Tak ada yang berbeda dengan Ramadan tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, persoalan krisis ekonomi dan naiknya kebutuhan pokok masih membelenggu dan menghantui umat muslim. Dilansir oleh Kompas.com (2/4/2022), menjelang Ramadan tahun 2022, berbagai kebutuhan pokok seperti komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur dan terigu terus mengalami kenaikan harga.
Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kenaikan ini adalah imbas dari naiknya pajak dan bahan bakar minyak sejak awal April. KPPU pun mengimbau pemerintah agar dapat mengantisipasi kenaikan harga dan mencegah kelangkaan berbagai komoditas bahan pokok.
Tidak hanya di dalam negeri, rupanya kondisi serupa pun dialami umat muslim di Sri Lanka. Diketahui negara berpenduduk 22 juta jiwa itu kini tengah menghadapi krisis ekonomi parah dan kekurangan bahan pokok seperti bahan makanan, BBM, gas dan listrik. Keadaan ini, akhirnya berbuntut demo besar-besaran masyarakat dan ancaman pengkudetaan Presiden Gotabaya Rajapaksa. Diketahui demo ini menyebabkan sebanyak 26 menteri Sri Lanka mengundurkan diri. Menurut para ekonom, krisis Sri Lanka ini selain dipicu oleh pandemi Covid-19 juga diperburuk oleh akumulasi utang yang terjadi bertahun-tahun serta salah urus pemerintah. (Tempo.co, 5/4/2022)
Sungguh ironis nasib umat muslim di seluruh dunia. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan membahagiakan bagi mereka kini berubah menjadi bulan penuh kegundahan. Bagaimana tidak, di saat kondisi serba sulit akibat hadirnya wabah pandemi, rakyat harus kembali menelan pil pahit karena krisis ekonomi dan semua kebutuhan pokok harganya kian melangit.
Jika kita telusuri, kondisi di Sri Lanka tak jauh beda dengan Indonesia. Padatnya penduduk, kemiskinan, banyaknya ULN (utang luar negeri) serta mahal dan langkanya kebutuhan pokok begitu serupa dengan Indonesia. Berkaca dari sini, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia pun akan mengalami hal yang sama seperti Sri Lanka. Demo besar-besaran di Sri Lanka akibat krisis pangan, seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia, agar lebih serius dalam menyelesaikan masalah kebutuhan pokok rakyat. Apalagi sekarang bibit-bibit demo sudah muncul dari mahasiswa yang menuntut penurunan harga-harga dan menolak wacana presiden 3 periode.
Namun sungguh sangat disesalkan sekali pemerintah Indonesia terlihat lalai dan tidak bersungguh-sungguh mengatasi hal ini. Faktanya, peristiwa krisis ekonomi dan harga pangan yang terus meroket merupakan kejadian berulang yang tak pernah ada habisnya. Sayangnya, selama ini negara dan penguasa tampaknya selalu gagal dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan pemerintah pun terkesan menyepelekan persoalan ini. Hal ini terlihat dari celetukan mantan presiden RI Megawati Soekarnoputri yang mengatakan masak direbus/dikukus saja ketika minyak goreng mahal. Kemudian pernyataan Wapres Ma’ruf Amin cukup makan dua pisang apabila krisis ekonomi.
Mirisnya, harga bahan pangan yang terus naik seolah dianggap hal yang biasa oleh pemerintah. Pemerintah seolah mengabaikan penderitaan rakyat. Padahal sejatinya, kenaikan harga-harga pangan ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan politik bangsa. Bahkan bisa menyebabkan kekacauan dan krisis politik seperti yang terjadi di Sri Lanka.
Namun beginilah realitanya jika sistem kepemimpinan diserahkan kepada sistem Kapitalisme sekuler. Para pemimpin dalam sistem Kapitalisme sekuler terbukti abai mengurusi rakyatnya. Negara dan penguasa yang semestinya bertindak sebagai penanggung jawab dalam menstabilkan ekonomi dan menyediakan pasokan bahan pokok bagi rakyatnya seolah tak ditemui dalam sistem ini.
Hal ini karena dalam sistem Kapitalisme penguasa hanya berfungsi sebagai regulator yang memuluskan kepentingan para pemilik modal. Bukan sebagai pengurus rakyat. Semua ini terbukti dari banyaknya sektor ekonomi yang dikuasai dan dinikmati oleh oligarki dan para pemilik modal. Parahnya, sistem ini juga yang telah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha untuk berbuat curang, melakukan permainan harga melalui penimbunan barang, sehingga barang menjadi langka dan mahal. Maka tidak heran, negara mengaku tak kuasa membendung permainan oligarki tersebut. Sebagaimana pernyataan Mendag Muhammad Lutfi. (Depok.com, 18/3/2022)
Tidak demikian ketika sistem Islam diterapkan. Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), negara dan penguasa berfungsi menerapkan syariat Islam secara total guna menjamin keseimbangan ekonomi. Negara dan penguasa Islam akan akan melaksanakan tanggung jawabnya mengurus, melindungi dan memastikan kemaslahatan rakyat sebaik mungkin. Hal demikian karena Islam benar-benar memosisikan negara beserta penguasa sebagai pengatur urusan rakyat, bukan sekadar regulator yang memfasilitasi dan memuluskan kepentingan para pemilik modal.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (khalifah) itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad)
Sebagai agama sempurna, Islam telah teruji kemampuannya dalam mengatasi seluruh problematika kehidupan, termasuk menyelesaikan krisis ekonomi dan menjamin kebutuhan pokok rakyat. Negara dan penguasa Islam akan bertindak sebagai penanggung jawab yang menyediakan pasokan bahan pokok memadai dan seimbang. Serta menghilangkan berbagai penghambat pasar seperti penimbunan, penipuan, rekayasa dalam permintaan dan penawaran tak wajar.
Negara Khilafah pun akan memberlakukan larangan ta’sir yaitu larangan bagi pemerintah mematok harga. Hal demikian dimaksudkan agar tidak terjadi kezaliman antara penjual dan pembeli. Selain itu, negara Khilafah akan selalu melakukan pengawasan pasar agar para pengusaha tidak bebas mengatur harga. Khilafah tak akan segan-segan memberikan hukuman (ta’zir) kepada siapa saja yang berani berbuat curang di pasar, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Dengan demikian maka harga akan senantiasa stabil, baik ketika menjelang Ramadan maupun tidak.
Di sisi lain, untuk menjaga kestabilan ekonomi, maka negara Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi berbasis Islam. Dalam hal ini, Baitulmal akan digunakan sebagai APBN negara. Sumber pemasukan Baitulmal ini berasal dari fa’i, kharaj, jizyah, ghanimah, serta harta kepemilikan umum (seperti tambang). Baitulmal ini sendiri dikelola dengan baik oleh negara Khilafah dan hasilnya diperuntukkan bagi umat.
Jika pun seandainya negara Khilafah mengalami krisis, dan dana Baitulmal tidak mencukupi, maka Khilafah akan menggunakan skema dharibah (sejenis pajak), yang hanya dipungut dari orang-orang kaya saja. Sifatnya pun hanya sementara, diambil ketika negara benar-benar mengalami krisis. Dengan demikian, maka tentu peluang negara Khilafah mengalami krisis ekonomi parah seperti yang terjadi di Sri Lanka akan tertutup rapat.
Itulah langkah-langkah yang dilakukan negara Khilafah dalam menstabilkan harga-harga dan mengatasi krisis ekonomi. Dari sini, tampak jelas betapa hanya Islamlah satu-satunya sistem yang mampu mengendalikan dan menjaga keseimbangan harga pangan dan menjamin kebutuhan pokok rakyatnya.
Sungguh, selama sistem Kapitalisme masih digunakan sebagai parameter kehidupan, krisis ekonomi akan terus terjadi. Harapan perbaikan ekonomi pun hanyalah kamuflase. Karena itu, mencampakkan sistem Kapitalisme sekuler dan kembali kepada sistem Islam merupakan kewajiban kita saat ini. Agar semua umat muslim di seluruh dunia bisa merasakan ketenteraman, ketenangan, dan jauh dari kegalauan. Sehingga peluang demo besar-besaran akibat krisis ekonomi yang menyebabkan instabilitas negara seperti yang terjadi di Sri Lanka pun dapat dicegah.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
Oleh Reni Rosmawati
Ibu Rumah Tangga