22 Februari 2024

Dimensi.id-Belum hilang keresahan masyarakat akibat pandemi virus corona, muncul lagi keresahan baru masyarakat terhadap kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah terhadap para narapidana. Melalui program asimilasi, Presiden memutuskan untuk membebaskan ribuan narapidana di seluruh daerah dengan alasan  melindungi mereka dari virus corona dan menghemat pengeluaran aggaran.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan denagan virus corona (CNNIndonesia.com/4/4/2020)

Sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan status kedaruratan  kesehatan masyarakat  dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemarin Kementrian Hukum  dan Ham mengeluarkan Peraturan Menkumham No.10 tahun 2010 dan keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/14/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana.

Narapidana yang dibebaskan jumlahnya tidak sedikit, mulai dari pelaku kriminalitas, pencurian, pengedar ganja hingga koruptor pun ikut dibebaskan. Jumlahnya terhitung ribuan napi yang dibebaskan.

Wujud Negara ‘Salah Asuh’

Tak berlangsung lama, kebijakan pemerintah ini pun menuai kritik pedas dari masyarakat. Publik merasa pemerintah sudah membuka peluang kriminalitas bertambah di masa covid-19. Belum lagi, masalah hoax corona yang meresahkan masyarakat, pemerintah malah menambah kekhawatiran rakyat dengan keputusan seperti itu.  Ini merupakan masalah peradilan hukum di Indonesia yang tidak ditegakkan secara utuh, bukan tidak mungkin, momentum ini begitu tepat bagi para kriminalitas dan para koruptor untuk beraksi kembali.

Para tokoh pun turut memberikan komentar terkait keputusan bapak Presiden. Secara umum, mereka menilai kebijakan yang diambil kurang tepat, ini disampaikan dalam wawancara oleh media nasional.  Kelebihan kapasitas yang dijadikan alasan membebaskan para napi, sejatinya bukan alasan  utama, tetapi lebih pada  penghematan APBN  (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)  kurang lebih 260 Miliyar.

Jika alasannya untuk menghemat biaya, solusinya bukan dengan melepas para napi. Pemerintah perlu memperhatikan bentuk pengeluaran serius terhadap APBN, misalnya saja  menghentikan biaya pembangunan infrastruktur untuk ibukota baru, saat pandemi virus corona terjadi. Yang sejatinya, memakan anggaran yang lebih besar di tengah masalah ekonomi saat ini.

Sebenarnya untuk mencegah merebaknya  covid-19 di lapas, langkah pertama hanya perlu dilakukan pemberhentian kunjungan dari luar untuk para napi  atau lockdown lokal. Seperti komentar Dr. Tompi terkait masalah ini, beliau menjelaskan bahwa “mencegah penularan corona itu bukan dengan  membebaskan napi wahai tuan menteri. Napi itu secara otomatis sudah dilockdown , mereka aman di dalam isolasi, cegah kontak dari luar . Kalau tak sanggup memeriksa pengunjung, ya tiadakanlah kunjungan “dikutip dari suara.com/8/4/2020.

Inilah bukti makin bobroknya penerapan sistem kapitalisme sekularisme, hanya tambal sulam solusi, yang sejatinya tak menyelesaikan masalah secara solutif.  Penyelesain masalah di tengah pandemi, justru malah mengundang masalah baru di tengah masyarakat yang justru menambah daftar kegagalan penguasa menjamin kemanan di tengah masyarakat.

Program asimilasi yang diputuskan tanpa memikirkan masyarakat sesungguhnya merupakan bentuk ketidakpeduliaan negara terhadap rakyat, kebijakan pun diambil tanpa melihat dampaknya di tengah masyarakat. Negara berlepas tangan sebagai pengurus rakyatnya. Terlihat dari sejak awal pemberitaan virus corona, negara terkesan lamban dalam menangani penyebaran virus, hanya karena alasan menghambat aktivitas perekonomian di sektor pariwisata, negara tidak menutup kran wisatawan yang berkunjung di Indonesia. Sunnguh aneh.

Kalau kita melihat dari sisi perokonomian saat ini yang buruk maka membebaskan para napi merupakan pilihan yang salah. Tentu saja, peluang terjadinya krimintalis di tengah wabah virus corona akan semakin terlihat. Alhasil, masyarakat pastinya merasa khawatir sekaligus was-was. Bisa saja para napi tersebut memanfaatkan situasi untuk melakukan aksinya kembali.

Laporan berita terkait ditemukannya fenomena napi yang baru dibebaskan namun kembali berulah terjadi di beberapa daerah. Seperti di Bali, pria bernama Ikhlas (29 tahun) yang dibebaskan pada 2 April, ia kembali ditangkap pada7 April karena menerima paket ganja  sebesar 2 kg. Fenomena yang sama terjadi di Sulawesi Selatan. Seorang pria bernama Rudi Hartono  harus kembali mendekam di jeruji besi  karena hendak mencuri di rumah warga.

Selanjutnya di Blitar,  seorang pria berinisial MS  ditangkap dan dihakimi masa setelah kepergok mencuri motor warga . MS dibebaskan  3 April dan ditangkap 3 hari kemudian. Tercatat, sudah 230 ribu narapidana yang kembali diringkus aparat kepolisian karena kembali berulah. Tindak pidana yang dilakukan eks napi setelah bebas  dari penjara tersebut bervariasi. Mulai dari menjadi kurir narkoba hingga terlibat dalam aksi penjambretan di sejumlah lokasi (kompas com/12/14/2020).

Maka, Pembebasan napi bukanlah solusi tuntas untuk menghentikan penyebaran virus di lapas. Seperti diketahui, masalah turun temurun bagi negeri ini adalah masalah korupsi. Tikus berdasi akan semakin eksis menjarah harta negara dengan memanfaatkan kondisi saat ini. Tercatat sudah 231 kasus orang yang telah diringkus KPK karena kasus korupsi. Program asimilasi yang ditetapkan Kemenkum Ham menjadi dalih pembelaan terhadap aktivitas mereka, khusunya  di tengah  pandemi wabah corona yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Tercatat Indonesia  terus saja menunjukan pertambahan jumlah korban virus corona setipa harinya.

Jika saja penegakan hukum sedari awal ditegakkan secara tepat, maka isu pelepasan napi tidak akan terjadi saat ini. Mereka harusnya mendapat hukuman yang setimpal sesuai tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Maka dalam Islam sangat jeli menjelaskan hukuman terkait pelaku pidana, misalnya saja ada hukum potong tangan yang ditegakkan bagi seorang pencuri. Hal seperti inilah yang harusya diterapkan, memberikan efek jera yang berlangsung lama, sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan yang membuat rasa aman kepada masyarakat.

Pelaku kriminal wajib dihukum, besar kecilnya hukuman disesuaikan dengan tindakan kriminal  yang dilakukan pelaku. Perlu diketahui sistem  persanksian dalam Islam bersifat jawabir dan zawajir, yaitu memberikan efek jera sekaligus sebagi penebus dosa bagi pelakunya. Hukuman bagi koruptor jelas dijelaskan dalam sistem Islam yaitu mendapatkan hukuman ta’zir. Di mana tindakan ta’zir yang paling berat adalah dihukum mati, bukan malah diberi diskon tahanan atau pun dibebaskan, ini melenceng dari ajaran Islam.

Demikian juga pengaturan APBN dalam Islam diatur dengan kejelasan. Pengelolaan APBN mengutamakan kesederhanaan dan efektivitas  sebuah infrastruktur  demi kemaslahatan umat.  Bukan hanya sekedar memburu target pembangunan  yang sejatinya mendzolimi rakyat. Pengeluaran anggaran harusnya diperuntukan bagi masyarakat untuk sesuatu yang penting di tengah kegoncangan saat ini. Negara wajib   menjamin kebutuhan dasar warga negara melalui kas negara atau baitul mal.

Islam dengan ajarannya yang sempurna, mampu menuntaskan masalah-masalah di tengah pandemi terjadinya wabah. Terkait prilaku kriminalitas yang tak terbendung lagi, sistem sanksi Islam yang tegas akan mampu memberikan keadilan dan efek jera sekaligus penebus dosa bagi pelaku tindak kejahatan.

Islam tidak akan membiarakan narapidana lepas begitu saja, mereka harus menjalani hukuman atas perbuatannya yang melanggar aturan Allah.  Maka  kepastian hukum hanya ada pada syariat Islam, sebab hukumnya dibuat oleh pencipta yaitu Allah SWT. Sehingga memiliki standar yang jelas. Semuanya dapat terwujud dengan penerapan Islam secara Kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyah[ia]

Penulis : Rima Septiani (Aktivis Dakwah)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.