Dimensi.id-PT Pertamina (Persero) menjamin bahwa ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram (kg) dalam kondisi aman, meskipun saat ini terjadi peningkatan konsumsi di berbagai daerah pada bulan Juli ini, disebabkan karena adanya libur panjang.
Data pemerintah mencatat, ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya. “Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati (tirto.id, 25/7/2023).
Fakta inilah yang menurut pemerintah, dalam hal ini Pertamina menjadi sebab kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram di beberapa daerah. Demi menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran. Selain itu, pihaknya turut bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran (cnnindonesia.com, 27/7/2023).
Subsidi Tak Tepat Sasaran Selalu Jadi Kambing Hitam
Pasokan gas dan energi rentan goncangan. Dengan sedikit tinggi permintaan entah karena libur, perayaan keagamaan atau hari besar lainnya sudah mengakibatkan jika bukan harga menjadi mahal maka ketersediaan barang yang langka. Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkannya, padahal hari ini gas sudah menjadi kebutuhan pokok setiap rumah tangga.
Faktanya, negara kita tak hanya memiliki satu tambang gas dan energi, yang sudah dieksplore menghasilkan begitu banyak apalagi yang masih dalam bentuk penelitian memberikan data kantong-kantong energi dan gas berlimpah di berbagai wilayah negeri ini siap dikelola. Sejak 2015, Indonesia masuk sebagai 10 besar negara di dunia yang banyak menghasilkan gas alam. Sementara pada kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan cadangan gas alam terbesar.
Fakta di lapangan berkata lain lagi, sebab beredar di media sosial produk Bright Gas 3 kg berwarna pink yang semula hanya tersedia dalam ukuran 5,5 kg dan 12 kg, itu pun hanya di Surabaya dan Jabodetabek. Sebab, tabung pink bukan barang bersubsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Gintings menjelaskan karena bukan barang bersubsidi, harga Bright Gas 3 Kg mengikuti harga gas dunia seperti yang kemasan 5,5 kg dan 12 kg. Begitu juga jika ada penurunan harga gas dunia, maka harga Bright Gas 3 Kg juga ikut turun. Pertamina kini menjual Bright gas 3 Kg seharga Rp56.000, jauh kebih mahal dari gas melon yang sekitar Rp20.000 karena sudah disubsidi pemerintah (kompas.tv, 26/7/2023).
Irto juga meyakinkan bahwa kualitas antara tabung gas hijau dan pink tidak ada perbedaan. Hanya dari sisi keamanan tabung pink lebih safety karena dilengkapi Double Spindle Valve System (DSVS). Meski kalah dari tabung gas hijau, karena yang pink di pasarkan secara terbatas, namun mengapa di pasarkan? Irto menjelaskan, munculnya produk Bright Gas 3 Kg karena berdasarkan survei kebutuhan konsumen. “Tiga Kg itu menambah variasi, mengingat masih ada konsumen yang membutuhkan LPG nonsubsidi, namun butuhnya yang lebih kecil dari yang 5.5 kg,” kata Irto. “Ini adalah bagian dari diversifikasi produk Bright Gas dan menjadi opsi bagi masyarakat yang ingin membeli LPG 3 Kg non susbidi,” tambah Irto.
Jadi, sebenarnya ini karena subsidi salah sasaran atau diversifikasi produk yang artinya lagi Pertamina sedang memperluas pasar bagi LPQ bermerk Bright Gas? Subsidi tak tepat sasaran menjadi kambing hitam sekaligus menjadi alasan meluncurkan produk baru. Apa mau dikata, inilah negara kapitalisme. Semua diatur berdasarkan kemanfaat atau keuntungan materi, pun hubungan penguasa kepada rakyatnya. Ada hitungan untung rugi. Ironisnya, untung rugi itu masih diklaim untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Islam, Sistem Paripurna Wujudkan Sejahtera
Ketersediaan LPG menjadi tanggungjawab pemerintah. Kelangkaan ini adalah tanda gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Adanya LPG non subsidi dalam waktu yang bersamaan apalagi diklaim lebih aman, jelas memberikan ‘pasar’ pada pengusaha. Hubungan penguasa dan pengusaha dalam sistem kapitalisme adalah hal yang tak terbantahkan, terlebih mahalnya biaya memilih pemimpin dalam sistem politik demokrasi. Tahun politik hubungan itu kian memanas. Nasib rakyat kian terhempas.
Islam menetapkan negara berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok rakyat termasuk LPG. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Salah satu yang dikiyaskan dengan api adalah gas.
Sistem ekonomi islam meniscayakan ketersediaannya untuk semua rakyat, dengan harga murah atau gratis, karena Islam mengharuskan pengelolaan SDA oleh negara, syariat menetapkan ada pemisahan kepemilikan, yaitu kepemilikan individu negara (kharaz, jizyah, fa’i, zakat dan lainnya) dan umum ( tambang, energi, laut, sungai, mineral, dan lainnya).
Seluruh pendapatan itu disimpan di dalam Baitul Mal dan pengeluarannya sesuai dengan ijtihad Khalifah. Dan dengan ini pula negara mampu menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pokok rakyat, yaitu yang tidak langsung berupa sandang, pangan dan papan. Serta yang langsung adalah pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Maka, jika menghendaki perubahan, kita harus mencampakkan sistem kapitalisme dan demokrasi ini, menggantinya dengan syariat Islam, sehingga kesejahteraan benar-benar terwujud sebagaimana yang telah menjadi catatan sejarah selama 1300 tahun lamanya. Wallahu a’lam bish showab. [DMS]