Dimensi.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut Indonesia menggelontorkan Rp852,2 miliar untuk keperluan mentas di SEA Games Kamboja 2023. Dana digunakan untuk beberapa peruntukan mulai dari pembinaan atlet hingga bonus peraih medali.
Jumlah yang luar biasa! dana tersebut digelontorkan dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk tiga keperluan. Rp522 miliar untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi -even internasional, Rp55,2 miliar untuk bantuan kontingen pengiriman kontingen menuju Kamboja dan Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali (atlet/pelatih/asisten pelatih) SEA Games ke-32 (CNN Indonesia, 17/5/2023).
Kontingen Indonesia memang tak mengecewakan, pulang ke Indonesia berhasil menyabet 87 medali emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Namun mari kita bandingkan dengan anggaran kesehatan untuk rakyat di negeri ini. Dilansir dari kemkes.go.id, 1 Desember 2022, APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp. 178,7 Triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp 46,5 triliun.
Faktanya, dengan dana sebesar itu saja, kesehatan rakyat masih amburadul, angka Stunting masih tinggi, apalagi penyakit menular masih menjadi KLB. Memang tersebab regulasi kesehatannya juga yang tak valid hingga dana besar menguap begitu saja, namun bukankah masalah di Indonesia yang butuh dibiayai dengan luar biasa dan segera lebih banyak daripada untuk even olahraga?
Anggaran untuk para atlet yang hanya berjumlah beberapa orang bisa hampir separuh dari anggaran kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sama-sama diambil dana APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah pajak dan utang luar negeri. Sungguh tidak adil! Terlebih jika melihat persoalan rakyat lebih kompleks lagi, semua lini kehidupannya belum sejahtera.
Kala Olahraga Jadi yang Utama, Rakyat Makin Merana
Keberhasilan dalam event olah raga dianggap sebagai sarana yang dapat meningkatkan prestise negara di mata dunia, jadilah negara totalitas mempersiapkannya termasuk menyediakan dana yang fantastis. Tak segan-segan menggelontorkan dana APBN guna pembiayaannya. Mengapa even olahraga menjadi lebih utama bagi negara dibandingkan rakyat?
Apakah yang lebih berjasa ( baca: menghasilkan materi) adalah para atlet sedangkan rakyat menjadi beban? Jangan salah, pajak yang dibayarkan setiap tahunnya, terhadap berbagai obyek, berbagai profesi, tak pandang miskin atau kaya, bahkan pungutan dibuat progresif atau berjenjang untuk setiap kelompok adalah dari rakyat yang disebut membebani negara.
Bahkan harta APBN yang dibuat bancakan pejabat, proyek fiktif, dikorupsi, dibuang untuk pembiayaan infrastruktur raksasa yang tak berhubungan dengan kepentingan rakyat semisal pembangunan IKN ( Ibukota Negara ) benar-benar dari perasaan keringat rakyat yang terus menghadapi ketidakadilan. Makin meranalah nasib rakyat di negeri yang kaya raya dan sedang berusaha membangun prestise di hadapan dunia luar.
Persoalan yang lebih penting, dan mendesak untuk diatasi karena terkait dengan nyawa manusia termasuk anak-anak, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, atau infrastruktur pendidikan dan kesehatan justru kurang dianggap prioritas. Kepekaan para pejabatnya seolah sirna begitu saja, tersapu euforia kemenangan para atlet terutama dari cabang olahraga sepakbola, setelah penantian 32 tahun. Mengalahkan penderitaan rakyat yang bahkan sejak diproklamasikan kemerdekaan negara ini belum beralih menjadi sejahtera.
Kapitalisasi Pelayanan Negara
Inilah penderitaan ketika diterapkan sistem kapitalisme, sebuah sistem yang dasar dibangunnya adalah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Karena mau tidak mau, tegaknya sebuah negara, berikut pengaturan seluruh urusan rakyatnya tergantung dari regulasi atau aturan yang diterapkan negara. Jika aturan kapitalisme yang berlaku, maka bisa dipastikan, seluruh kebijakan pemerintah mengacu pada aturan tersebut.
Olahraga pada sistem kapitalisme bukan sekadar ajang menyehatkan badan dan melatih sportivitas. Namun sekaligus komoditas, dalam artian ada banyak peluang untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Mulai dari pendaftaran calon atlet, sekolah atlet, pelatihan atlet, pembinaan, pengadaan barang, sarana dan prasarana hingga gaji dan berbagai tunjangan. Akan ada banyak pihak berikut stakeholder yang berperan, dengan satu tujuan yaitu profit oriented. Keuntungan materi.
Dengan alasan untuk produktifitas dan kualitas, negara akan menyerahkan kepada pihak asing yang bersedia mengelolanya, di sinilah kemudian permainan bisnis dilakukan, hingga olahraga seolah menjadi profesi bagi yang menjalani dan ladang penghasilan yang berlimpah bagi mereka yang bermodal. Terlebih hari ini teknologi telah memasuki tingkat yang lebih spektakuler hingga asing berebut pengaruh, agar mau menjadi pasar strategis bagi para kapitalis itu. Negara cukup menjadi regulator kebijakan hingga proyek tersebut seolah legal padahal zalim.
Apa yang didapat negara dari perhelatan even olahraga ini? Hanya pajak dan seonggok “prestise”. Sementara di sisi lain, telah kehilangan kedaulatan tersebab hilangnya pengelolaan SDA oleh anak bangsa, dan menjual obral kepada asing. Atau maraknya perdangan manusia atas nama pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan lainnya. Saking terlenanya hingga setiap pemuda menginginkan menjadi atlet. Seolah hanya dengan menjadi atlet hidup jadi sejahtera. Bukankah lagi-lagi yang dirugikan rakyat, terlebih jumlah rakyat lebih banyak dari atlet tersebut.
Bagaimana Olahraga dalam Islam?
Islam memiliki ukuran prioritas yang tepat dan terbaik yang harus dijalankan oleh negara. Tentu yang menjadi prioritas adalah kemaslatan umat. Jika malah akan jatuh bahaya maka tidak akan diterapkan. Even olahraga atau pun wisata tidak akan pernah menjadi prioritas negara, sebab keduanya bersifat mubah. Boleh dikerjakan sepanjang tidak melanggar hukum syariat.
Dan, pekerjaan yang menjanjikan bukan menjadi atlet, akan ada banyak pekerjaan yang disediakan negara baik sebagai ASN, pabrik, petani, nelayan, wiraswasta dan lainnya. Semua profesi tadi jika menghadapi kesulitan maka akan dibantu oleh negara dalam bentuk i’toul Daulah (pemberian negara). Perbedaannya dengan sistem kapitalisme, individu pria baligh bekerja hanya untuk menafkahi keluarga. Sedangkan urusan umumnya adalah seperti kebutuhan pendidikan , kesehatan dan keamanan adalah urusan negara.
Sabda Rasulullah Saw, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad). Maka, negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan umum di atas dengan pembiayaan secara mandiri oleh negara, yaitu dengan Baitul Mal. Dimana pos pendapatannya adalah berasal dari hasil pengelolaan kepemilikan umum dan negara. Seperti barang tambang, jizyah, fa’i, usyur dan lainnya.
Dalam hal kesehatan, negara akan mendorong rakyatnya untuk berperilaku sehat, melakukan pengaturan letak tata kota, industri, fasilitas umum, taman, dan lain sebagainya. Membangun fasilitas kesehatan, pengembangan teknik perawatan dan pengobatan, memajukan pendidikan kesehatan dan semua gratis. Tak ada pengiriman kontingen olahraga apapun, ke ajang manapun sebab hal itu bukan utama dalam menjaga kesehatan. Juga bukan pula cara mendapatkan tambahan pendapatan atau prestise agar dihargai bangsa lain. Wallahu a’lam bish showab. [DMS]