19 April 2024

Dimensi.id-Negara adalah corporation yang berfikir untung rugi pada rakyatnya dalam perspektif kapitalis. Pemimpin berbisnis dengan rakyat, bukan mengurusi urusan rakyat. Sebagai perusahaan akan berhitung keuntungan, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Menaikkan harga BBM adalah bukti nyata kebijakan dzolim yang diambil, karena rakyat dianggap beban dalam sistem kapitalis yang semua diukur dengan ukuran materi. Jika pemimpin berfikir sebagai pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, rakyat yang dikorbankan dan dijadikan sapi perahan.

Apakah benar negara rugi karena memsubsidi BBM untuk rakyat? Berapa sebenarnya biaya produksi agar bisa menghasilkan BBM yang siap pakai sebagai bahan bakar agar rakyat bisa beraktifitas dan roda perekonomian bisa berjalan lancar. Pemerintah harusnya bersikap terbuka, bukan membuat narasi seoalah-olah jika tidak menaikkan harga BBM, APBN akan bermasalah. Padahal, permasalahan APBN tidak semata-mata disebabkan rendahnya harga BBM dibandingkan harga di pasar internasional. Negeri ini memiliki sumber daya alam yang harusnya bisa memproduksi sendiri dan tidak seharusnya selisih dengan harga pasar dianggap subsidi yang menjadi beban APBN

Dalam sebuah analogi, seorang ibu penjual nasi pecel menjual sepiring nasi pecel 10 ribu rupiah. Saat anaknya mau makan pecel dia harus membayar lima ribu rupiah. Dia mengatakan bahwa anaknya sudah disubsidi lima ribu rupiah setiap dia makan. Padahal biaya pembuatan pecel per porsi tidak lebih dari 5 ribu rupiah. Dengan membayar 5 ribu, sebenarnya sang ibu tidak rugi, namun jika dibandingkan dengan harga jual pada umumnya, sang ibu merasa rugi karena dia ingin mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Harusnya sang ibu membiarkan anaknya makan nasi pecel secara gratis karena anaknya masih dalam tanggungannya. Begitu pula, harusnya pemimpin suatu negara tidak berhitung untung rugi dengan rakyatnya. Perlu diketahui, sumber pendapatan negara bisa dimaksimalkan dengan mengelola kekayaan alam sendiri yang luar biasa, bukan malah diserahkan ke perusahaan asing.

Maraknya korupsi sebenarnya menjadi penyebab utama kenapa APBN bisa jebol. Semangat pejabat untuk memperkaya diri sendiri juga terdorong pemikiran kapitalis yang menjangkiti pemahaman mereka, sehingga lupa tugas utamanya mengurusi urusan rakyat. Jika kita mau jujur banyak pejabat yang memperoleh kekayaan mereka dengan tidak wajar. Harusnya harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak jelas, disita dan dimasukkan ke Baitul Mal yang mana bisa digunakan untuk rakyat yang membutuhkan. Saat rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, harta yang ada di Baitul Mal bisa membantu mereka yang membutuhkan.

Masalah lain adalah hutang yang terus menumpuk dengan riba yang merupakan dosa besar tanpa ada keinginan menyelesaikannya dari rezim yang sedang berkuasa. Harusnya hutang luar negeri diprioritaskan untuk diselesaikan agar pintu berkah dari langit dan bumi terbuka lebar untuk penduduk negeri yang mayoritas Muslim, sehingga masalah lebih mudah teratasi. Menghalalkan dosa besar di suatu negeri hanya mengundang adzab Allah yang sangat pedih. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah manusia yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah.

Kita butuh pemimpin yang peka terhadap permasalahan rakyatnya, bukan hanya memikirkan kepentingan oligarki. Satu kebijakan diambil harusnya memikirkan dampak yang akan menimpa rakyat. Keputusan untuk menaikan harga BBM adalah Kebijakan yang tidak pro-rakyat. Tidak hanya bahan bakar saja yang naik, pastinya akan diikuti meroketnya kebutuhan dasar dan pokok lainnya. Rakyat miskin semakin terjepit karena pendapatan mereka tidak juga naik, mengikuti kenaikan kebutuhan rakyat.

Solisinya jelas, hanya kembali kepada khilafah, satu sistem yang menerapkan Islam secara kaffah. Sistem yang mencetak para pemimpin yang beriman dan bertaqwa. Pemimpin amanah yang takut kepada Allah dan peduli dengan rakyatnya, bukan berfikir untung rugi dengan rakyatnya sendiri. Sumber daya alam yang memenuhi hidup hajat orang banyak seperti minyak bumi akan dikelola sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan rakyat, bukan dijual ke rakyat dengan harga mahal. Negara bukanlah cooperation dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan berkelompok, manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.

Islam akan mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan mengambil keuntungan dari rakyat. Semua dilakukan untuk kebaikan rakyat termasuk menyelesaikan hutang yang ada ribanya agar hidup rakyat berkah dan mudah. Islam juga akan menghentikan korupsi yang meraja lela yang bisa membawa negara pada kebangkrutan. Dalam sistem Islam, tidak ada kebijakan yang diambil yang bisa menyengsarakan rakyat, karena rakyat adalah pihak yang wajib diurusi oleh pemimpin negeri ini. Sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alamnya yang luar biasa bagaikan penggalan tanah surga, sungguh negeri ini layak menjadi kaya raya dengan penduduknya hidup sejahtera jika dikelola dengan baik. Tentunya hanya Islam yang mampu membawa perubahan dan mewujudkan kehidupan Islami yang indah dan berkah seperti yang kita harapkan.

1 thought on “Kebijakan Kapitalis yang Menyengsarakan Rakyat, Saatnya Kembali pada Islam

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.