22 Februari 2024

Dimensi.id-Di tengah pandemi Covid-19 ini, Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan sekira 36 ribu narapidana dari penjara melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di penjara. Dari 36.708 orang napi telah dibebaskan, Kemenkumham mencatat setidaknya sudah ada 13 orang yang kembali melakukan perbuatan kriminal atau menjadi residivis. (18 April 2020)

Pembebasan masal narapidana menambah kecemasan baru ditengah masyarakat setelah merebaknya Covid-19 di Indonesia. Sebab napi yang dibebaskan dikhawatirkan akan kembali berbuat kriminal. Kecemasan ini tentu bukan tanpa alasan karna terbukti dengan kembali tertangkapnya napi program asimilasi dan intergrasi akibat melakukan pidana. Walaupun dirtjen PAS telah mewajibkan napi yg bebas agar menjalani asimilasi dirumah.

Tampaknya hal itu tidak membuahkan hasil justru sebaliknya menambah deret panjang kasus tindakan kriminal semakin massif terjadi. Ternyata hukuman penjara tidak membuat para napi jera, bagaimana tidak di dalam penjara mereka tak perlu banting tulang untuk memenuhi perut sejengkal sebeb makanan dijamin, dapat seragam, dapat tempat tinggal pula. Ketika mereka dibebaskan, mereka bingung mau kerja apa ? mau makan apa ? belum lagi stigma negatif dari masyarakat.

Akhirnya mereka memilih untuk melakukan jalan pintas, akibat beban hidup yang berat sehingga memicu mereka untuk berulah lagi tanpa memikirkan resiko yang akan di terima. Belum lagi dimasa pandemi Covid-19 ini, perekonomian meluncur kebawah, meroketnya harga kebutuhan pokok, banyaknya pekerja yang di PHK masal, banyak pula tindak kriminal terjadi. Disamping itu Pemerintah tidak menyiapkan perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak dari kebijakan percepatan pembebasan napi tersebut.

Kebijakan pemerintah ini jelas bukan solusi. Justru sebaliknya, menambah beban penderitaan masyarakat dan Negara. Hal ini menunjukkan bahwasanya Negara gagal dalam menjamin keamanan masyarakatnya. Sejatinya akar dari permasalahan ini adalah sebab aturan-aturan yang di terapkan Negara adalah aturan buatan manusia yang lemah, terbatas dan serba kurang sehingga menghasilkan hukum yang lemah dan relative pula.

Didalam islam terdapat Sistem Sanksi (Uqubat) yang hukumnya membuat jera para pelakunya. Misalnya seperti mencuri di potong tangannya, bila ia membunuh maka ia akan di bunuh. Hukuman ini mampu membuat jera dan terbukti mampu mengurangi bahkan menghentikan perbuatan tercela sehingga Negara bisa berkah dan mendapatkan rahmat. Sistem ini hanya bisa di terapkan dalam sebuah Negara yakni Khilafah yang di pimpin oleh Khalifah dan terbukti menurut sejarah kegemilanannya mampu menjaga keamanan bagi seluruh rakyatnya. Wallahua’lambishawab.

Penulis : Putri Nurbayani Silaban (Mahasiswa PTKI Medan)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.