Bagaimana rakyat tidak Insecure? Ancaman resesi global 2023 menjadi topik utama pembicaraan beberapa tokoh beberapa pekan terakhir. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa perekonomian dunia pada 2023 mendatang akan mengalami kegelapan atau resesi ekonomi global, beliau lantas meminta masyarakat berhati-hati dengan ancaman itu mulai saat ini.
Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun gelap akibat krisis ekonomi, pangan, hingga energi akibat pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia-Ukraina, presiden mendapatkan prediksi itu setelah mengobrol dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), International Monetary Fund (IMF), hingga Kepala negara G7.
Demikian juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan dalam pertemuan G20 diprediksikan krisis pangan tahun depan mungkin akan jauh lebih berat. Perang Rusia dan Ukraina yang masih terus terjadi menjadi salah satu penyebab krisis pangan di 2023.
Namun mengapa justru proyek IKN lanjut? Padahal sudah jelas membebani APBN. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono malah mengatakan pemerintah siapkan insentif untuk investor di IKN. Ini adalah salah satu dari tiga hal yang sedang disiapkan pemerintah untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang layak huni.
Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN. Beberapa insentif yakni fiskal dan non fiskal yang dirancang bersama kementerian terkait untuk menarik para investor. “Untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya. Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” kata Bambang.
Bambang yang tengah melakukan sosialisasi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait Badan Usaha Milik Otorita menerima banyak masukan Badan Usaha Milik Otorita ini diharapkan akan membantu kelincahan Badan Otorita IKN dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan berkelanjutan. Artinya, kepengusahaan dalam IKN Nusantara akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita yang akan ber-partner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha lainnya dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Kedepannya sustainability dari investment-nya akan sangat diperhatikan.
Masih bersama KADIN juga ,pemerintah akan melakukan jajak pasar atau market sounding sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi yang telah dilakukan Badan Otorita IKN bersama Kadin. Presiden Jokowi yang akan memimpin langsung jajak pasar tersebut dengan mengundang para investor potensial dan melakukan dialog dalam satu forum pada pertengahan Oktober nanti. Hal ini agar pihak luar mengetahui seberapa jauh kita sudah mempersiapkan apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang kita harus upayakan, agar iklim usaha, iklim investasi, kemudian juga yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable ke depannya, pungkas Bambang.
Insentif untuk Investor, Iming-iming Penjajahan Gaya Baru
Banyak kritikan berbagai pihak atas Proyek IKN, namun pemerintah tetap jalan terus. Dan demi menjaring investor, pemerintah membuat iming-iming adanya insentif dan menyiapkan regulasi pendukung (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang mengatur insentif pelaku usaha dan investor di IKN.
Jika pemerintah punya hati, bukankah seharusnya pemerintah menunda IKN dan mengalihkan alokasi dana pembangunan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang menyulitkan hidup rakyat? terlebih dalam perjalanannya yang semula pemerintah yakin tak akan utak-atik, nyatanya membuat APBN terbebani. Sementara ekonomi dalam ancaman resesi. Pemerintah memaksakan keadaan di IKN sudah layak huni saat pemindahan nanti, padahal rakyat keadaannya lebih tak layak.
Namun inilah wajah asli penguasa dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Nampak nyata keberpihakan penguasa bukanlah kepada rakyat, namun justru pada investor. Atas nama kebebasan kepemilikan pemerintah seringkali melegalisasi hukum untuk memfasilitasi kepentingan korporasi atau asing. Padahal fakta yang terjadi, ketergantungan kepada asing dan banyaknya privatisasi kepemilikan umum atau negara malah membuat negeri ini tak berdaulat dan terjajah. Dengan mudahnya asing mengeksploitasi baik secara ekonomi maupun politik.
Akan ada banyak krisis dan konflik yang sengaja diciptakan agar hegemoni pada satu negeri tetap berlangsung. Sebab, jika keadaan aman sentosa maka akan muncul kesadaran bahwa mereka hidup di bawah tekanan dan penjajahan. Ini yang tidak diinginkan. Maka, ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, padahal penjajahan di atas dunia ini adalah bentuk kriminal yang harus berhadapan dengan hukum Internasional.
Ini hanyalah sekadar teori sebab, pemangku hukum tertinggi global adalah pengemban kapitalisme terbesar hari ini yang berkuasa atas negara-negara di dunia.
Khilafah Adalah Perisai Ummat
Umat membutuhkan penguasa yang dapat menjadi perisai yang mampu melindungi rakyat dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi dunia. Dan penguasa seperti ini hanya ada dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah. Dimana prioritas kebijakannya tegak di atas akidah Islam. Dan hubungan antara penguasa dengan rakyat adalah pengurusan dan tanggungjawab. Khalifah bertanggungjawab penuh terhadap setiap persoalan individu rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw,”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Pembangunan semua insfrastruktur dalam negara Khilafah adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempermudah rakyat. Maka, Khilafah tidak akan memberi celah sedikitpun kepada pengusaha kapitalis maupun asing baik melalui utang maupun investasi. Melainkan mengoptimalkan pendapatan negara untuk mengurusi rakyatnya hingga kesejahteraan dan keadilan tercapai.
Tidak akan ditemukan sikap abai dari para pemimpinnya terhadap rakyat, sebab hal itu adalah dosa besar, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda,”Sungguh pengkhianatan paling besar adalah saat penguasa memperdagangkan (urusan/kepentingan) rakyatnya” (HR Abu Nu’aim). Urusan IKN sungguh tidak urgen, bahkan samasekali tidak berhubungan dengan kebutuhan rakyat yang hakiki. Secara umum, infrastruktur adalah fasilitas publik yang dibutuhkan setiap orang seperti air bersih, listrik dan lainnya dan harus bisa diakses rakyat secara gratis.
Pendapatan negara dalam menjamin kebutuhan rakyat didapat dari proteksi negara terhadap kepemilikan umum, seperti tambang mineral, minyak dan lainnya, jizyah yang hanya dipungut kepada kafir dzimmy pria , dewasa dan mampu. Kharaz. Pajak bisa dipungut namun hanya saat kas Baitul Mal kosong. Dan hanya sampai kebutuhan negara cukup, bukan sepanjang tahun seperti saat ini. Maka, masihkah berharap pada sistem hari ini yang nyata abai terhadap penderitaan rakyat ataukah menggantinya dengan apa yang berasal dari Allah, yaitu syariat Islam? Wallahu a’lam bish showab