Beras adalah bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Sayangnya, hingga kini harga beras terus melambung. Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa sejak Januari 2024, harga beras kembali naik. Ia mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah sebagian petani yang terlambat menanam padi. (detik.com, 29/01/2024)
Ironi kenaikan harga beras tampaknya tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Tanah Indonesia yang subur memang cocok untuk bercocok tanam, terutama padi. Oleh karena itu, tidak seharusnya harga beras terus melambung tinggi.
Dari zaman dahulu hingga sekarang, banyak warga Indonesia yang mengambil profesi petani sebagai mata pencaharian, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, petani Indonesia mencapai 31,7% pada 2013. Produksi beras di Indonesia memang berlimpah. Lantas mengapa pemerintah masih kerap mengimpor beras?
Beras dan Perjalanan Impor
Dilansir dari cnbcindonesia.com (02/01/2024), Presiden Jokowi Widodo mengungkapkan Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh.
Menurut Jokowi setidaknya ada 4 hingga 4,5 juta bayi yang baru lahir setiap tahun Sehingga kebutuhan akan pangan seperti beras akan bertambah setiap tahunnya. Pemerintah pun sudah memberikan kuota importasi beras sebanyak 2 juta ton sebagai upaya antisipasi mengingat dampak Elnino masih akan terasa hingga tahun 2024.
Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk seperti di Indonesia.
Dari fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya impor beras merupakan solusi mendasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Padahal ini bukanlah solusi, karena sifatnya yang pragmatis atau instan, dan tidak berdasarkan pemikiran jangka panjang juga dampak yang akan terjadi.
Berulangnya kebijakan impor beras, sejatinya terjadi karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme terutama dalam bidang ekonomi, yang menyebabkan Indonesia terbelenggu oleh kebijakan kebijakan asing. Salah satunya ditandai dengan kebijakan yang dikenal dengan konsensus Washington, kebijakan ini mengharuskan Indonesia melakukan penghapusan atau pengurangan subsidi dalam segala sektor, termasuk pertanian.
Alhasil pada waktu musim tanam, petani dihadapkan pada harga pupuk yang mahal, dan benih yang mahal, hingga obat-obatan yang mahal. Sementara saat memasuki waktu panen harga padi murah karena pemerintah tidak menghentikan impor.
Dampak Impor Beras
Impor beras jelas sangat merugikan para petani. Belum lagi adanya penurunan tarif impor atas komoditi pangan tertentu termasuk beras, menjadikan impor bahan pangan tersebut lebih murah dibandingkan dengan produksi di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga menuntut pemerintah mengurangi peran Bulog (Badan urusan logistik). Dampak utamanya adalah pengelolaan pertanian dan pangan di Indonesia Indonesia menjadi negara yang bergantung pada negara lain, banyak petani yang beralih profesi karena berkurangnya lahan pertanian.
Kebijakan impor yang merugikan ini membuat Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tren penurunan jumlah usaha pertanian perorangan sejak tahun 2013 di mana pada tahun 2013 petani Republik Indonesia mencapai 31,7 juta sementara saat ini jumlah petani di Indonesia mencapai 29,34 juta petani atau turun 7,45%, padahal para petani berusaha untuk mempertahankan lahan yang mereka miliki.
Satu satunya solusi yang dapat memecahkan permasalahan ini adalah dengan menerapkan sistem Islam. Karena, Islam telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan, terutama aspek ekonomi.
Pandangan Islam
Daulah Islam atau negara Islam yang mengayomi masyarakat memiliki kewajiban untuk mengurus rakyat termasuk ketika masyarakat mengalami kesulitan membeli pangan. Negara akan memecahkan masalah dengan cara melakukan pengecekan terhadap stok pangan, melakukan swasembada pangan, hingga memenuhi langsung kebutuhan masyarakat miskin.
Daulah Islam juga harus memastikan tidak ada kecurangan dalam distribusi pangan. Semua mekanisme kontrol dan pengawasan dilakukan dengan cepat dan jalur distribusi yang pendek serta merata sehingga seluruh individu rakyat dapat dengan mudah memperoleh hak-haknya. Khususnya terkait dengan pemenuhan aspek vital kebutuhan mereka.
Oleh karena itu, kebutuhan pokok pangan akan dapat diselesaikan. Sistem Islam juga akan menyejahterakan rakyat dan mampu mewujudkan ketahanan pangan hingga impor beras pun tak menjadi prioritas. Sudah saatnya umat Islam sadar bahwa syariat Islam dengan tegaknya Daulah Islam merupakan solusi segala permasalahan masyarakat.
Wallahu a’lam bishawab. []
Penulis : Leilani Nadia