Setelah sempat dipandang sebelah mata karena tidak melakukan pergerakan di tengah karut-marut kebijakan penguasa, akhirnya mahasiswa kembali menunjukkan taringnya sebagai agen perubahan. Dilansir CNN Indonesia (11/4/2022), BEM SI (Badan Eksklusif Mahasiswa Seluruh Indonesia) telah menggelar unjuk rasa/demonstrasi pada Senin, 11 April 2022 kemarin.
Diketahui demonstrasi ini digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia sejak 8 April 2022 lalu. Seperti di Jakarta, Palembang, Padang, Semarang, Bandung, Samarinda hingga Ambon. Tuntutan yang mereka ajukan pun sama. Yakni menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 periode Presiden Jokowi, meminta pemindahan ibu kota negara (IKN) ditunda, meminta penurunan bahan pokok, menuntut penyelesaian konflik agraria, meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya serta memprotes kenaikan BBM, minyak goreng, dan PPN. Selain itu, dalam aksi tersebut, BEM SI juga menginginkan perbaikan sistem demokrasi yang tadinya bercorak oligarki menjadi pro rakyat.
Menyaksikan fakta di atas, berkobarnya semangat mahasiswa dalam berunjuk rasa menolak kezaliman penguasa dan menginginkan perbaikan sistem, patut kita apresiasi dan acungi jempol. Namun Jika dicermati, aksi tersebut tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Apalagi perubahan hakiki. Hal ini karena, dari sekian tuntutan yang diajukan mahasiswa, tampak bahwa pemikiran mahasiswa belum menyentuh akar permasalahan sesungguhnya. Yakni apa yang merupakan akar penyebab sehingga menjadikan masalah-masalah tersebut muncul.
Apabila ditelaah, keinginan mahasiswa memperbaiki sistem demokrasi yang awalnya bercorak oligarki menjadi pro rakyat, adalah keinginan semu. Pasalnya, beberapa negara di dunia pun pernah melakukan hal serupa. Mencoba peruntungan melakukan perubahan dengan memperbaiki sistem yang ada (demokrasi). Beberapa di antara negara-negara yang pernah melakukan perubahan (revolusi) melalui peoplepower (kekuatan rakyat) adalah: pertama, Arab Spring pada tahun 2010-2011 yang berhasil menggulingkan 4 rezim pemerintahan yakni di Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman. Kedua, Filipina pada tahun 1986, yang mampu menggulingkan rezim Ferdinand Marcos yang diktator. Ketiga, Cekoslovakia pada tahun 1989 hingga memecah negara tersebut menjadi dua. Keempat, Indonesia pada tahun 1998 yang berhasil melengserkan pemerintah Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. (Sindonews.com, 1/9/2015)
Namun nyatanya, walaupun berkali-kali demonstrasi besar-besaran dilakukan dunia dan rezim berhasil ditumbangkan, tetapi tetap saja tidak menghasilkan perubahan revolusioner. Kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, hingga penindasan masih demikian kuat dirasakan masyarakat dunia. Semua ini karena muara perubahan seluruh gerakan people power di dunia sekadar berpatokan pada perbaikan sistem dan pergantian rezim. Bukan pada perubahan sistem dari yang buruk menjadi sistem yang baik.
Adapun di Indonesia, seluruh kemelut dan permasalahan yang mendera rakyat adalah akibat penerapan sistem buruk Kapitalisme-demokrasi. Sistem ini telah gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Pasalnya, tingginya ongkos politik dalam sistem ini, menjadikan rezim Kapitalis-demokrasi yang terpilih gagal mengurus kebutuhan rakyatnya, karena berorientasi mengembalikan modal politik selama proses politik berlangsung. Itulah sebabnya, tak heran jika kerap kita dapati berbagai kebijakan yang dikeluarkan rezim condong menguntungkan sejumlah elit tertentu (pemilik modal) yang menjadi donatur kekuasaan. Meskipun taruhannya dengan mengorbankan rakyat.
Sistem ini telah nyata cacat sedari lahir. Paradigma kepemimpinan dan tata kelola yang diadopsi sistem Kapitalisme-demokrasi bukan dalam rangka meriayah atau melayani dan mengurus rakyat, melainkan hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu (oligarki/pemilik modal). Akibatnya keuntungan bagi pihak korporat lebih dominan daripada kemaslahatan rakyat. Sebagai buktinya adalah kisruh minyak goreng, polemik kenaikan BBM, gas elpiji, PPN, dan lain sebagainya.
Selain itu, paham sekulerisme menjadikan mental-mental penguasa tak takut pengadilan akhirat. Hingga dalam kondisi karut-marut ekonomi bernegara pun masih tak malu untuk meneruskan proyek pemuas syahwatnya dengan membangun IKN. Mereka seolah menyangka urusan mengurus rakyat dan bernegara tidak ada timbangan pahala dosanya. Padahal jelas, kepemimpinan adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Maka dari itu, dibutuhkan perubahan sistemik, mengganti sistem rusak yang ada penyebab semua kekacauan dan biang kepiluan rakyat. Dan sebagai agen perubahan, sudah semestinya mahasiswa menyadari selama negeri ini masih menjalankan sistem demokrasi dengan akidah Sekularisme dan ideologi Kapitalisme, Indonesia maupun dunia tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Fakta membuktikan, meskipun sudah sekian rezim berkuasa di Indonesia juga di dunia, namun semua gagal menyejahterakan rakyat.
Untuk menghasilkan perubahan revolusioner dan hakiki, maka perlu ada perubahan dari sistem salah Kapitalisme-demokrasi kepada sistem yang benar (Islam). Sebagai agama dengan akidah dan sistem aturan yang sempurna, Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga ideologi kehidupan. Dalam pandangan Islam, perubahan yang sesungguhnya adalah mengubah suatu keadaan dari keadaan yang buruk menjadi baik. Berpindah dari darul kufur (negara yang di dalamnya diterapkan aturan-aturan kufur) ke darulIslam (negara yang di dalamnya menerapkan aturan Islam).
Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, Rasulullah hijrah dari Mekah atas perintah Allah Swt. karena dakwah beliau di Mekah sudah tidak kondusif. Orang-orang kafir Quraisy semakin menampakkan kebenciannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Namun, sejak hijrah ke Madinah, kaum muslimin mendapatkan ketentraman dan kenyamanan. Hal ini dikarenakan, di Madinah kaum muslimin dapat mengaplikasikan sistem kehidupan Islam secara kafah, mengganti sistem rusak warisan nenek moyang jahiliyah. Kaum muslimin pun memiliki sebuah negara yang mampu melindungi Islam dan umatnya serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan menyeluruh bagi rakyatnya baik muslim maupun nonmuslim.
Pada saat itu, Rasulullah saw. sendiri yang memimpin negara tersebut. Kemudian setelah beliau wafat, para sahabat Khulafaur Rasyidin yang melanjutkan kepemimpinan beliau. Setelah para sahabat Khulafaur Rasyidin tiada, kepemimpinan Islam pun dilanjutkan oleh para khalifah. Hingga puncaknya, Khilafah Turki Utsmani dihancurkan oleh seorang Yahudi Mustafa Kemal pada tahun 1924. Sejak saat itu ideologi Islam pun ditinggalkan berganti dengan memeluk ideologi kufur dan semua kemalangan menimpa umat hingga kini.
Sejarah mencatat, selama 13 abad lamanya, negara yang berideologi Islam mampu menjadi mercusuar dunia. Kesejahteraan, keamanan, ketentraman dirasakan rakyat secara merata. Bahkan di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sangat sulit mencari orang yang mau menerima zakat. Karena semua rakyatnya hidup berkecukupan. Ini menjadi bukti bahwa sistem Islam adalah sistem yang mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa perubahan sesungguhnya/hakiki hanya akan terwujud dengan revolusi sistem Kapitalisme-demokrasi menjadi sistem Islam. Maka dari itu, mahasiswa harus menyadari bahwa memperjuangkan penerapan sistem Islam kafah (menyeluruh) merupakan keharusan saat ini. Karena hanya dengan penerapan ideologi Islamlah, seluruh permasalahan Indonesia dan krisis multidimensi akan tersolusikan hingga ke akar.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
Oleh Reni Rosmawati
Ibu Rumah Tangga