22 Februari 2024

Dimensi.id-Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Bandung meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengkaji ulang kebijakan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp 500.000 per kepala keluarga yang terdampak Covid-19.

Mereka menilai data penerima bantuan tersebut hanya sebagian dari ratusan keluarga yang membutuhkan di setiap desa. Kades Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu Ismawanto mengatakan, ia dan rekan – rekannya sesama kades bukannya tidak setuju dengan bantuan tersebut.

“Namun yang menjadi khawatiran adalah pembagiannya,” ujarnya seusai berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat, kepala desa dan wakil rakyat di Kecamatan Pasirjambu, Jumat 17 April 2020.

Menurut Ismawanto Somantri, data yang digunakan oleh Pemprov Jabar untuk menentukan penerima bantuan adalah data rumah tangga miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) dan non DKTS 2020. Namun kenyataannya, masyarakat miskin baru (misbar) yang muncul akibat dampak Covid-19 jauh lebih banyak ketimbang yang tercatat dalam data tersebut.

“Karena tak semua misbar mendapatkan bantuan, maka kami para kepala desa khawatir akan menjadi sasaran kemarahan warga. Lebih jauh hal ini akan memunculkan konflik di tengah masyarakat.

Terlebih bentuk bantuan yang diberikan senilai Rp 500 ribu/ KK/ bulan itu tidak semuanya dalam bentuk uang tunai, namun dua per tiganya berupa sembilan bahan pokok (sembako),” kata Ismawanto. Ismawanto menambahkan, pemprov jabar harus segera menyikapi kehawatiran para kades. Sebab, saat ini pihaknya sudah banyak menerima keluhan masyarakat.

Dari sumber fakta di atas jelas bahwa negeri ini sedang mengalami banyak masalah, terutama masalah ekonomi. Masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, di tengah wabah Covid-19. Dengan adanya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tersebut, berpengaruh sekali untuk masyarakat.

Banyak perusahaan yang melakukan PHK dadakan, dan aktivitas – aktivitas lain terhambat, terutama dalam hal pemenuhan nafkah , karena para suami yang biasanya keluar untuk berikhtiar memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak – anaknya, kini  diam di rumah saja. Berbeda dengan mereka yang mungkin kerja kantoran, atau mereka yang merupakan pegawai tetap, mereka masih mendapatkan gaji bulanan, tetapi tidak semuanya masyarakat  Indonesia bekerja di perkantoran  atau  di perusahaan – perusahaan besar.

Kesemua ini adalah tugas pemerintah yang mesti bertindak cepat untuk mengatasinya. Karena urusan kesejahteraan rakyat adalah tugas pemerintah. Jika dibiarkan berlarut maka ini akan menjadi sesuatu yang mendzolimi rakyatnya. Saatnya pemerintah harus mendengarkan semua keluhan rakyatnya.

Keseriusan pemerintah dalam hal ini harus tepat, agar tidak menimbulkan masalah – masalah yang baru. Dari sumber fakta yang ada, masih banyak sekali kelalaian dalam menangani masalah anggaran bantuan untuk rakyat. Dan masih banyak keluhan warga yang terjadi, karena kurang meratanya bantuan di tengah masyarakat. Masih banyak misbar di negri ini karena dampak dari wabah COVID-19.

Alokasi anggaran wabah dalam pandangan Islam

Apabila negara tidak mampu mengatasi masalah ekonomi rakyat karena alasan kas negara tidak mencukupi. Maka, solusi yang dicontohkan dalam Islam seperti halnya pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab adalah meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian daulah Islam yang mampu memberikan bantuan. Sebab perekonomian dalam Islam diatur berdasarkan hukum syara’ dan daulah Islam akan menerapkan hukum Islam sesuai tata cara yang disebutkan dalam hukum syara’.

Khalifah Umar bin Khattab bergerak gesit dan cepat ketika megetahui bahwa kas negara kurang untuk menanggulangi krisis. Umar memerintahkan setiap pemimpin wilayah yang kaya untuk meminta bantuan dengan mengirim surat. Dalam waktu yang cepat pula, balasan untuk bantuan didapatkan seperti makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Sejarah ini dapat menjadi bukti bahwa pemerintahan yang diatur dengan Islam sangat cepat menangani krisis. Sistem ekonomi dalam Islam, menangani problematika ekonomi terletak pada distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat secara merata pada wilayah yang terkena dampak wabah.

Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per-individu secara sempurna dan penjaminan dalam memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin oleh negara. Semua anggaran penanggulangan sepenuhnya tanggung jawab negara, bukan individu.

Namun, apabila Baitul Mal tidak cukup harta untuk memenuhinya, maka kewajiban akan beralih kepada umat. Hal ini berlangsung atas aktivitas yang diwajibkan syara’ saja. Tidak berhak bagi negara meminta pajak atau harta kepada umat diluar yang diwajibkan syara’, seperti pajak dalam urusan birokrasi, atau keperluan rakyat lainnya. Wallahu A’lam bishshawab

Penulis : Maryatiningsih ( Ibu Rumah Tangga )

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.