Dimensi.id-Saat kritik dianggap sesuatu yang melukai pejabat, sehingga pejabat dengan kekuasaannya bisa melaporkan rakyat dengan dalih pencemaran nama baik dan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong, saat itulah keadilan mulai terluka. Pejabat bisa menekan rakyat atas nama hukum. Pejabat bisa bebas mendzalimi rakyatnya dan memperkaya diri sendiri dengan memakan dan mengeruk kekayaan rakyat secara dzalim. Rakyat miskin tetap menderita, utang luar negeri semakin melambung tinggi, sementara harta kekayaan pejabat terus bertambah. Yang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin terus hidup melarat, tidak pernah merasakan kesejahteraan hidup di bumi yang kaya bagaikan penggalan tanah surga. Keadilan terluka dalam sistem demokrasi, sehingga rakyat jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan hanya milik penguasa,para pejabat dan penjilat serta para Oligargi yang dianggap menyokong bertahannya kekuasaan.
Kemana rakyat harus mengadu ketika hukum sudah berpihak pada penguasa dan para pejabat yang rakus dengan kekuasaannya. “Diketahui Haris dan Fatia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.” Rakyat yang ingin mengkritik dan mengadu penyalahgunaan kekuasaan harus berhadapan dengan tajamnya hukum yang hanya berlaku pada rakyat jelata, namun tumpul pada mereka, para pejabat, konglomerat dan para penjilat yang mendukung kekuasaan yang dzalim. Rakyat tidak lagi bisa mengadukan nasibnya yang semakin terjebit, bahkan hanya sekedar ikut antrian untuk mendapatkan harga migor yang normal sudah dihujat dan dianggap bodoh karena rela mati demi migor. Bukan rasa simpati pada rakyat kecil yang sudah terbiasa hidup susah malah menyalahkan mereka dan meminta untuk mencari alternatif dengan cara masak yang lain merebus, memanggang atau mengukus. Migor yang langka karena mafia, malah rakyat yang disalahkan saat ngantri untuk mendapatkannya.
Sudah banyak ketidakadilan ditunjukkan nyata didepan mata, tapi rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa turun kejalan melakukan aksi simpati untuk memyentuh hati wakil rakyat yang tidak lagi berpihak pada rakyat dengan terus menghasilkan perundang-undangan yang hanya menguntungkan kekuasaan dan para oligargi, serta mereka para buzzer yang pandai menjilat hanya untuk memuaskan nafsu perutnya meskipun bertentangan dengan keyakinan, nilai-nilai dasar kebenaran, dan hati nuraninya.
Sungguh sangat berbeda seratus delapan puluh derajat keadilan dalam sistem khilafah yang sangat menghargai rakyat yang kritis. Mereka yang mengingatkan penguasa sangat diperhatikan dan dihargai sebagai bukti cinta rakyat pada pemimpinnya, begitu pula pemimpin yang peduli dan mencintai rakyatnya. Banyak kisah keadilan yang nyata nampak dalam sistem khilafah.
Satu contoh keadilan yang ditunjukkan dalam sistem khilafah yang mana seorang Khalifah bisa dikalahkan oleh rakyat biasa didepan pengadilan yang memberikan rasa keadilan pada seluruh rakyatnya. Tidak ada seorang pejabat yang melaporkan rakyatnya, karena kedzaliman yang besar hanya bisa dilakukan oleh para pejabat dengan kekuasaannya bukan mereka rakyat jelata yang tidak mungkin mampu menekan dan mengancam para pejabat. Oleh karena itu rakyat butuh pengadilan yang seadil-adilnya yang memutuskan bukan dengan nafsunya tapi bukti dan fakta tanpa melukai nilai-nilai dasar keadilan.
Sebuah kisah yang sangat menakjubkan dan menyentuh hati ditunjukkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang sedang berselisih dengan serang rakyat jelata kafir dzimmi yang diperlakukan sama dihadapan hukum yang diputuskan secara adil oleh seorang hakim Muslim. Seorang Khalifah akhirnya dikalahkan karena tidak memiliki bukti dan saksi yang meyakinkan atas kepemilikan baju besi yang mahal dan berharga itu. Sang Khalifah tidak marah atas keputusan yang diambil seorang hakim muslim, bahkan rela menerima keputusan itu, meskipun beliau yakin bahwa baju besi itu miliknya Khalifah lalu berkata pada si dzimmi, “Ambillah baju besiku karena aku tidak punya saksi lagi selain keduanya. Mendengar kerelaan Ali bin Abi Thalib, si dzimmi berujar, “Aku mengaku baju besi ini memang milik Anda, Amirul Mukminin.” Pengakuan si kafir tidak lantas membuat sang Khalifah menuntut balik atas pencemaran nama baik, bahkan beliau menghadiahkan baju besi itu dan kuda miliknya pada si kafir Dzimmi karena dia memutuskan masuk Islam setelah menyaksikan langsung keadilan dalam sistem Islam.
Sungguh umat merindukan keadilan seperti yang ditunjukan oleh pengadilan dalam sistem Islam, bukan kedzaliman yang ditunjukkan oleh para pemimpin demokrasi yang rakus pada kekuasaan dan harta kekayaan. Tentunya masih banyak kisah lain yang menunjukkan bahwa keadilan bisa benar-banar ditegakkan dalam sistem khilafah. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi, keadilan adalah ilusi, karena hukum hanya milik penguasa dan para Oligragi serta para penjilat yang rela menggadaikan keyakinannya demi uang dan jabatan. Masihkah kita mempertahankan sistem demokrasi, yang jelas tidak mampu menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kesejahteraan juga bukan milik rakyat tapi para konglomerat dan para Oligargi di lingkaran kekuasaan. Saat hukum tidak lagi berpihak pada rakyat, lalu kepada siapa rakyat bisa mengadu dan mendapatkan keadilan. Sudah saatnya sistem demokrasi yang rusak diganti dengan sistem khilafah yang mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (ME)