22 Februari 2024

Dimensi.id-Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.


Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dia membeberkan, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun. Terakhir, lanjutnya, pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun.

Sementara itu Ruangguru ditunjuk menjadi aplikator Kartu Prakerja, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Belva Devara selaku Pendiri Ruangguru dinilai melakukan praktek korupsi. Dalam Statusnya Rachland Nashidik menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja. Sebab, tidak hanya ekonomi bangsa kini tengah mengalami resesi imbas virus corona, kebijakan tersebut ditegaskannya terindikasi adanya praktek kolusi. 

“Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online?,” Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden,” tegasnya. (jateng.tribunews.com)

Dikutip dari Bisnis.com, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkomitmen untuk tetap memberikan pendanaan kepada siswa penerima LPDP. Hal ini meski dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tertulis bahwa dana abadi pendidkan bisa dijadikan sumber anggaran untuk penanganan Covid-19.

LPDP dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2020) menyatakan  “Para mahasiswa on going dan penerima pendanaan riset yang sedang berjalan akan tetap menerima pendanaan hingga masa studi/program riset selesai sesuai perjanjian,”

Bukan hanya dana pendidikan yang akan dipakai untuk penanggulangan covid 19, tapi dana haji pun ikut dibidik, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra mengusulkan penggunaan dana haji karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan haji.(cnn.indonesia.com)

Kebijakan anggaran yang difokuskan Pemerintah untuk menghadapi covid-19 ini, banyak menguntungkan pengusaha dan kroni rezim. Tunjangan guru disunat sementara pengusaha Ruangguru.com yg merupakan stafsus presiden mendapat proyek triliunan dari dana Kartu Prakerja. Demikian pula porsi APBN untuk haji lebih dibidik dialihkan sebagai dana penanggulangan wabah dibanding dana belanja pemerintah .

Kebijakan pemerintah ini membuktikan sistem demokrasi bukan memenangkan rakyat tapi segelintir elit. Oligarki kekuasaan begitu terlihat pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Ditengah pandemi ini, negara bukannya menunjukan rasa empati terhadap kesulitan yang dialami masyarakat, malah memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi. Negara seharusnya berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan tampil sebagai pelayan para kapitalis.

Negara  berkewajiban melayani dan mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki agar rakyat selamat dari wabah, serta menjamin kebutuhan dasar hidup mereka, bukannya malah menambah beban rakyat dengan memotong tunjangan guru, memangkas dana pendidikan, serta menyulitkan rakyat dengan berbagai macam pelatihan kerja secara online yang jelas tidak dibutuhkan ditengah pandemi ini.

Lalu bagaimana solusi dana bagi negara jika bencana datang? Dalam Islam, seluruh kebijakannya berfokus pada kemaslahatan umat. Keberadaan penguasa hanya untuk mengurusi kebutuhan umat, tak memandang apakah dia kaya ataupun miskin. Karena setiap individu telah dijamin keberlangsungan jiwanya.

Anggaran pun akan memprioritaskan keselamatan jiwa dan sesuai dengan syariat. Bukan dari dana kemaslahatan umat, seperti gaji guru, dan pendidikan, dana haji dan lainnya. Di dalam syariat Islam sudah diatur bagaimana negara khilafah mendapatkan sumber pemasukan untuk penanganan bencana, yakni:

  1. Pos fa’iy (harta rampasan perang) manakala negara khilafah melakukan futuhat atau penaklukan guna penyebaran Islam.
  2. Pos kharaj (pungutan atas tanah kharajiyyah), setiap negeri yang masuk Islam melalui jalan peperangan/futuhat seperti Irak atau Mesir, juga negeri-negeri lain, telah ditetapkan oleh hukum syara sebagai tanah kharaj. Dari pos kharaj ini sebagian akan dialokasikan untuk pos penanganan bencana.
  3. Pos milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum) seperti barang tambang migas, mineral, batu bara akan dikelola negara dan hasilnya menjadi milik umum. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini sebagian akan dialokasikan untuk menangani bencana alam.
  4. Pos dlaribah (pungutan atas kaum muslimin). ini bukan pajak. Bila dalam sistem kapitalisme pajak dijadikan urat nadi pereekonomian, termasuk dalam penanganan bencana,  Islam menolak jauh-jauh konsep ini. Haram bagi negara memungut pajak dari rakyat. Akan tetapi manakala kas negara dalam keadaan minim sedangkan kebutuhan ri’ayah (mengurus) rakyat harus tetap berjalan, maka ada pungutan yang dinamakan dlaribah. Dlaribah hanya diambil dari warga muslim yang mampu/kaya, tidak dipungut dari yang menengah apalagi yang tidak mampu. Warga nonmuslim bahkan sama sekali tidak diambil dlaribah-ny

Dengan realitas Sumber Daya Alam, Barang tambang dan gas yang melimpah, seharusnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokok rakyat saat terjadi wabah seperti sekarang ini melalui pos kepemilikan umum tanpa harus memungut biaya dari masyarakat, kondisi ini bisa direalisasikan jika tata kelola negara secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam, yaitu sistem Khilafah Ala minhajj Nubuwwah.

Wallahu a’lam bi ash- shawab.

penulis : Renita (ibu Rumah Tangga)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.