22 Februari 2024

Dimensi.id-Samapai Selasa, 7 April 2020 jam 15.45 WIB, jumlah kasus postif Covid-19 mencapai 2.738 di Indonesia dengan tingkatan penambahan kasus baru  274 pasien dalam 24 jam. (tirto.id) Meski desakan terus digulirkan oleh berbagai pihak agar pemerintah menerapkan lockdown, bahkan muncul anggapan dan membanding-bandingkan kebijakan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah daerah yang cenderung lebih peka karena di beberapa wilayahnya sudah memberlakukan lockdown atau karantina wilayah, presiden jokowi masih bersikukuh tidak akan terpkan lockdown. Seperti Papua, Tegal, dan Aceh. Ada pula lockdown yang merupakan inisiatif warga. Mereka tidak terlalu memperhitungkan kalkulasi untung rugi dan lebih memprioritaskan keselamatan warga.

Sebaliknya, Pemerintah pusat berkali-kali memperingatkan daerah untuk tidak melakukan kebijakan lockdown untuk menangani Corona COVID-19. Saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan cenderung menerapkan kebijakan itu, pertengahan Maret lalu, Presiden Jokowi lekas mengatakan itu adalah kewenangan pusat. (tirto.id)

Darurat sipil lebih dipilih pemerintah daripada karantina wilayah/lockdown. Sontak mengundang banyak kritik dan penolakan. Kenapa pemerintah tak kunjung memilih karantina wilayah yang sudah sesuai dengan darurat kesehatan hari ini dan lebih meilih opsi opsi yang lain?

Ke khawatiran ekonomi dan sosial adalah alasannya. Banyak kepentingan jabatan dan ekonomi yang harus dipertimbangkan daripada keselamatan rakyat.

Setidaknya bisa kita telusuri dari perbedaan darurat sipil dan karantina wilayah/ lockdown.

1. Dasar hukum

a. Karantina wilayah: UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, diteken Presiden Jokowi

b. Darurat sipil: Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, diteken Presiden Sukarno

2. Definisi

a. Karantina wilayah: pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

b. Darurat sipil: keadaan bahaya selain keadaan darurat militer dan keadaan perang, terjadi manakala alat-alat perlengkapan negara dikhawatirkan tidak dapat mengatasi kondisi keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara. Kondisi itu terjadi apabila negara terancam pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, perkosaan wilayah, atau negara dalam bahaya.

Tentu saja pilihan darurat sipil adalah kebijakan yang ngawur dan salah, telah mengundang reaksi kontra dari semua pihak.

Tak berselang lama, presiden Joko Widodo (Jokowi) menganti pernyataannya dan mengatakan pihaknya telah menyiapkan semua skenario dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19), mulai dari yang ringan sampai keadaan terburuk. Salah satu skenario adalah menerapkan darurat sipil. Jokowi menyatakan kebijakan darurat sipil disiapkan apabila terjadi keadaan yang abnormal.

Namun untuk kondisi sekarang, mantan wali kota Solo itu tak menerapkan darurat sipil. (CNN Indonesia) Darurat sipil akan di terapkan ketika terjadi keadaan abnormal. Adakah hari ini diantara kita yang merasakan normal dan biasa aja hidup di tengah pandemik? Pada dasarnya darurat sipil tidak tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Terbitlah PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar serta tetap galakan, social distancing dan physical distancing saja. Kebijakan ini sudah disahkan dalam peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden (Keppres) terkait penanganan virus corona. (CNN Indonesia) Pemerintah pusat nampak begitu hati-hati dalam memilih istilah agar jangan sampai memilih karantina wilayah, karena itu akan sangat beresiko terhadap kewajiban menanggung kebutuhan dasar setiap warga dan hewan ternaknya yang sudah di atur didalam UU.

Inilah bukti tak ada kesiapan dan keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemik ini, meski rakyat dan para petugas medis terus berguguran, pemerintah belum juga bijak memberikan solusi,  justeru tersiar kabar pemerintah tetap fokus pada anggran yang ada untuk pemindahan ibu kota.

Rakyat harus bisa jaga diri masing-masing, saat hidup terasa semakin sulit, maka silakan donasi ata galang dana sendiri, saling mengurusi satu sama lain,  rakyat mengurus diri sendiri saja, dll.

Maka menjadi wajarkan jika kita bertanya, lalu apa fungsi pemerintah dan kepala negara jika semuanya kita urus sendiri?

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.”(HR. Al-Bukhari)

Dalam hadis tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak.

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk memberi nasehat kepada setiap orang yang dipimpinnya dan memberi peringatan untuk tidak berkhianat. Imam Suyuthi mengatakan lafaz raa‘in (pemimpin) adalah setiap orang yang mengurusi kepemimpinannya. Lebih lanjut ia mengatakan, “Setiap kamu adalah pemimpin” Artinya, penjaga yang terpercaya dengan kebaikan tugas dan apa saja yang di bawah pengawasannya ( 07/07/2017).

Makna raa’in ini digambarkan dengan jelas oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan sampai-sampai memasak batu.  Atau ketika beliau di tengah malam membangunkan istrinya untuk menolong seorang perempuan yang hendak melahirkan .

Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorangpun yang berhak menerima zakat.

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.”(HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Pemimpin memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya.

“(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslimin, dan mencegah antar manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.”(al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim)

Bagaimana dengan para pemimpin hari ini dalam sistem demokrasi, mungkinkah mereka akan mampu bertindak sebagai raa’in (penjaga) dan junnah(perisai)? Sungguh itu hanya ilusi. Pemimpin yang bertindak sebagai raa’in dan junnah adalah ciri pemimpin Islam yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bukan aturan manusia, Demokrasi Kapitalisme yang selalu syarat dengan kepentingan materi.

Ini adalah pertanyaan yang patut untuk kita renungkan. Sampai kapan kita akan terus berpangku tangan dari syariat Allah, pada aturan buatan manusia ala Demokrasi, Kapitalisme sekular?

Mari bersama-sama bergerak perjuangkan dan terapkan syariat Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.

Wallahu ‘alam bi showab.[ia]

Penulis : Muthi Nidaul Fitriayah (Karyawan STP KU Sumedang)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.