20 Februari 2024

Dimensi.ia-Di tengah kepanikan dan karut marutnya penanganan Covid-19 di negeri ini, rakyat kini harus dihadapkan lagi dengan pembebasan narapidana. Sejak Keputusan Menteri (Kepmen) tersebut diterbitkan pada 30 Maret, sebanyak 35 ribu lebih narapidana yang bebas dengan program asimilasi dan integrasi.

Pembebasan ribuan narapidana ini merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kekhwatiran masyarakat akan bebasnya para napi ini pun terbukti. Di beberapa daerah,  para napi berulah kembali dalam rentang waktu yang sangat pendek. Ada yang baru tiga hari dibebaskan, kini harus mendekam lagi di jeruji besi. Fenomena ini menambah daftar panjang beban psikologi masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini.

Pun beban  ekonomi yang menghimpit, semakin terasa saat di beberapa wilayah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak diikuti oleh jaminan kebutuhan pokok rakyat miskin atau rakyat rentan miskin. Kondisi perekonomian benar-benar terpuruk dan rakyat marginal lagi-lagi yang paling merasakan dampaknya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho, menilai fenomena tersebut sebagai kegagalan Kemenkumham, khususnya Ditjen PAS serta lapas atau rutan, dalam mengawasi para napi yang dibebaskan. Lebih lanjut Hibnu menilai bahwa lapas atau rutan belum menyiapkan sistem kontrol para napi tersebut dan hanya sekadar membebaskan (9/4/2020).

“Tidak tepat logika Kemenkumham, dengan dalih virus corona, mengharuskan napi korupsi untuk bebas dengan syarat-syarat tertentu. Semua (koruptor) tidak pantas bebas, berapapun usianya,” kata Kurnia Ramadhana, peneliti ICW. Kurnia juga mengkritik Menkumham Yasonna Laoly lantaran ini bukan pertama kalinya ia mengusulkan revisi PP No.99 tahun 2012. Berdasar penelusuran data ICW, rata-rata vonis pengadilan koruptor hanya 2 tahun 5 bulan (vonis ringan) pada tahun 2018. Sementara kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp9,29 triliun pada tahun yang sama (4/4/2020).

Di saat beban hidup sudah sangat kompleks, masyarakat harus hidup lagi dalam bayang-bayang kekhwatiran akan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kebijakan penguasa sungguh di luar nalar sehat. Di saat yang sama, muncul aksi vandalisme di beberapa daerah. Aksi ini dipicu karena kekecewaan terhadap kebijakan penguasa. Mereka melakukan teror dan menebar berita hoax. Penguasa gagal menjamin rasa aman.

=== Ada Apa Dibalik Pembebasan Napi? ===

Sebelumnya, organisasi HAM dunia Human Rights Watch (HRW), telah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan guna mencegah penyebaran virus corona di penjara-penjara dan rumah-rumah tahanan di Indonesia. Menurut catatan HRW per tanggal 23 Maret 2020, terdapat hampir 270,000 napi di penjara-penjara di Indonesia atau lebih dari dua kali lipat total kapasitas sebenarnya (Vivanews, 4/4/2020).

Namun lebih jauh yang harus dicermati dari kebijakan-kebijakan dalam penanganan wabah ini adalah bahwa pemerintah tidak siap dan terkesan masih berhitung untung rugi. Sarat dengan kepentingan kelompok ataupun kepentingan yang lebih besar lagi, yakni kapitalis global. Alhasil, “wajah asli” sistem ekonomi kapitalis yang menjadi asas dari sistem demokrasi, terbongkar dengan sangat transparan. Keselamatan rakyat bukan menjadi prioritas, bahkan dipertaruhkan. Sungguh Miris. Masihkah sistem ini akan dipertahankan?

== Islam Menjamin Rasa Aman ===

Islam hadir dengan kesempurnaan aturannya, karena berasal dari Pencipta manusia dan seluruh isi semesta, meniscayakan terciptanya ketenteraman untuk semua, baik muslim maupun non muslim. Salah satu kebutuhan dasar yang  dijamin dalam negara Islam adalah keamanan; selain kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan), kesehatan, dan pendidikan.

Sejarah mencatat pernah suatu ketika khalifah Umar bin Khattab akan berangkat ke kota Syam untuk suatu urusan penting, namun dikabarkan bahwa di Syam telah terjadi wabah Thaun Amwas, sehingga khalifah Umar harus membatalkan urusannya dan memutuskan kembali ke kota Madinah. Sikap ini sebagaimana telah dicontohkan oleh manusia Mulia, Rasulullah Saw. yang diberitakan Abdurrahman bin ‘Auf bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.”

Salah satu kunci kesuksesan sistem Islam dalam menyelesaikan segala problem kehidupan termasuk penanganan wabah adalah aturan yang diberlakukan hanya yang berasal dari Allah Swt. dimana pilar utamanya adalah negara yang siap sebagai institusi pelaksana aturan/syariah secara kaffah. Dalam keadaan apapun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara. Sebagaimana dalam HR. Nasai:

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).

Wallahua’lam bishshowab.[ia]

Penulis : Suryani Izzabitah (Dosen dan Pemerhati Generasi)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.