20 Februari 2024

Dimensi.id-Sampai detik ini 15 April 2020, angka positif covid-19 sudah tembus angka 5100 lebih. Sayangnya pemerintah belum mengambil langkah yang lebih ‘agresif’ untuk tangani covid-19, selain psysical distancing, karantina wilayah dan terbaru Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mungkinkah  Lockdown untuk menyelamatkn nyawa rakyat  menjadi perkara yang  dilematis?! Hal itu bisa saja terjadi, karena ada perkara lain yang dianggap penting yaitu perekonomian.

Jokowi menyebut lockdown tak menjadi pilihan karena akan mengganggu perekonomian. Pemerintah menginginkan pencegahan covid-19 berjalan, ekonomi juga jalan. Bisakah kebijakan ini tetap ditolerir? Padahal ketua Satgas IDI Covid-19 Prof. Zubairi Djoerban, sejak awal sudah menyarankan Lockdown, jika alternatif sosial distancing harus maksimal. “Pertama, ini masalah serius jadi harus bekerja cepat sekali enggak boleh sebaliknya,” kata beliau di Jakarta, Senin (23/3/2020). .

Menurut beliau kebijakan penanganan covid-19 harus sesuai dengan besaran masalah yang ada di lapangan. Sejalan dengan Prof. Zubair,  Pakar hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar dtetapkn aturan tentang sanksi agar langkah-langkah yang dilakukan efektif. “Yang sulit diatur dalam Permenkes ini adalah aturan-aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan PSBB, terutama pengenaan sanksinya,” jelasnya.

Pasalnya kata Yusril, sanksi hanya dapat diatur dalam UU, sementara UU Karantina Kesehatan sama sekali tidak mengatur sanksi mereka yang melanggar PSBB.

PEMERINTAH DILEMA?

Beberapa pakar baik kesehatan maupun tokoh politikpun memahami kondisi yang sulit ini. Namun tetaplah solusi harus disesuaikan dengan akar masalahnya. Ketika ada penyebaran wabah, maka langkah yang tepat adalah mengisolasi wilayah yang terdampak wabah. Jelas, karantina wilayah akan memberikan dampak buruk terutama pada ekonomi.

Namun itu  tidak lama sesuai Penelitian dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health memperkirakan periode rata-rata inkubasi virus corona yang menyebabkan Covid-19 pada manusia terjadi selama 5 hari. “Berdasarkan analisis kami terhadap data yang tersedia, rekomendasi saat ini yaitu 14 hari untuk pemantauan aktif atau karantina sudah tepat. Meskipun dengan periode itu, beberapa kasus ada yang terlewatkan,” kata associate professor di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Justin Lessler, melansir Science Daily. Jadi bisa dikatakan berhentinya perputaran ekonomi  memakan waktu 15 hari.

Konsekwensinya memang pemerintah dalam rentang waktu  tersebut berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup rakyat yang di terapkan Karantina. Lalu dimana letak dilema pemerintah saat ini? Benarkah pemerintah dilema menghadapi  Covid-19?  Dilema pemimpin negri ini dapat dirasakan rakyat termasuk peneliti asing yaitu Direktur Riset Center of Reform on Economy atau Core, Piter Abdullah, menilai pemerintah nampak ragu dalam mengambil tindakan dratsis mengatasi korona.

Pemerintah, kata Piter seakan dihadapkan dilema antara upaya yang benar-benar fokus mengatasi virus corona dengan upaya menyelamatkan perekonomian.

“Saya khawatir dengan penanganan virus corona yang serba tanggung saat ini akan terjadi ledakan penderita corona yang pada ujungnya akan memaksa pemerintah mau tidak mau melakukan lockdown atau isolasi,” kata Piter kepada CNBC Indonesia, Senin (16/3/2020).

Kapan dilema terjadi?

Dilema dapat dimaknai sebagai situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Dilema bisa terjadi kepada siapapun hatta seorang presiden. Indikasi dilema bisa terlihat pada keputusan atau kebijakan publik yg diambil jika ia seorang pemimpin. Sedang kebijakan yang diambil menunjukkan kemampuan seseorang dalam banyak hal.

Seokarno (2005:35) mengutip pendapatnya Woyowasito dan Purwodarminto, menjelaskan bahwa kebijakan itu menunjukan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang learned (terpelajar), prudent (baik), dan experient (berpengalaman), yang berarti bahwa kebijakan adalah skill (keterampilan), ability (kemampuan), capability (kecakapan), dan insight (kemampuan untuk memahami sesuatu).

Dengan kata lain seharusnya pemimpin mempunyai kemampuan managerial lebih dari rakyatnya terutama dalam menghadapi wabah. Sehingga tidak akan terjadi apa yang disebut dilema. Jika masih ada keraguan, bisa dipastikan ada problem kepemimpinan.

Pemimpin dalam Islam

Pemimpin dalam Islam posisinya sebagai Ro’in (pelayan) dan Junnah (Perisai/pelindung). Ro’in (pelayan), berarti melayani segala yang dibutuhkan masyarakat. Sebuah hadist tentang hal itu adalah: Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Dan sebagai Junnah (pelindung) berarti yang akan melindungi masyarakat dari serangan apapun termasuk serangan wabah.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Kecepatan dan ketepatan mengambil kebijakan bisa dilakukan karena pemimpin dalam Islam harus memahami dua hal, pertama memahami fiqih Aulawiyat (hukum prioritas). Yang diutamakan tentu saja kepentingan rakyat. Pemimpin dalam Islam akan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.

Jangankn ratusan orang, bahkan untuk kepentingan satu orng saja akan dibela oleh pemimpin. Karena satu nyawa dalam Islam sangatlah berharga sebagaimana sabda Nabi saw. “Hilangnya dunia lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim.” Bagaimana Kholifah AlMu’tasim saat membela seorang wanita yg dilecehkan pasukan Romawi. Menghadapi pasukan berarti menghadapi negaranya maka kholifah pada saat itu mengerahkan pasukan Islam untuk membebaskn perempuan Muslim tersebut.

Kedua, pemimpin dlm Islam pun terbiasa dengan istisyaro (menerima dan meminta masukan). Tidak ada dalam Islam label makar atau kriminal bagi rakyat yang memberi masukan pada  pemimpin. Disini pemimpin akan teruji kemampuan kepemimpinannya. Dari mulai kemampuan memetakan masalah (akar masalah atau sekedar cabang), menganalisa dan mengambil kebijakn yang diperoleh dari orang-orang yang dimintai pendapat berdasarkan masalah yg dihadapi, pandangan para ahli, mayoritas, atau cukup diambil sendiri atas pertimbangnnya (ijtihadnya).

Rosul pernah minta pendapat tentang perang Uhud yakni dalam masalah strategi perang apakah dilakukan  didalam Madinah atau diluar Madinah, saat itu beliau mengambil suara terbanyak. Di waktu lain saat perang Badar, beliau  mendapat masukkan dari Sahabat Hubab bin al- Mundzir, untuk berpindah di posisi dekat mata air. Rosul mengambil pendapat tersebut karena terkait teknis yang keluar dari ahlinya, pada akhirnya kemenangan pun diraih. Itulah sekilas sosok pemimpin dalam Islam.

Buah sistem Kapitalis

Hari ini tidak ada prioritas bagi nyawa rakyat sebaliknya justru memprioritaskan ekonomi. Hingga rakyat keletihan menunggu aksi cepat yang solutif dengan menyampaikan kritik/ aspirasinya dianggap pelanggaran hukum maka inilah yang dinamakan hasil dari penerapan sistem kapitalis.

Wallahua’lam Bish-showab[ia]

Penulis : S. Roikhanah

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.