Dimensi.id-Tahun ini, perhelatan akbar Group of 20 (G20) atau forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia akan diselenggarakan di Indonesia. Ini adalah pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20 setelah menerima keketuaan (handover) dari PM Mario Draghi (Presidensi Italia) kepada Presiden Joko Widodo. Serah terima ini berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021. Adapun periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, yaitu dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Indonesia sebagai Presidensi G20 mengusung semangat pulih bersama dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema yang diangkat Indonesia dilandasi satu pertimbangan yaitu bahwa dunia masih dalam tekanan akibat Covid-19 dan memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif agar mendapat solusi untuk pemulihan dunia.
Akan tetapi Amerika Serikat menyatakan menolak tegas adanya rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Indonesia. Senada dengan Biden, Politisi Hillary Clinton menyerukan agar memboikot pertemuan G20 bila Putin hadir pada agenda tersebut. Begitu juga respons dari Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menyampaikan keberatannya saat bertemu dengan Presiden Jokowi selaku Presidensi agenda G20. Justin mengatakan dirinya tidak ingin melihat Presiden Vladimir Putin hadir di Bali pada November mendatang (katadata.co.id, 07/04/2022).
Sedangkan Indonesia sendiri selama ini menyatakan netralitasnya dan akan mengundang semua anggota G20 seperti pertemuan presidensi sebelumnya. Sebagaimana dikutip dari Antara (24/03), Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Dian Triansyah Diani mengatakan Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. Sedangkan Cina memilih untuk mendukung kehadiran Presiden Vladimir Putin. Cina justru menjadi salah satu negara yang merekomendasikan isu Rusia-Ukraina ditambahkan dalam pembahasan agenda G20. Selain Cina, India pun mendukung kedatangan Presiden Vladimir Putin pada acara KTT G20.
Buntut Invasi Rusia atas Ukraina dinilai tak sejalan dengan upaya percepatan pembangunan perekonomian global. Perdana Menteri Kanada, Trudeau mengatakan pertemuan G20 membicarakan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Pertemuan ini adalah forum ekonomi terbesar. Sedangkan apa yang dilakukan Rusia yaitu menginvasi Ukraina bisa menjungkirbalikkan pertumbuhan dan menimbulkan krisis perekonomian global (katadata.co.id, 07/04/2022).
Faktanya, pasca invasi Rusia atas Ukraina, berdampak naiknya harga kebutuhan pangan dan energi global. Terutama pasokan asal pangan atau energi dari Ukraina dan Rusia. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan, secara global perang di Ukraina merupakan ‘bencana’ bagi dunia yang akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi global (bbc.com, 04/03/2022).
Rusia dan Ukraina adalah produsen pangan besar di dunia. Menurut S&P Global Platts, Ukraina merupakan produsen terbesar komoditas minyak bunga matahari, sementara Rusia produsen kedua setelah Ukraina. Dua negara ini memproduksi 60% produksi global. Rusia dan Ukraina juga menyumbang 28.9% ekspor gandum dunia. Pasca invasi tersebut, harga gandum di pasar modal Chicago tercatat pada angka tertinggi dalam 14 tahun.
Kenaikan harga pangan pun juga terjadi di Indonesia. Pasalnya Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Naiknya harga gandum akan berdampak pada harga mi instan serta pangan berbahan asal tepung terigu.
Di sisi lain, dampak invasi Rusia ke Ukraina berdampak juga terhadap harga BBM di Indonesia. Per 3 Maret 2022, PT Pertamina telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yakni Pertamaks Turbo dan Dexlite dengan kisaran kenaikan Rp500-Rp1.100 per liter. Kemudian per tanggal 1 April, PT. Pertamina juga telah menaikkan harga BBM jenis pertamaks menjadi Rp12.500 per liter. Selain BBM, akhir Februari lalu Gas LPG nonsubsidi juga mengalami kenaikan harga
Namun berbagai tekanan dan ancaman boikot dari AS dan sekutunya jika Indonesia tetap bersikukuh mengundang Rusia pada acara KTT G20. Sebagai Presidensi, Indonesia dituntut agar forum KTT G20 bisa berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini menuntut Indonesia mengupayakan diplomasi kepada negara yang menolak kedatangan Putin, serta mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pastinya ini bukanlah hal mudah. Karena sedikit saja Indonesia salah menentukan langkah, akan mengancam berlangsungnya agenda KTT G20.
Dilansir dari ANTARA bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 berhasil mengesahkan pernyataan para pemimpin atau Leaders’ Declaration.
Berdasarkan dokumen deklarasi yang diterima ANTARA di Nusa Dua, Bali pada Rabu, beberapa kepala negara G20 menyepakati antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, serta mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi.
Selain itu, para pemimpin G20 juga menyerukan komitmen bersama untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan.
Terakhir, para pemimpin menyambut baik upaya Indonesia sebagai presiden G20 tahun ini untuk menyusun berbagai isu prioritas dan kerja sama internasional yang terkoordinasi dari negara anggota, negara undangan, serta organisasi regional dan internasional.
Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan KTT G20 di Bali menegaskan segala pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut tidak boleh gagal menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia.
“Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan? Atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal,” tegas Jokowi di hadapan para pemimpin dan delegasi negara-negara G20.
Jokowi menekankan sebagai presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar.
Namun, kata dia, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua pemimpin dan delegasi, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfat bagi dunia.
Mengungkap Tujuan Kapitalis di Balik KTT G20
Sebagai Presidensi G20, Indonesia berharap ada kemajuan yang signifikan berkaitan dengan perbaikan ekonomi, pembangunan sosial dan politik. Di bidang politik, harapannya sebagai Presidensi G20, mampu memosisikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh dalam mewujudkan perekonomian global.
Di bidang ekonomi dan pembangunan sosial, adanya peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, peningkatan PDB nasional mencapai Rp7,4 triliun, dan pelibatan UMKM. Kemudian manfaat penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 33 ribu di berbagai sektor. Karena ada 157 pertemuan yang pastinya akan membutuhkan tenaga kerja yang besar.
Jika ekonomi tumbuh, maka ada efek domino, yaitu akan memberikan peningkatan pemasukan kepada Indonesia, seperti penerimaan negara, penerimaan pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini dikarenakan jika ekonomi dunia membaik, maka komoditas juga akan naik dan aktivitas ekspor akan meningkat.
Perlu dipahami bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya adalah tingginya kemiskinan, pengangguran,kesenjangan sosial, kerawanan atau konflik sosial dan lain sebagainya.keberadaan Indonesia sebagai President G20 nyaris seperti EO yang melayani kepentingan negara-negara adidaya
Pasalnya meskipun negeri ini mengklaim mendapatkan keuntungan dari terselenggaranya G20, namun apakah keuntungan itu benar dirasakan oleh rakyat secara luas dan bukan hanya sesaat saja? Faktanya Indonesia hanya pasar bagi negara maju.
Dan jika kita telisik lebih dalam lagi, bahwasanya acara G20 adalah acara yang memiliki batas waktu. Adapun jika dinilai ada perbaikan perekonomian, sejatinya hanya bersifat sementara. Para tenaga kerja yang terserap akan habis masa kerjanya setelah acara G20 selesai. Kemudian, setelah acara usai konsumsi domestik akan kembali menurun. Maka sebenarnya berharap perbaikan perekonomian secara mendasar dari agenda G20 merupakan pikiran yang sangat berlebihan karena perbaikan perekonomian hanya bersifat temporer.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem kapitalisme dunia ini terbagi menjadi 2 yaitu negara produsen dan negara konsume. Negara produsen adalah negara tempat asal pemilik korporasi globalyang bebas mengatur seluruh produksi di seluruh dunia sesuai dengan kepentingan ekonominya.
Mengacu pada negara negara yang tergabung dalam the Group Twenty (G20) maka negara produsen yang dimaksud tentulah negara adidaya dunia seperti, Amerika Serikat serta negara maju lainnya seperti, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, Uni Eropa, Cina, dan sebagainya.
Sedangkan dipihak lain terdapat negara konsumen seperti Indonesia, Argentina, Mexico, Arab Saudi,dan lain-lain. Negara negara produsen membutuhkan pasar potensial bagi hasil produk barang produksi mereka.
Karena itu mereka mengumpulkan negara negara konsumen bersama negara produsen untuk memastikan agar proses produksi dan jual beli berjalan secara konsisten bahkan meningkat pesat.
Bila menilik latar belakang terbentuknya forum ini, tidak lepas dari tujuan penjajahan yang melekat erat dengan ideology kapitalisme. negeri ini memiliki kekayaaan SDA yang luar bisa yang sangat menguntungkan produsen untuk kebutuhan bahan baku dan kebutuhan pasokan energinya.
Indonesia memiliki kapasitas proses produksi yang jelas menjadi pertimbangan efisiensi bagi para kapitalis. Mengingat posisi Indonesia menjadi sasaran dan tujuan hegemoni negara produsen G20.
Segenap potensi Indonesia hanya menjadi bajakan amerika serikat dan kroni-kroninya saat politik dan ekonomi yang selama ini mereka nikmati. Wajar saja banyak negara tertarik membangun kerja sama dengan Indonesia sebagaimana dikatan oleh luhut.
Oleh karena itu semua mekanisme yang mengikat pada forum ekonomi internasional baik G20 atau yang lainnya hanyalah merupakan proyek penjajahan ekonomi. Forum G20 mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme.
Sistem ekonomi yang justru terbukti telah memporak porandakan ekonomi dunia dan memperluas penjajahan di negeri negeri islam. Sistem ini hanya menghasilkan krisis yang terus menerus berulang secara signik dan periodic.
Karena itulah kaum muslimin harus menyadari pentingnya kemandirian politik. Sehingga mampu menentukan sikap dan masa depannya sendiri tanpa terus ada setiran kapitalis global.
Sistem Ekonomi Islam Penyelamat Ekonomi Dunia
Sangat disayangkan, di negeri yang notabene mayoritas masyarakatnya beragama Islam, justru memilih ideologi kapitalisme sebagai acuan kehidupan bernegara. Padahal, Islam sebagai agama yang paripurna memiliki aturan yang mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia. Baik itu aturan pada tataran individu, kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Penerapan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah, akan mewujudkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan rakyatnya. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan negara lain, namun bukan dengan negara yang terang-terangan memusuhi Islam. Bentuk perjanjian pun dilandaskan pada syariat Islam, di mana tidak diperbolehkan terikat perjanjian yang justru mengebiri kemandirian Khilafah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.
Dan hanya arah pandang terhadap politik islam di bawah ideologi islam yang dapat menjadi metode kebangkitan kaum muslimin saat ini. Inilah satu satunya manifestasi menuju kepemimpinan dunia. Menjadi seperti peradapan islam dalam Khilafah Islamiyah yang pertama.
Sistem islam berhasil mengatur sistem ekonomi yang melejitkan produktifitas. Kebijakan sistem fiskal Khilafah dalam bentuk sistem baitulmal. Dengan sistem ini terbukti melejitkan sistem penerimaan negara dalam jumlah yang sangat besar bahkan tanpa harus memungut pajak kepada rakyatnya.
Begitu juga dengan sitem moneter islam berhasil mewujudkan stabilitas sistem moneter dunia. Sistem ekonomi islam akan menghasilkan stabilitas ekonomi yang terus menerus sehingga menghasilkan kesejahteraan yang merata atas seluruh rakyat.
Hubungan dagang dengan luar negeri terkontrol dalam mekanisme yang menjamin kemandirian dan keamanan negara. Bila demikian solusinya Indonesia dan negeri muslim lainnya akan terbebas dari penjajahan negara produce. Tidak ada forum internasional yang harus diikuti demi kepentingan negara besar.
Sejarah mencatat, penerapan Islam pernah mencapai dua pertiga dunia dan berjaya selama 13 abad. Maka, masihkah kita ragu akan diterapkannya Islam secara kaffah? Realitasnya hanya Allah sajalah sebagai pencipta dunia dan seisinya yang tahu apa-apa yang terbaik bagi makhluknya. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 : “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.
Wallahu a’lam bishshawwab
Penulis : Sabrina Nusaiba