4 Maret 2024
Kedaulatan Milik Rakyat

Kedaulatan Milik Rakyat

75 / 100

Dimensi.id-Benarkah kedaulatan milik rakyat dalam demokrasi? Slogannya memang demikian, tapi faktanya rakyat hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Rakyat diterima dan diperlakukan dengan baik saat ada maunya, agar mau menjatuhkan pilihannya saat menjelang pemilu. Namun, disaat kekuasaan dalam genggaman, rakyat ditinggalkan.

Kedaulatan dan Pencitraan

Wakil rakyat hanya pandai pencitraan untuk mendapatkan simpati rakyat. Apakah memang demikian politik dalam pemahaman mereka, bukan untuk mengurusi urusan rakyat, tapi lebih bagaimana membangun citra, agar terkesan baik. Namun, faktanya kebusukan yang dibalut dengan citra terus dilakukan untuk membohongi rakyat.

Kedaulatan ada ditangan rakyat adalah ide utopis dari sistem demokrasi. Faktanya, rakyat tidak benar-benar berdaulat saat demokrasi diterapkan, namun hanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan dan keuntungan kelompoknya sendiri.

Mereka menikmati kue kekuasaan. Korupsi dilakukan secara brutal dan berjamaah, sehingga yang anti korupsi dianggap melawan arus yang harus dihabisi. Dengan berbagai cara, mereka ingin terus berkuasa, tidak perduli hutang melambung tinggi yang akan membebani generasi.

Baca Juga : Kebebasan Berpendapat Hanya Angan, Dimana Demokrasi?

Politik dalam demokrasi adalah aktifitas kotor, hanya perebutan kekuasaan, sehingga segala cara dilakukan untuk menggapainya. Tidak perduli cara halal atau haram ditempuhnya asalkan kekuasaan bisa dalam genggaman.

Pencitraan ditebar untuk menarik simpati rakyat, tapi tidak perduli pada urusan rakyat. Saat kursi kekuasaan sudah diraih, hak rakyat tidak dianggap penting untuk diperjuangkan. Janji-janji manis tinggal janji untuk mengelabui rakyat agar mau memberikan pilihannya.

Bahkan mereka berfikir bahwa politik adalah citra, sehingga semua harus dibangun dengan citra, sehingga benar bahwa tidak ada konsiatensi untuk memperjuangkan idealismenya. Menabrak aturan dibenarkan dalam demokrasi selama itu menguntungkan untuk meraih tujuan politiknya. Bahkan mereka tidak berani untuk memberantas korupsi yang jelas-jelas merugikan negara.

Apa yang diharapkan dari mereka yang menghabiskan uang rakyat hanya untuk membangun citra demi ambisi politiknya. Gila, pemimpin dalam sistem demokrasi berfikir hanya untuk kekuasaan dan meninggalkan idealismenya. Bahkan rela memberi karpet merah bagi penjajahan gaya baru menguasai negeri ini. Demokrasi adalah jalan bagi penjajah untuk menguasai negeri ini yang memiliki kekeyaan dan keindahan alam yang luar biasa bagaikan penggalan tanah surga.

Bagaimana politik dalam perspektif Islam. Politik adalah aktifitas mulia, kekuasaan digunakan untuk mengurusi rakyat dan menerapkan Islam Islam secara kaffah sehingga terciptalah kehidupan Islami yang mendorong penduduknya beriman dan bertaqwa. Dengan penerapan Islam secara kaffah pintu berkah dari langit dan bumi untuk penduduk suatu negeri terbuka lebar.

Sebaliknya, bencana alam bertubi-bertubi bisa terhenti dan berganti dengan rahmatNya, karena kehidupan Islami yang diridhoi Allah SWT. Jika Islam diterapkan secara kaffah dalam kehidupan nyata, kebaikan akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, karena kedaulatan dalam Islam di tangan hukum Syara’. Yakinlah, Allah SWT. Maha Tahu aturan terbaik untuk hambaNya.

Mungkinkah kedaulatan ditangan rakyat? Sering atas nama rakyat aturan kesepakatan manusia dibuat, meskipun tidak membawa kebaikan bagi rakyat. Suara rakyat tidak lagi didengar saat keputusan diambil oleh wakil yang mengatasnamakan rakyat. Saat hukum dibuat oleh manusia, keberpihakan bukan pada rakyat. Sudah terbukti, banyak produk hukum hanya menyengsarakan rakyat, meskipun demo berjilid-jilid sebagai bentuk penolakan dari rakyat dilakukan.

Wakil rakyat sudah merasa mengantongi suara rakyat, jadi mereka memutuskan sesuatu sesuka hati mereka meskipun rakyat tidak setuju. Sumber daya alam milik rakyat diserahkan pada swasta asing dalam pengelolaannya, sehingga hasilnya tidak untuk rakyat tapi oligarki. Belum lagi sebagian besar dikorupsi oleh pejabat yang harusnya mengurusi rakyat. Tapi itulah demokrasi rakyat hanya dijadikan alat untuk meraih dan menikmati kekuasaan.

Apakah kita pertahankan sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Apa kita lanjutkan satu sistem yang terbukti menyengsarakan rakyat. Tidakkah kita menginginkan perubahan hakiki yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat. Tentunya, hanya dalam sistem khilafah yang menjamin diterapkan Islam secara kaffah bisa membawa pada perubahan hakiki seperti harapan kita bersama. Jangan tertipu dengan janji manis demokrasi yang akan meletakkan kedaulatan ditangan rakyat, ternyata semua adalah ide utopis hanya untuk mengelabui rakyat.[Dms]

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.