Dimensi.id-Lagi-lagi kilang minyak Pertamina terbakar. Terbaru, Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai, Riau, terbakar pada Sabtu malam (1-4-2023). Akibat kebakaran ini, sembilan pekerja mengalami luka-luka. Adapun penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Lima orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator, beberapa rumah warga sekitar kilang turut terdampak kerusakan. (Tempo, 2-4-2023).
Pertamina kerap kali mengalami kebakaran. Pada 15 Juli 2019, terjadi ledakan akibat bocornya minyak dari blok Offshore North West Java (ONWJ). Pada 22 Oktober 2019 terjadi ledakan pipa minyak di Cimahi. (Kompas, 2-4-2023).
Pada 29 Maret 2021, kilang Balongan terbakar. Pada 11 Juni 2021 kilang Cilacap juga terbakar. Pada 16 November 2021 terjadi kebakaran di kilang Cilacap. Kebakaran juga terjadi pada 4 Maret 2022 dan 15 Mei 2022 di kilang Balikpapan. Awal Maret lalu terjadi kebakaran di depo Plumpang. (Tempo, 3-4-2023). Sedangkan pada 26 Maret juga terjadi kebakaran kapal tanker MT Kristin di wilayah Pantai Ampenan, perairan barat Pulau Lombok. (Katadata, 3-4-2023).
Total telah terjadi 10 kebakaran dalam kurun empat tahun terakhir. Kebakaran juga kerap terjadi berulang-ulang di tempat yang sama. Sebagai contoh, kilang Cilacap sudah tujuh kali terbakar sejak 1995. (BBC Indonesia, 15-11-2021).
Beruntunnya kebakaran pada kilang dan depo minyak Pertamina memunculkan tanda tanya besar pada publik, ada apa gerangan?
Dimana Profesionalisme?
Sebagai perusahaan pelat merah yang mengelola bisnis besar dengan keuntungan yang juga besar, adanya rentetan kebakaran pada depo dan kilang menjadikan profesionalisme Pertamina dipertanyakan. Bertugas mengurusi produksi minyak dan distribusi bahan bakar, Pertamina seharusnya ekstra hati-hati. BBM merupakan bahan yang mudah terbakar dan meledak sehingga butuh kehati-hatian dalam mengelolanya. Jika tidak hati-hati, bisa menyebabkan kebakaran yang berdampak luas pada masyarakat di sekitarnya.
Sayangnya, selama ini justru aspek keselamatan ini kerap terabaikan. Seperti kebakaran di depo Plumpang yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia karena depo dikelilingi oleh kawasan padat penduduk. Padahal, seharusnya di sekitar depo ada buffer zone (daerah penyangga) sehingga adanya insiden di dalam depo tidak akan berdampak parah pada warga sekitar.
Baca Juga : uu perampasan aset
Kebakaran yang kerap terjadi menunjukkan lemahnya sistem keamanan Pertamina. Apalagi sikap para pejabat Pertamina yang kerap berdalih faktor alam seperti petir sebagai penyebab kebakaran. Padahal banyak pengamat membantahnya dengan penjelasan bahwa terjadinya petir bukanlah faktor utama.
Banyak pihak mendesak dilakukannya audit secara nasional terhadap aset-aset Pertamina agar dipastikan keamanannya. Bahkan desakan agar Direktur Utama dan Komisaris Utama mundur dari jabatannya pun mencuat.
Akibat Kapitalisme
Kebakaran yang terjadi pada depo dan kilang Pertamina bukan semata karena faktor alam atau kesalahan petugas (human error), tetapi tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pemerintahan demokrasi di negeri ini butuh biaya politik yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi. Akhirnya, banyak pihak memanfaatkan BUMN sebagai “sapi perah” untuk mendapatkan dana segar.
Akibatnya, dana BUMN tersedot untuk pengeluaran tidak resmi yang dilakukan oleh para oknum. Hal ini berdampak pada kualitas pekerjaan yang dilakukan. Misalnya terkait pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan lain-lain, menjadi tidak sesuai standar.
Karena ada hal-hal pada keamanan yang diabaikan, berdampak pada terjadinya kecelakaan berupa kebakaran. Walhasil, pencegahan berulangnya kebakaran pada aset Pertamina membutuhkan perubahan tidak hanya pada aspek personal pemimpin (dirut dan komut), tetapi juga pada aspek sistem pengelolaan perusahaan negara yang mengurusi hajat hidup orang banyak.
Solusi Islam
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah As-Syar’iyah menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang baik, “Selayaknya untuk diketahui, siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Kepemimpinan yang ideal memiliki dua sifat dasar, yaitu kuat (mampu) dan amanah.
Pernyataan beliau ini mengomentari firman Allah Taala, “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(QS Al-Qashash [28] : 26).
Dengan demikian, pejabat Pertamina harus bersikap profesional dan amanah. Dia bertugas mengelola kepemilikan umum yang merupakan milik seluruh rakyat dan sekaligus hajat hidup rakyat yang dibutuhkan oleh semua orang. Pejabat tidak boleh menggunakan dana hasil pengelolaan minyak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Baca Juga : puisi
Oleh karenanya, Khalifah akan melakukan perekrutan pejabat secara cermat sehingga tidak ada pejabat yang lalai, abai, atau berbuat sesukanya. Selain itu, penerapan sistem politik Islam menjadikan politik pemerintahan bebas dari praktik “sapi perah” yang menggerogoti keuangan negara.
Khilafah juga akan menerapkan sistem keamanan yang tinggi sehingga kebakaran bisa tercegah. Orang-orang yang cerdas, terampil, dan saleh akan ditempatkan sebagai petugasnya. Dengan demikian berbagai insiden akan bisa dicegah dan diselesaikan dengan cepat sehingga tidak sampai ada korban jiwa. Wallahualam.