22 Februari 2024
Debt Swap
65 / 100

Dimensi.id-Jika sistem kapitalisme memberikan solusi debt Swap atas permasalahan negara yang terlilit utang dengan negara lain, maka hal ini berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang negara harus memiliki kedaulatan utuh atas keberadaan negaranya. Sehingga negara dilarang melakukan tindakan yang dapat menggadaikan kedaulatan negara.

Sebelum lanjut silahkan baca part sebelumnya : Menyoal Penghapusan Utang Melalui Debt Swap, Untung atau Buntung? (Part 1)

Dalam pandangan Islam, secara hukum, utang piutang adalah suatu akad (kesepakatan) yang harus diselesaikan. Allah Swt berfirman, “Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri.” (HR Ibnu Majah, hasan shahih).

Hanya saja, perlu diperhatikan juga di dalam piutang negara, apakah benar utang itu dilakukan oleh pihak pemerintah ataukah pihak yang lain. Jika yang melakukan akad utang adalah pihak swasta, maka swasta lah yang harus melunasi utangnya. Namun jika yang berutang adalah pemerintah sebelum berdirinya Daulah Islam, maka Daulah terbebani dengan utang tersebut.

Disamping harus memperhatikan siapa yang berutang, hal lain yang harus diperhatikan adalah utang yang berlaku adalah pokok utangnya saja. Tidak termasuk bunganya. Hal ini karena bunga utang merupakan riba yang jelas diharamkan dalam Islam. Allah Swt berfirman, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (TQS. Al Baqarah : 275).

Lalu, jika utang itu tetap dibebankan kepada Daulah Islam karena kelalaian pemerintah sebelumnya, bagaimanakah cara untuk melunasinya?

Adapun secara teknis, maka Daulah Islam dapat melakukan beberapa hal untuk melunasi utangnya. Pertama dengan cara melobi pihak pemberi utang untuk melakukan “pemutihan piutang” karena utang terjadi pada pemerintahan sebelum Daulah Islam tegak. Jika cara ini tidak bisa, maka cara yang kedua adalah Daulah Islam meminta jangka waktu tertentu untuk membayarkan pokok utangnya. Dalam cara yang kedua ini, maka Daulah bisa melakukan pembayaran utang dengan cara mengelola kekayaan alam secara maksimal secara mandiri. Kemudian hasil pengolahan kekayaan alam sebagian dijual keluar negeri dan digunakan untuk mencicil utang.

Jika hasil penjualan tersebut masih belum cukup, maka negara bisa mengambil uang dari bea cukai yang diterapkan Daulah Islam kepada setiap barang atau warga asing yang akan memasuki wilayah Daulah. Jika masih belum cukup, maka Daulah bisa mengambil dari harta kharaj atau cukai atas tanah pertanian yang dikenakan kepada warga negara non muslim. Jika belum mencukupi, maka bisa mengambil dari harta ghanimah atau harta rampasan perang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bisa juga mengambil dari fa’i atau harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Bisa juga mengambil dari jizyah atau upeti yang diberikan oleh warga negara non muslim atas kompensasi pemberian jaminan kehidupan ketika mereka tinggal dibawah peraturan Islam. Bisa juga mengambil langkah untuk menerapkan pajak bagi orang-orang kaya jika memang diperlukan untuk melunasi utang negara. Namun, pajak merupakan langkah terakhir ketika negara tidak memiliki kas negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan lainnya.

Selagi Daulah Islam mencicil pembayaran utang, maka Daulah juga melakukan upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam dan luar negeri bahwa Daulah Islam merupakan negara yang bertanggung jawab terhadap akad yang telah ditunaikannya. Meskipun utang terjadi bukan karena kehendak Daulah Islam. Sehingga akan nampak kemuliaan Daulah Islam bersamaan dengan sistem Islam yang diterapkan dihadapan masyarakat dunia. Wallahu a’lam bishawab.

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.