Dimensi.id-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihak-pihak yang menggunakan politik identitas biasanya tak memiliki kompetensi maupun prestasi.

Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) 2022 yang mengangkat tema ‘Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa’, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (CNN Indonesia,2/9/2022).

Hamka menerangkan politik identitas kerap menjual isu berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahkan, menurutnya, politik identitas masih sering ditemukan saat ini. “Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thoghut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ucap Hamka.

Menurut Hamka, isu politik identitas juga sempat menyasar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 2004. Saat itu muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya tak dikenal dalam ajaran agama. Hamka pun memilih strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untuk turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang.

Politik Harus Beridentitas

Setiap aktifitas politik harus beridentitas. Dengan adanya identitas maka dikenal oleh masyarakat visi dan misinya. Sangatlah salah kaprah jika mengatakan politik identitas identik dengan partai politik Islam atau gerakan yang berdasarkan ideologi Islam dengan mendakwahkan syariat dan khilafah.

Sebab, selain syariat dan khilafah bukan faham terlarang di negeri ini, hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta, poin ke-7 bahwa MUI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa Jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam. Dan rekomendasinya adalah agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah.

Juga fakta apa yang dituduhkan bahwa pengusung syariat Islam sama dengan biang masalah sangat tidak bisa dibuktikan. Sebab, politik identitas yang dibawa oleh partai-partai hari inipun rancu. Mereka mengusung nasionalisme dan agama ( meski dalam bentuk umum). Namun, apa yang dilihat masyarakat justru sebaliknya.

Yang berteriak paling lantang Pancasila atau NKRI harga mati nyatannya banyak yang masuk bui. Hingga ada wacana, mereka yang sudah tersandung kasus, menjadi napi atau mantan napi masih bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin. Sungguhkah kita sudah kekurangan manusia berkualitas? Dan sila yang mana yang menjadi identitas bangsa hingga orang yang jelas track recordnya buruk boleh menjadi pemimpin?

Tapi inilah faktanya, kaburnya identitas yang dibawa oleh setiap partai telah berakibat tidak pernah terwujudnya perubahan nasib negeri ini. Selain setiap lima tahun sekali, berkutat pada pemilu, memanfaatkan euforia rakyat bakal punya pemimpin baru, menggandeng Ijtima ulama, yang senyatanya siapa pemenangnya sudah disetting. Rakyat hanyalah penggembira.

Baik partai atau kelompok nasionalis maupun Islam sama-sama diusung oleh sekumpulan orang yang hanya berbekal semangat, sedangkan fikrah ( ide dasar) dan thariqah ( metode penerapan fikrah) sangatlah kabur. Paling banter para pengusung hanya paham administrasi partai, yaitu mengeluarkan slogan-slogan, semboyan, kampanye, bakti sosial dan lainnya menjelang pemilu, di luar itu, aktifitas hariannya tak terlihat, rancu bahkan terkesan mengada-ada.

Landasan kedua partai di atas adalah sekulerisme, yaitu faham pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga misi dan visi merekapun terlalu umum. Apa yang dimaksud kebangkitan umat, perbaikan taraf kehidupan hanya berputar pada pemahaman ala sekuler, berasal dari pemikiran manusia yang rentan perbedaan dan kelemahan.

Ketidakjelasan ini menjadi-jadi sebab diwadahi sistem politik demokrasi yang salah satu pilarnya adalah kebebasan berpendapat. Demokrasi selalu digadang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat begitu membius siapapun yang hanya inginkan perubahan namun miskin pemahaman perubahan yang bagaimana. Ketika anggota partai itu benar-benar duduk di kursi pemerintahan, fungsi mereka tak lebih sebagai regulator kebijakan dan operator pelaksanaan keinginan para korporat atau pemilik modal besar yang hakiki menguasai mereka.

Islam, Identitas Hakiki Berpolitik

Lantas bagaimana nasib rakyat? Ya sebagaimana yang bisa kita lihat hari ini, bertubi-tubi menikmati penderitaan dampak disahkannya kebijakan yang tidak pro rakyat, biaya sekolah mahal, biaya kesehatan mahal, air listrik bayar dan tarifnya kian mahal, belum lagi berbagai harga kebutuhan pokok naik, BBM yang meskipun harganya batal naik, namun lambat atau cepat pasti naik, pun dengan berbagai alasan. Rakyat masih dipungut pajak, dan jangan lupa, negara kita masih menanggung utang 7. 164 T. Rakyat yang bayar.

Dalam Islam, politik disebut siyasah dengan artian mengurusi urusan rakyat dengan syariat. Berbagai persoalan yang dirasakan rakyat hari ini bermula dari tidak diterapkannya syariat, mengapa syariat? Sebab Islam, agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi muhammad Saw bukan sekadar berisi akidah, namun juga terpancar darinya peraturan. Aturan dari Al- Khalik wal Mudabbir, Sang Pencipta dan Pengatur.

Jelas akan lebih solutif, secara logika, siapa yang menciptakan dialah yang paham titik lemah dan kuat hasil ciptaannya. Dan sepanjang hidup Rasulullah Sang Uswatun Hasanah senantiasa menerapkan syariat, diikuti oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah selanjutnya. Di saat itulah, setiap persoalan bisa diatasi dengan kondisi sesuai fitrah, menjawab akal dan menentramkan hati. 1300 tahun bukan waktu yang sebentar untuk sebuah sistem mampu menjaga peradaban manusia tetap mulia dan cemerlang, kita menikmati sistem kapitalisme demokrasi ini baru sekitar 100 tahun, namun kezaliman nya sudah melampaui batas.

Maka, ketika Allah dan RasulNya sudah menetapkan sesuatu adakah pilihan yang lain? Itulah sebenarnya politik identitas kita sebagai Muslim, menerapkan syariat dan meninggikan agama Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, yang artinya,“Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran:110). Wallahu a’lam bish showab. [DM]