Dimensi.id-Pemilu sudah dekat, yaitu tahun depan, 2024. Semua sibuk berbenah, pemerintah, ketua partai, aktifis politik hingga pengamat politik. Bahkan ada yang turun gunung mengantisipasi “ pemilu curang”. Yang kemudian bersliweran di media sosial kalimat semacam “jangan golput”, “ pilihlah pemimpin untuk perubahan”, “manfaatkan hak demokrasimu” , “ kalau anda tidak memilih maka akan dikuasai selain Islam” dan lain sebagainya.
Intinya sebenarnya, semua ingin perubahan sebab keadaan hari ini sudah sedemikian berat menghimpit. Semua ingin pemimpin baru, yang mampu mengeluarkan rakyat dari penderitaan. Maka, pemilu menjadi harapan ternyata hari ini untuk sampai ke tujuan perubahan tadi.
Page Contents
The Real Problem
Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar sejahtera, mandiri, bahagia, maju dan terdepan? Pemilu memilih presiden Republik Indonesia, pertama kali di sepuluh tahun sejak Indonesia merdeka yaitu pada 1955, berganti presiden, baik dari kalangan ulama, birokrat, teknokrat, politikus, hingga militer namun keadaan negara ini tak pernah membaik.
Kasus korupsi makin melingkar-lingkar, mengena pada semua lembaga yang terakhir adalah tangkap tangan KPK terhadap Hakim Agung, Sudrajat Dimyati dalam kasus suap jual beli putusan di Mahkamah Agung. Jelas makin sulit kita beranjak dari keadaan ini jika tidak segera menerapkan sistem alternatif.
Ada Apa Dengan Demokrasi?
Namun sebenarnya, mengapa demokrasi sebagai sistem yang diadopsi negara Indonesia, juga mayoritas negara-negara di dunia tak pernah bisa mewujudkan perubahan yang lebih baik? Ada setidaknya sembilan alasan mengapa demokrasi tidak layak sebagai kendaraan menuju perubahan hakiki.
Pertama
Demokrasi bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Padahal sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Saw kecuali yang dikhususkan bagi beliau. Allah berfirman,”Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS Al- Ahzab :21). Maka beranjak dari firman Allah SWT ini, dengan sendirinya demokrasi tertolak dan ilegal dalam Islam.
Kata demokrasi sendiri terdiri dari Demos dan Kratos yang dari bahasa asalnya, Yunani Demos berarti kekuasaan sedang Kratos rakyat. Kekuasaan rakyat, jadi yang menentukan perubahan itu rakyat, faktanya, dalam setiap pemilihan pemimpin, rakyat hanya dilibatkan dalam pemilihan suara saja. Giliran rakyat sengsara, menjerit karena menderita, himpitan beban makin berat, pemimpin yang mereka pilih tak peduli. Bahkan dengan jumawa mengatakan bahwa rakyat adalah beban APBN. Mereka lupa, pos pendapatan APBN berasal dari pajak rakyat.
Demokrasi berasas sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Padahal sebagai Muslim ada kewajiban untuk masuk Islam secara Kaffah, yang artinya tak boleh dipisahkan dengan agama, baik sebagian maupun keseluruhan. Allah SWT berfirman,”Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian,” (QS Al-Baqarah ayat 208).
Kedua
Memiliki bahaya ideologis, dalam bahasa Arab disebut Mabda, yaitu akidah menyeluruh yang terpancar darinya peraturan. Maka, Islam mewajibkan setiap individu beriman kepada Allah swt, tidak mempersekutukan dengan apapun, demikian pula beriman kepada Rasul, Alquran, qada dan qadar, malaikat dan hari akhir.
Maka, Alquran yang berisi petunjuk dan peringatan Allah swt menjadi kewajiban untuk diterapkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Sedang demokrasi karena sekuler, maka peraturan hidup diambil dari manusia itu sendiri. Wajar bukan jika hari ini selalu terjadi konflik, ketegangan bahkan kesengsaraan.
Baca Juga : Duka Sepak Bola Salah Siapa?
Manusia punya kepentingan dan kelemahan,maka sebenarnya untuk menentukan maslahat bagi dirinya sendiri saja lemah, bagaiamana mungkin ia bisa menyelesaikan masalah manusia sedunia? Kedaulatan di tangan rakyat, itu jargonnya, namun nyatanya rakyat yang mana yang berdaulat?
Yang ada adalah rakyat elit, para pemilik kapital (modal) kelas kakap yang datang membantu modal proses pemilu, dari pendaftaran, kampanye hingga pemilihan yang kemudian di akhir, saat sudah memegang kekuasaan dibayar dengan kebijakan yang memudahkan syahwat mereka mengelola kekayaan Indonesia.
Ketiga
Distorsi ideologis, hal ini karena demokrasi sejatinya cacat sejak lahirnya. Maka tak aneh jika untuk meraih kekuasaan sah-sah saja pelaku demokrasi cenderung pragmatisme, kompromi, koalisi dengan rezim atau partai nasional bahkan korup dan zalim sekalipun. Setiap aktivis atau parpol Islam yang bergabung di dalamnya, mau tak mau harus memutilasi ideologi Islamnya sedikit demi sedikit atau bahkan secara keseluruhan, tergantung ketentuan dan kesepakatan.
Hal ini jelas makin menjauhkan umat Islam dari syariat. Sebab ketentuan harus berkoalisi mendatangkan berbagai konsekwensi, di antaranya jika Islam harus yang moderat, toleran terhadap yang lain dan kebhinekaan. Tak boleh lebih tinggi dari konstitusi, apapun yang terjadi. Padahal pelanggaran konstitusi yang hari ini marak, pelakunya ya para petinggi dan pejabat itu, jadi makin tidak bisa dipercaya bukan?
Bagaimana mungkin tauhid digantikan dengan kompromi politik demi kekuasaan? Jelas akan mendatangkan azab yang pedih. Keempat, makin mengokohkan sistem demokrasi, makin memperpanjang sistem yang rusak. Jelas ini perjuangan yang melelahkan.
Keempat
Memperkuat intervensi asing. Sudah bukan rahasia lagi, biaya yang harus dikeluarkan setiap Paslon sangat tidak murah, dari tingkat camat, bupati, gubernur, anggota dewan apalagi presiden. Dana pribadi dan partai jelas tidak akan mencukupi, setinggi apapun jabatannya.
Disinilah awal mula perselingkuhan calon penguasa maupun partai mencari dana tambahan, dan seperti biasa, ini tidak gratis. Setidaknya kelak jika sudah berkuasa, jangan ada birokrasi sulit bahkan pajak bea masuk maupun pengelolaan lahan yang mempersulit akses para investor tersebut.
Kelima
Demokrasi secara alami menimbulkan suasana konflik baik dilingkungan masyarakat, internal partai, maupun antar parpol. Sebab sistem ini meniscayakan adanya oposisi, alasannya sebagai penyeimbang, padahal, inilah yang disebut dalam politik tidak ada kawan atau lawan sejati, melainkan yang abadi adalah kepentingan. Tidak cocok, tidak sesuai dengan kemaslahatan diri langsung loncat ke partai lain, bermanuver di sana, menjelekkan partai hingga kader lain. Demikian seterusnya, sehingga energi habis saat memulai perjuangan.
Keenam
Ketujuh, biaya politik yang besar, pasti masih ingat saat menjelang pemilu para tokoh-tokoh partai akan sibuk berkampanye, baik sembunyi-sembunyi melalui sumbangan, infak shodaqah, gaji tim sukses dan lainnya. Mulai dari karpet masjid, pemasangan listrik, pavingisasi, bagi-bagi kambing, kaos , minyak hingga serangan fajar agar suara tak terbeli oleh konstestan lawan. Semua itu mana cukup hanya didapat dari iuran anggota, sumbangan sesuai UU maupun subsidi APBN? Jika cukup mana mungkin pasca keluar hasil pemilu banyak orang gila dan depresi. Saking bingungnya mau bayar dari mana lagi uang yang sudah digelontorkan sementara mereka gagal, suara mereka nol.
Ketujuh
pemerintah abai terhadap rakyat, hari-harinya disibukan dengan urusan perpanjangan kekuasaan, safari politik, kontestasi, lobi-lobi dan promosi menjaring penyandang dana yang valid. Empati kepada penderitaan rakyat hilang, saat rakyat menjerit harga kebutuhan pokok melonjak pasca kenaikan harga BBM, bahkan demo pun sepi pemberitaan, media ikut disibukan untuk meliput kunjungan demi kunjungan. Maklum pemilik media juga ketua elit parpol.
Kedelapan
Ini yang paling krusial yaitu demokrasi makin menjauhkan umat dari perjuangan yang sebenarnya, yaitu kewajiban menegakkan daulah khilafah. Mengapa demikian, tak ada yang terbaik sebagai sistem selain yang berasal dari Allah swt. Mengapa masih memilih yang di luar itu? Allah SWT berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah :50).
Inilah yang harus dipahami, tak ada yang bisa diperjuangkan dalam sistem yang batil ini, kecuali lelah dan sia-sia, antara sesama Muslim saja hingga timbul pertikaian hanya karena beda kelompok beda pandangan. Bukankah kita memiliki Alquran dan As Sunah . Dengan keduanya kita tidak akan berselisih. Wallahu a’lam bish showab. [DMS]