Dimensi.id-Wabah pandemi Covid-19 yang di alami oleh hampir seluruh negara di dunia telah menimbulkan dampak serius terhadap kondisi ekonomi negara, tak terkecuali Indonesia. Sejak diumumkannya 2 (dua) orang yang dinyatakan positif Covid-19 oleh Presiden Jokowi, statistik menunjukkan bahwa jumlah orang yang posisif corona mengalami kenaikan. Sebanyak 4.839 orang positif, 426 orang sembuh dan 459 korban meninggal menurut situs resmi covid19.go.id.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memutus rantai persebaran virus Covid-19 mulai dari himbauan dirumah aja, social distancing, self isolation, physical distancing bahkan pemberlakuan darurat sipil. Namun nampaknya upaya tersebut belum efektif dalam memangkas penularan virus, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah orang yang positif corona setiap harinya.
Pada Jumat, 10 April lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diawali oleh Ibukota Jakarta sebagai episentrum persebaran corona. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB diterapkan dalam rangka membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah penyebarannya.
Solusi pembatasan sosial akan efektif jika dipatuhi dan diterapkan oleh semua elemen masyarakat. Namun lagi-lagi masyarakat terkendala dalam mengupayakan kebijakan ini terutama karena faktor ekonomi. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya masyarakat Indonesia hari ini yang memiliki pekerjaan tidak tetap (informal).
Mereka bekerja setiap hari di luar rumah untuk memperoleh penghasilan, bahkan banyak yang bekerja day to day dimana mereka bekerja dihari itu untuk biaya makan hari itu juga. Sehingga jika aktivitas diluar rumah dibatasi maka akan berpengaruh pada penghasilan atau pemasukan. Ditengah wabah seperti ini tentu semua orang khawatir terhadap kesehatan meraka, namun lebih dikhawatirkan lagi apabila orang tidak bisa makan.
Disamping berdampak pada kalangan pekerja informal, saat ini setidaknya ada 1,5 juta pekerja yang terimbas wabah corona. “Pertama kalau dilihat dari data 1,5 juta itu 10 persennya di-PHK, 90 persennya itu dirumahkan. Jadi PHK itu jadi upaya terakhir” , kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah (11/4/2020).
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberikan solusi berupa jaring pengaman sosial. Secara garis besar ada 7 (tujuh) jurus sakti yang dirancang Pemerintah sebagai program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu dan bantuan khusus untuk wilayah Jabodetabek. Namun hingga hari ini bantuan tersebut belum tercium adanya.
Pemerintah memberikan insentif Kartu Prakerja sebagai solusi bagi kalangan terdampak corona yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan setidaknya ada sejumlah 1,4 juta orang yang telah mendaftar Kartu Prakerja pada Gelombang pertama yang dibuka pada Sabtu, 11 April. Kuota penerimaan gelombang pertama sebanyak 164.000 orang, bagi yang tidak lolos gelombang pertama bisa mengikuti gelombang berikutnya yang akan dibuka setiap pekannya.
Kebijakan ini mendapat kritik dari Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira yang menilai bahwa Kartu Prakerja diterapkan saat perekonomian sedang normal. Menurutnya, disaat krisis seperti ini masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) dibanding Kartu Prakerja. Terlebih program Kartu Prakerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Prakerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk penyelenggara.
Memang dari awal Pemerintah terlihat cuci tangan dalam mengatasi masalah wabah ini. Pemerintah menganggap bahwa wabah ini bukan masalah serius, dan juga Pemerintah mengklaim bahwa masyarakat kita kebal corona karena makan nasi kucing serta pernyataan konyol yang sangat berbahaya dari Pemerintah yang mengatakan bahwa corona akan hilang sendirinya dengan penerapan herd imunity.
Sejatinya Pemerintah tidak mengerti kondisi rakyatnya yang sedang dalam kondisi kesulitan, disamping kekhawatiran terhadap virus itu sendiri juga kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi.
Masyarakat sangat mengharapkan bantuan Pemerintah berupa jaminan kesehatan dan jaminan kebutuhan pokok secara langsung. Dalam kondisi seperti ini, Kartu Prakerja bukanlah solusi yang tepat untuk meringankan beban masyarakat terdampak virus. Terlebih mekanisme yang rumit dalam mengikuti seleksi tersebut justru akan memperpanjang dan menambah beban masyarakat.
Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah wabah ini adalah dengan meninjau kembali solusi Islam. Masalah wabah seperti ini pernah terjadi di zaman kepemimpinan Islam dan syariat Islam telah menunjukkan kepiawaiannya dalam mengatasinya.
Islam menerapkan sistem lockdown secara ketat serta memberikan jaminan berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak wabah. Solusi yang cepat dan tepat sesuai syariat Islam ini, membuat negara mampu mengendalikan kondisi perekonomiannya. Sehingga rakyat atau masyarakat tidak cemas dan khawatir terhadap kesehatan dan kebutuhan (kondisi ekonomi) mereka.
Solusi inilah yang semestinya diikuti oleh Pemerintah untuk menghindari kemungkinan dampak ekonomi yang lebih besar di negara ini, bukan dengan memberikan insentif Kartu Prakerja yang ujungnya tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepada msyarakat.[ia]
Penulis : Tri Handayani (Pegawai BUMN)
Editor : Fadli