Dimensi.id-Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem masih terus menjadi program prioritas pada tahun 2023 ini karena tidak ada kemajuan yang cukup berarti dalam perbaikan dua persoalan besar ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan, permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan. Di mana, irisan tersebut mencapai angka 60 persen. “Penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya. Saya sampaikan, stunting ini 60 persen beririsan dengan keluarga miskin ekstrem,” ujar Muhadjir dalam siaran pers, Sabtu (republika.co.id, 14/1/2023).
Menurut Muhadjir, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem dan stunting harus dilakukan dengan mengeroyoknya secara bersamaan. Inilah upaya serius pemerintah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik keroyokan dengan Kementerian PUPR dan kementerian lain sebab berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan.
Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih, MCK, dan fasilitas sanitasi, keroyokan dengan Kementerian Kesehatan. Keroyokan yang dimaksud adalah kolaborasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga sebagaimana yang disebutkan di atas.
Kemiskinan Membuat Stunting Makin Genting
Diketahui, saat ini Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu daerah dengan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting yang tinggi di wilayah Timur Indonesia. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Sumbawa sebanyak 15.370 jiwa atau 3,20 persen berdasarkan data BPS 2022. Kemudian, prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa sebesar 29,7 persen atau 12.765 balita berdasarkan data SSGI, 2021.
Sebenarnya bukan hanya Sumbawa, kota Sidoarjo, Jawa Timur juga menghadapi persoalan tingginya angka stunting, terhitung ada 29 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitive di Kabupaten Sidoarjo pada sampai tahun 2023 nanti. Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Ainur Rahman, mengatakan pemerintah Daerah Sidoarjo dalam menangani kasus tingginya Stunting dengan cara konvergensi Strategi , yaitu memadukan dan mengkolaborasikan berbagai rencana kegiatan dari berbagai OPD dan stakeholder. Program kerja Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo lebih berkolaborasi, bersinergi sesuai taget sasarannya (tribunnews.com, 9/8/2022).
Selalu ada kolaborasi, koordinasi atau keroyokan yang melibatkan banyak pihak, termasuk swasta. Padahal, jika tidak paham akar persoalannya apa tentulah tidak akan pernah selesai masalah stunting. Jika pun beberapa wilayah mengatakan angka stunting di wilayah mereka sudah menurun, belum bisa dikatakan habis atau tuntas. Maka siapa pemenangnya? Jelas bukan rakyat.
Perlu adanya kesamaan cara pandang, jika memang Stunting penyebab pokoknya adalah kemiskinan ekstrim, maka harus sepakat pula apa penyebab kemiskinan ekstrim itu, padahal dia hal itu, stunting dan kemiskinan ekstrim sama-sama akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, membutuhkan sistem ekonomi alternatif untuk agar mampu menyelesaikan problem kronis ini. Ekonomi kapitalis hanya bertumpu pada perolehan materi semata, tanpa melihat apakah ada pihak yang tidak mampu mengaksesnya dengan mudah.
Ekonomi kapitalis juga tidak memandang hak kepemilikan, sehingga status benda yang sebenarnya milik umum atau negara, bisa dimiliki individu karena ia memiliki modal. Ciri dari suatu benda itu adalah kepemilikan umum adalah ketika barang tersebut langka, rakyat sulit mendapatkannya maka akan terjadi pertikaian. Bagaimana hari ini rakyat selalu berebut bahan makanan pokok, BBM, air, listrik dan lain sebagainya. Padahal, negeri ini tak kurang suatu apapun, hingga sebuah grup band legendaris Indonesia, Koes Plus menyebutkan dalam sebuah syair lagunya, “ Bukan lautan ,tapi kolam susu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.
Ya, syair lagu itu menunjukkan betapa kayanya negeri ini, tanahnya subur menumbuhkan tanaman apapun dan memberikan hasil melimpah bagi rakyat, sumber energinya melimpah, dari gas, air panas, batu bara, matahari, hingga udara. Belum tambangnya, mulai nikel, tembaga, besi, hingga gunung emas pun kita punya, kekayaan laut dan darat pun tak kalah melimpah, namun hampir semuanya bukan milik negara, sudah menjadi milik asing, dalam bentuk kerjasama dan investasi.
Pemerintah kita getol mencari investasi sebagai sumber pendapatan negara selain pajak dan utang luar negeri. Apa yang didapat dari kerjasama itu? Deviden ataupun pajak pendapatan yang tak seberapa dibanding dengan hasil bumi yang dikeruk asing untuk memperkaya hidup mereka. Alhasil kita sudah didikte asing untuk terus hidup sulit, bertahan dengan utang dan pajak, rakyat terbengkalai. Hidup susah, biaya hidup tinggi, pantas saja yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya karena negara ada bukan untuk rakyat.
Dengan Penerapan Islam Kaffah, Sejahtera Jadi Nyata
Ekonomi kapitalis juga memaksa negara Indonesia untuk terus berutang kepada lembaga keuangan dunia seperti world bank dan IMF dengan alasan untuk kemajuan negara, padahal, belum ada bukti autentik yang menyatakan utang berbasis riba bakal mensejahterakan bahkan memajukan sebuah bangsa. Yang ada malah semakin terpuruk dalam genangan utang yang terus bertambah, pokok tak terbayar meski APBN sudah defisit. Akankah kita terus bertahan dengan keadaan ini? Untuk berapa lama lagi kita baru menyadari bahwa inilah bentuk penjajahan gaya baru bangsa barat kepada negeri tercinta?
Penjajah hari ini tidak datang dengan mengokang senjata dan membunuh tanpa ampun, untuk Indonesia yang penduduknya cukup kooperatif terlebih penguasanya yang sukarela menjadi agen asing cukup dengan menawarkan kerjasama bilateral bahkan multilateral. Membentuk komunitas dunia, baik di bidang ekonomi seperti G20, APEC. Maupun di bidang lainnya seperti budaya ,pendidikan dan lainnya.
Apakah ada sistem ekonomi alternatif untuk menggantikan sistem kapitalis ini? Jelas jawabnya ada , yaitu penerapan sistem ekonomi Islam dalam bingkai sistem Islam kaffah lah yang mampu menyelesaikan tuntas problem kemiskinan dan stunting, tak hanya di negeri ini, namun juga di seluruh dunia. Bagaimana sejarah telah mencatat kegemilangan kepemimpinan Islam selama 1300 tahun dan telah memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Tiada banding hingga hari ini.
Pemimpin dalam Islam adalah pengurus dan pelindung rakyatnya. Maka, masalah kesejahteraan, akan sangat diperhatikan, sebab ia salah satu dari sekian kebutuhan pokok. Salah satu nama Khalifah yang masyhur hanya dalam waktu dua tahun mampu memberikan kesejahteraan berlimpah dan mengangkat kemiskinan hingga tak ada seorang pun rakyatnya yang harus disantuni zakat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memimpin Dinasti Umayyah pada 717-720 Masehi.
Hingga sejarawan barat memuji kecemerlangan peradaban Islam,“Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi ‘dinamo’-nya, Barat bukanlah apa-apa” (Montgomery Watt, Pakar Studi Keislaman, sejarawan utama tentang Islam di dunia barat). Wallahu a’lam bish showab. [DMS]