Dimensi.id-Beberapa waktu ini kita merasakan suhu udara yang meningkat drastis. Bukan haya satu atau dua wilayah tetapi hampir di seluruh dunia merasakan perubahan cuaca ekstrem. Perhatian besar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertuju pada Gelombang panas ekstrem yang saat ini melanda sejumlah negara di dunia, termasuk di kawasan Asia. Gelombang panas ekstrem bisa didefinisikan sebagai suatu periode cuaca yang sangat panas dan kering yang biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama.
Dilansir dari cnn.indonesia, (27/04/2023), beberapa negara di Asia mengalami suhu yang lebih panas dari biasanya seperti Cina, India, Myanmar, dan Bangladesh. Bahkan dari catatan gelombang panas itu, Kumarkhali, salah satu kota di Bangladesh menjadi daerah terpanas dengan suhu maksimum 51,2° C pada 17 April 2023 lalu.
Gelombang panas yang berbahaya diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya krisis iklim bahkan dianggap mampu membahayakan sebagian wilayah yang paling tidak siap menghadapi gelombang panas. Karena itu, pemerintah daerah diminta bersiap menghadapi kemarau panjang yang akan menyebabkan kekeringan akibat adanya siklus EL Nino yang melanda Indonesia pada Mei 2023.
EL Nino adalah fenomena pemanasan suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal di Samudera Pasifik bagian tengah yang diprediksi akan melanda Indonesia pada Agustus 2023 mendatang. (www.compas.com).
Prediksi ini membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengarahkan semua pihak termasuk kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah agar melakukan upaya mitigasi menghadapi EL-Nino yang akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Luhut juga mengingatkan agar belajar dari kejadian tahun 2015 lalu di Indonesia yang berpotensi mengakibatkan kekeringan luas serta kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. (https://suarasurabaya.net/).
El Nino memang bisa menyebabkan bencana kekeringan sebagaimana yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Namun El Nino bukanlah satu-satunya pemicu melainkan adanya liberalisasi dan kapitalisasi sumber daya alam yang menyebabkan perubahan iklim.
Kekeringan hanyalah masalah cabang yang terjadi akibat penerapan ideologi kapitalisme khususnya yang terjadi di negeri ini yang membolehkan pihak swasta mengelola dan memprivatisasi sumber daya alam demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya termasuk didalamnya sumber daya air dan hutan. Akibatnya pembabatan hutan dan penguasaan sumber mata air terjadi di mana-mana dengan dalih legalisasi penguasa dan investasi.
Seperti yang kita pahami, hutan memiliki peranan yang sangat penting sebagai paru-paru dunia dalam mengatur kondisi iklim di bumi melalui siklus karbon. Namun, kini habitat hutan di Indonesia semakin berkurang, meski laju deforestasi berhasil ditekan. Berdasarkan penelitian terbaru, laju deforestasi masih lebih cepat dari pertumbuhan hutan di Kalimantan. Oleh karena itu suhu ekstrem hingga kekeringan akan terus melanda masyarakat di dunia ini selama sistem kapitalisme liberal masih diberlakukan di dunia.
Pemberian hak pengusahaan hutan kepada perusahaan-perusahaan swasta, sebagai akibat dari kebijakan privatisasi, jelas merupakan tindakan haram dan zalim yang hanya menguntungkan segelintir orang. Atas dasar itu, hak penguasaan hutan yang sudah terlanjur diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta harus dicabut.
Islam telah memiliki solusi dalam mengatasi kekeringan akibat perubahan suhu ekstrem karena fenomena alam. Demikian pula, Islam mampu mencegah perubahan iklim yang saat ini terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme hingga berdampak pada kekeringan. Kita memahami bahwa hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang di Indonesia bahkan dunia.
Sama halnya dengan sumber-sumber mata air yang berpengaruh luas terhadap kehidupan umat. Karena itu pada hutan dan sumber-sumber mata air, sungai, danau, selat, pantai dan lautan adalah pemanfaatan secara umum. Alasannya, tanah-tanah tersebut, di dalamnya terdapat hajat bagi seluruh kaum Muslim, dan tabiatnya juga menghalangi individu untuk menguasainya.
Rasulullah saw bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air, dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadis diatas mempertegas bahwa negara tidak punya wewenang untuk memberikan hak konsesi atau pemanfaatan secara istimewa khusus terhadap hutan, sumber-sumber mata air, sungai, danau dan lautan karena konsep ini tidak dikenal dalam Islam. Sebaliknya negara justru bertanggung jawab penuh dalam mengelola harta milik umum tersebut.
Gelombang panas ekstrem saat ini merupakan persoalan global yang membutuhkan solusi global pula yaitu Islam yang akan menyelesaikan problem dari akar masalahnya bukan hanya melihat persoalan cabang. Karena Empunya jagad raya ini telah memerintahkan kepada hambanya untuk menjaga lingkungan hidup ini. Dalam TQS: Al-A’raf: 56, Allah berfirman: “Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya”.
Penerapan solusi tersebut haruslah dijalankan oleh negara yang merupakan wujud ketakwaan umat kepada Allah SWT. Keberkahan hidup akan dirasakan oleh penduduk suatu negeri jika ada ketakwaan umatnya.
Negara mempunyai peranan penting dan wajib hadir sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap amanah yang Allah berikan baik secara langsung dan totalitas dalam mengatur pengelolaan harta milik umum. Sebagaimana hadis Rasulullah, “Imam atau pemimpin adalah raain (pengurus rakyat) dan raain bertanggung jawab atas urusan rakyat.”
Dengan demikian, fungsi hutan sebagai stabilitator iklim dunia akan berjalan secara maksimal. Selain itu, negara berkewajiban mendirikan industri air bersih perpipaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan air setiap individu masyarakat kapanpun dan di manapun berada bahkan ketersediaan air ini akan cukup untuk mengatasi fenomena alam seperti gelombang panas dan El Nino. Penerapan syariat Islam secara kafah tentunya akan mampu menjadi solusi tuntas menyelesaikan problem global ini. Wallahu a’lam bishawab.[Dms]
Penulis : Sunartihamzz (Aktivis Muslimah)