21 April 2024

Dimensi.id-30 Maret 2020 lalu baru saja ada ketetapan pembebasan napi demi pencegahan penyebaran virus covid-19. Sejak hal ini diterbitkan oleh meteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly,  dari Keputusan Menteri (Kepmen) telah ada 35 ribu lebih narapidana yang bebas dengan program asimilasi dan integrasi.

Meski demikian pembebasan besar-besaran tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab, napi yang dibebaskan dikhawatirkan kembali berbuat kejahatan.  Benar saja, terdapat napi yang kembali ditangkap karena berbuat pidana. Padahal, Ditjen PAS mewajibkan napi yang dibebaskan agar menjalani asimilasi di rumah.  Seperti di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang dibebaskan pada 2 April. Ia kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram.

Lalu di Sulawesi Selatan (Sulsel). Seorang pria bernama Rudi Hartono harus kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga. Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga. MS dibebaskan pada 3 April dan ditangkap tiga hari kemudian.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho, menilai fenomena tersebut sebagai kegagalan Kemenkumham, khususnya Ditjen PAS serta lapas atau rutan, dalam mengawasi para napi yang dibebaskan.  Hibnu menduga lapas atau rutan belum menyiapkan sistem kontrol para napi tersebut, dan hanya sekadar membebaskan.

Ditengah pandemi seperti ini memanglah sangat memengaruhi perekonomian masyarakat terkhusus kelas bawah. Dengan dibukanya gerbang untuk napi berkeliaran, lengkap sudah nasib rakyat dalam ketidakamanan, nyamanan, juga kesejahteraan. Belum lagi banyaknya yang di PHK semakin memprihatinkan rakyat Indonesia. Sudahlahlah pemerintah tidak menjamin ekonomi masyarakat, kini gagal pula dalam menjaga keamanan seperti yang telah dijelaskan dimuka.

“Harusnya coba gandeng tangan keluarga dan Pemda setempat, termasuk RT/RW ikut serta dalam mengawasi. Ini yang mungkin belum dilakukan, jangan cuma sekedar melepaskan,” tutur prof Hibnu.

Pemerintah seharusnya memikirkan Langkah kedepan, persiapan untuk segala kemungkinan yang akan terjadi sebelum melaksanakan kebijakan tersebut. Jika hanya asal lepas napi kemudian lepas tangan ini akan sangat membahayakan. Seharusnya memang pemerintah menyiapkan sejumlah perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak kebijakan percepatan pembebasan napi. Hal ini menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan rasa aman pada publik.

Penulis : Hadaina (Aktivis muslimah Bandung)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.