Dimensi.id-Menjelang Pilpres 2024, ruang publik diduga kuat dikuasai kartel dan oligarki pemilik modal, menutup lebih banyak ruang bagi siapa saja untuk berpartisipasi, terutama partai baru atau pemain baru.

Sebagaimana diulas republika.co.id, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito, menyatakan berbagai lembaga survei yang mengaduk isi perut calon pemilih untuk dilaporkan dalam grafik elektabilitas, melainkan juga calon pemilih atau masyarakat secara luas mulai menggeliat ikut-ikutan menerawang siapa kira-kira bakal calon pemimpin mereka ke depan.

Dia mengatakan, semua orang juga tahu bahwa selain sejumlah prasyarat normatif dan sosiologis sebagai bakal calon ada prasyarat istimewa yang harus dipenuhi sebelum memasuki arena pemilihan.

Dukungan finansial dan kolegial dari para pemilik modal, para bohir, baik yang di dalamlingkaran partai maupun (terutama) dunia usaha yang menguasai lapangan, menjadi topik pembicaraan yang hangat.

Dia menyatakan sangat mudah diyakini bahwa tak mungkin siapapun yang maju dalam arena Pilpres 2024 ini yang tidak peduli terhadap ongkos permainannya. Untuk mengatur para pendukungnya pun, termasuk relawan pun, perlu biaya. Atributnya, mobilisasinya, logistiknya, dan lain sebagainya.

Apakah ada indikasi oligarki atur Pilpres 2024?

Yuk simak perspektif Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana.