak secara ekonomi.l

Permasalahan negeri dengan salahnya prioritas negara seperti ini menjadi semakin rumit. Negara tampak menguntungkan pengusaha dan kroni rezim, inilah akibat kekuasaan berada di tangan pengusaha yang telah menjadi penguasa atau berselingkuh dengan penguasa dalam sistem demokrasi kapitalis. Terbukti negara yang menerapkan sistem ini bukan mengurusi urusan rakyat melainkan urusan segelintir elit dan mementingkan keuntungan materil.

Negara seharusnya berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan tampil sebagai pelayan para kapitalis. Negara selayaknya melayani dan mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki agar rakyat selamat dari wabah, serta menjamin kebutuhan dasar hidup mereka. Karena kerugian ekonomi akibat wabah bisa dipulihkan, namun kehilangan nyawa rakyat tidak tergantikan.

Satu nyawa dalam Islam sangatlah berharga sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Hilangnya dunia lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim.”

Lantas, bagaimana Islam menghadapi wabah covid19? Bagaimana prioritasnya dan apa kebijakan ekonomi yang ditempuh? Kebijakan ekonomi islam merupakan bagian integral dari kebijakan politik pemerintahan, sehingga tak terpisah dari kebijakan negara di bidang lainnya. Rinciannya sebagai berikut.

1) Memastikan suplai kebutuhan vital pada wilayah yang diisolasi, jika pusat penyakit ada di wilayah dalam negara.

Agar penyakit tidak meluas, wilayah yang menjadi pusat penyakit harus diisolasi. Negara memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dll), bahan untuk memperkuat imunitas tubuh (baik herbal maupun kimiawi), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dll), layanan pengurusan jenazah dll tersedia secara cukup. Sehingga rakyat di pusat penyakit bisa cepat sembuh.

2. Membiayai aktivitas edukasi dan promosi hidup sehat pada rakyat luar wilayah pusat penyakit.

Pengecekan pada orang-orang yang merasa mengalami gejala penyakit Corona. Termasuk aktivitas sanitasi pada tempat-tempat publik seperti playground, halte, stasiun, terminal, bandara, sekolah, toilet umum, dll. Juga pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh di semua titik akses masuk wilayah negara. Semua aktivitas ini dibiayai negara dari kas baitulmal.

Dana untuk mengatasi covid19 di Bagian Belanja Negara Baitulmal masuk dalam dua seksi. Pertama, Seksi Mashalih ad Daulah, khususnya Biro Mashalih ad Daulah. Kedua, Seksi Urusan Darurat/Bencana Alam (Ath Thawari). Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka.

Biaya yang dikeluarkan dari seksi Ath Thawari diperoleh dari pendapatan fai’ dan kharaj. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim (sumbangan sukarela atau pajak).

3) Melarang praktik ihtikar (penimbunan) pada barang apa pun. Baik sembako, masker, hand sanitizer, dll. Jika terbukti melanggar, pelaku akan diberi sanksi.

4) Membiayai riset untuk menemukan obat dan antivirus corona. Negara membuka kesempatan bagi rakyat negara yang kaya untuk sedekah dan wakaf bagi penelitian ini.

5) Menghentikan impor barang dari wilayah pusat penyakit, jika pusat penyakit ada di luar wilayah negara. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap barang tersebut, Negara akan memasok produk substitusinya. Misalnya gandum diganti serealia lainnya, buah impor diganti buah lokal, dll.

6) Melarang kapitalisasi antivirus corona. Sehingga antivirus bisa dinikmati semua manusia tanpa ada pihak yang mencari keuntungan di tengah musibah.

7) Memberikan bantuan sosial pada negara lain yang terdampak corona. Baik berupa sembako, obat-obatan, antivirus, tenaga medis, dll. Baik penduduknya muslim atau kafir.

Demikianlah gambaran kebijakan ekonomi islam jika menghadapi sebuah wabah. Dengan kebijakan seperti ini, maka secara efektif akan memutus penyebaran virus dan mengoptimalkan upaya penyembuhan pasien. Sehingga wabah seperti covid-19 sekarang ini bisa segera diatasi. Kebijakan ekonomi Islam dan berbagai bidang lainnya akan memprioritaskan kepentingan rakyat apabila islam diterapkan secara keseluruhan dalam bingkai negara yaitu Negara Khilafah Islamiyyah. Wallahu A’lam Bi Showab.[ia]

Penulis : Setya Kurniawati (Aktivis BMI dan Member di Pena Langit)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.