Dimensi.id-Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia menuai berbagai problem baru. Sebagaimana kita ketahui PSBB dilakukan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 berdampak pada sebagian besar masyarakat berkurang penghasilannya, bahkan tidak punya penghasilan sama sekali.
Bantuan sosial yang menjadi satu-satunya harapan masyarakat tersendat disebabkan berbelitnya mekanisme bantuan. Satu pekan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Banjarmasin bansos belum juga sampai. “Masalah bansos, untuk Kelayan Timur belum sampai. Tidak tahu kapan (penyalurannya),” Kata Lurah Kelayan Timur, H Yusfik Alfiannor, BANJARMASINPOST.CO.ID (01/05/2020).
Beberapa alasan kemudian ditampakkan, “Sebenarnya, data penerima bantuan sudah beres. Yang menjadi kendala, yakni sistem aplikasi Kemensos yang sering gagal upload,” beber Kepala Dinsos Banjarmasin Iwan Restianto (30/4). Ketua Komisi IV Matnor Ali rupanya kurang yakin dengan data yang digunakan Dinsos. Bisa saja ada warga berhak yang tercecer. Menurutnya, dampak pandemi ini sangat besar. Banyak karyawan dirumahkan, bahkan terkena PHK.
Ada pula pedagang yang lapaknya tak laku. “Padahal mereka (dari sektor informal) juga berhak mendapatkan bantuan. Karena usaha dan pekerjaan mereka juga terdampak,” ucapnya. Karena itu ia mengusulkan kepada pemko untuk menambah jumlah bantuan sembako. Agar warga terdampak di seluruh Kota Seribu Sungai terbantu. PROKAL.CO (01/05/2020)
Dilansir dari apahabar.com senin (04/05/2020), hingga kini Pemprov Kalsel belum juga menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, H Abdul Haris Makkie mengatakan Pemprov Kalsel belum bisa menyalurkan bansos lantaran data tidak valid.
“Bansos, uangnya sudah ada. Persoalannyakan data. Kami tidak ingin data itu tidak valid. Karena itu, kami rekonsiliasikan dengan kabupaten dan kota. Saya kemarin sudah perintahkan supaya hari ini sudah,” ungkapnya. banjarmasin.tribunnews.com senin (04/05/2020).
Tak ketinggalan stiker khusus pun bakal dipasang bagi penerima bantuan sosial selama pandemi virus Corona atau Covid-19. “Stiker khusus agar penyaluran bantuan sosial tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial yang rutin dari Pemerintah Pusat, seperti PKH dan Bantuan Pangan Nontunai,” kata Camat Hatungun, Slamet Suryanto saat dihubungi reporter Banjarmasinpost.co.id, Minggu (3/5/2020).
Rasa kecewa dirasakan pula puluhan warga yang tinggal di Kelurahan Kelayan Dalam, mereka mendatangi Kantor Kelurahan setempat untuk memprotes kinerja pegawai disana, Rabu (06/05/2020) pagi. “Sekitar 80 warga yang belum menerima bantuan selama PSBB ini dijalankan,” ungkap Ruli, salah satu peserta aksi. kalselpos.com
Sungguh memilukan. Nominal yang bisa dikatakan sedikit untuk dapat memenuhi kebutuhan yang semakin besar terhambat hanya karena perkara teknis, data tidak valid. Belum lagi banyak persyaratan yang harus dipenuhi, tidak hanya terdampak covid-19 tetapi mereka yang mendapatkan bantuan sosial juga dipastikan yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal ini dilakukan agar masyarakat calon penerima memang benar-benar yang terdampak Covid-19. Padahal sejatinya, seluruh masyarakat pasti terdampak secara ekonomi. Namun, inilah negara Kapitalisme yang tak mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Negara hanya mau membantu jika dirasa perlu dan membawa manfaat bagi para pemilik modal.
Rusak dan cacatnya ideologi kapitalisme ini permanen. Bagaimana pun tidak akan bisa keluar dari kecacatannya dalam penyelesaian segala permasalahan. Menyelesaikan masalah dengan menghasikan masalah baru. Ideologi yang hanya berdasarkan manfaat semata, dalam hal ini memiliki paradigma yang sempit tentang kehidupan dan nyawa seorang manusia.
Bagaimana tidak, disaat rakyat banyak yang menderita kelaparan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia menunggu bantuan yang tak kunjung sampai, beharap bisa makan hari besok, para ‘atasan’ malah sibuk dengan TKA dari negeri asal pandemi yang mau masuk Indonesia, Pemerintah sibuk akan Ibu Kota baru, padahal seandainya pemerintah niat bantu masyarakat dana ini bisa dipakai untuk rakyat terdampak pandemi, bukan malah menerbitkan global bond yang tenornya hingga 50 tahun ke depan.
Kebijakan yang dihasikan juga tumpang tindih, sebenarnya pemerintah serius apa tidak memerangi Covid-19?, perhatikan saja, hari ini melarang mudik, social distancing katanya, lalu dirumah aja. Sebentar setelah itu ngomong nya beda lagi, seluruh mode transportasi dibuka kembali dengan alasan supaya roda ekonomi tetap berjalan. Begitulah buruk rupa nya kapitalisme.
Sungguh kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Umar bin al-Khaththab paham betul tentang ini. Ketika terjadi krisis ekonomi di masa beliau, beliau mengeluarkan kebijakan secara cepat, tepat, dan komprehensif. Beliau membangun posko-posko bantuan, memberi makan kepada orang-orang yang mendatanginya. Yang tidak datang dikirimi tepung, kurma, lauk-pauk ke rumahnya.
Begitulah dalam Sistem Ekonomi Islam, tidak hanya saat pandemi atau krisis, bahkan dikehidupan normal pun di mana kebutuhan pokok masyarakat terkait sandang, pangan, papan adalah kewajiban Negara. Negara memastikan itu semua terpenuhi individu per-individu masyarakat. Harga nyawa seorang saja menjadi perhatian negara. Lebih-lebih terkait nyawa seluruh rakyatnya. Inilah negara Islam yang berfungsi sebagai perisai bagi rakyatnya.
Penulis : Hanifa Rasyida
Editor : Fadli