21 April 2024

Dimensi.id-Kemenkumham akhirnya fix melepas puluhan ribu napi melalui program asimilasi dan integrasi. Pembebasan besar-besaran tersebut membuat masyarakat resah dan khawatir. Masyarakat merasa, napi-napi tersebut akan mengulang kesalahan yang sama atau bahkan yang lebih buruk jika mereka dibebaskan. Dan memang benar, beberapa napi di beberapa daerah ada yang langsung berulah setelah dilepas. Padahal, Dirjen PAS telah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan asimilasi di rumah.

Seperti di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang dibebaskan pada 2 April. Ia kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram. Lalu di Sulawesi Selatan. Seorang pria bernama Rudi Hartono harus kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga. Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa. Setelah kepergok mencuri motor warga. MS dibebaskan pada 3 April dan ditangkap tiga hari kemudian. (Kumparannews, 9 April 2020)

Masalah tidak hanya timbul dari napi yang dibebaskan saja. Napi yang masih berada dalam penjara pun turut menimbulkan permasalahan. Dikutip dari POJOKSATU.id, Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan peristiwa kebakaran yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (11/4) sore, dipicu ulah sejumlah narapidana narkoba yang minta dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi covid-19. Diduga mereka cemburu kepada napi-napi yang telah dibebaskan.

Memang dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi, disebutkan bahwa syarat narapidana yang berhak dibebaskan adalah narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi.

Miris memang, niat pemerintah yang ingin mengurangi kelebihan kapasitas (over crowded) di dalam lapas dan mencegah penyebaran virus covid-19, yang ada justru menimbulkan masalah-masalah baru. Ini tentu saja berdampak pada komentar masyarakat yang menilai bahwa pemerintah lalai dalam menjalankan tugasnya. Yang pada akhirnya masyarakat merasa kecewa kepada pemerintah dan harus turun tangan sendiri (main hakim sendiri) jika terjadi kejahatan di sekitar lingkungan mereka.

Pemerintah melakukan pengawasan secara online kepada napi yang telah bebas. “Pengawasan terus dilakukan secara online, bahkan beberapa lapas melakukan inovasi, mereka (narapidana) yang keluar dibuat WA grup jadi mereka terus bisa memantau,” kata Rika selaku Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kompas.com

Ia pun menambahkan hak asimilasi dan integrasi para narapidana itu dapat dicabut apabila narapidana kedapatan melakukan kejahatan.

Ancaman seperti itu mungkin tidak membuat takut para napi, karena mereka telah merasakan bagaimana hidup di dalam sel. Maka dari itu, mereka mengulang kembali kejahatannya.

Nihilnya pemerintah menyiapkan sejumlah perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak kebijakan percepatan pembebasan napi mengakibatkan terulang kembalinya kejahatan dengan pelaku yang sama, bahkan yang baru saja dibebaskan. Juga nampak bukti kegagalan pembinaan napi di LP. Maka jelaslah bahwa sistem kapitalisme tidak mampu memberikan jaminan keamanan untuk publik.[ia]

Penulis : Nirmala Haryati (muslimah peduli generasi)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.