22 Februari 2024

Dimensi.id-Nabi Muhammad Saw, bersabda :“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam (waliyul amri) yang memerintah manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya.”

Korban meninggal dan penderita terpapar Covid-19 di negeri ini semakin hari semakin meningkat. Namun, gagapnya pemerintah dalam menghadapi wabah Corona saat ini, akan sangat menentukan berlanjut atau berhentinya perjalanan wabah. Memang, berbagai cara untuk mengumpulkan dana penanganan kasus Covid-19 sudah dilakukan. Mulai dari penggalangan dana dari masyarakat hingga bekerjasama dengan IMF.

Dalam pemberitaan, Merdeka.com, disebutkan pemerintah berencana akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan Covid-19 di Indonesia. Yang nantinya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas yang akan mengelola rekening tersebut.

Hal yang musti diperhatikan adalah ternyata optimasi penggalangan dana yang dimungkinkan memang masih belum mengcover kebutuhan besar penanganan wabah. Ini juga membuat langkah pemerintah kembali tersendat. Berbagai upaya pemenuhan dana kembali dilakukan, hingga mengambil tawaran untuk bekerjasama dengan IMF yang justru mengundang pro-kontra dalam tubuh DPR sendiri.

Sumber Dana Penanganan Wabah Corona yang tak Solutif

Banyak usulan datang dari para ahli untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat dari wabah ini. Salah satunya adalah Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Harryadin Mahardika. Beliau mengatakan pemerintah harus jujur terkait anggaran untuk memerangi Covid-19. Ia mencontohkan, Amerika Serikat hingga negara-negara maju seperti Italia dan Denmark, langsung menggelontorkan dana hingga miliaran dolar AS (VIVAnews.con).

Menurutnya memang benar untuk mengatasi wabah corona terutama dari sisi ekonomi dan kesehatan, harus dilakukan secara bersamaan. Hal ini disampaikan dalam diskusi Dalam diskusi bertajuk ‘Dilema: Menyelamatkan Nyawa Vs Menyelamatkan Ekonomi dalam Menangani Wabah Corona’, Sabtu 28 Maret 2020.

Pendapat Harryadin Mahardika, bisa disimpulkan dalam empat hal sumber dana saat sekarang. Yang pertama, yaitu  dengan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Dalam keadaan yang darurat seperti sekarang, pemerintah bisa mengeluarkannya dan kemudian Bank Indonesia (BI) bisa membelinya.

Sumber dana yang kedua, adalah realokasi anggaran di kementerian lembaga hingga pemerintah daerah. Maka itu, program yang lain, bisa ditunda dulu dan dialokasikan untuk mengatasi Covid-19.

Tambahan anggaran dana yang ketiga, yaitu dari anggaran bendahara umum negara. Karena untuk penggunaan dana ini, Presiden RI punya kewenangan penuh dalam mengalokasikannya karena kondisi darurat. Menurutnya, ada hal yang musti menjadi perhatian, setelah penyediaan APD bagi tenaga kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit serta ruang isolasi bagi orang dengan suspect terpapar Covid-19. Karena lantaran kebijakan physical distancing atau bahkan kalau ada lockdwon, maka sektor ini yang akan terpukul.

Yang keempat, adalah memberikan intensif kepada UKM. Masih dalam lanjutan usulannya, Beliau mengatakan, bahwa lebih dari 50 persen tenaga kerja Indonesia bekerja harian, ini mereka harus dapat BLT. Dengan memberikan intensif kepada UKM terutama UKM yang juga pendapatannya bersumber dari menjual seperti pedagang keliling, kaki lima yang terpaksa tutup.

Seluruh opsi yang dianggap bisa digunakan, tanpa berhutang pada IMF.

Ada hal lain yang musti diperhatikan yaitu resiko dengan bank dunia ini akan lebih memperparah kondisi perekonomian Indonesia ke depannya. Dan tidak mungkin lembaga perbankan dunia ini akan tanpa imbalan di balik utang tersebut. Pasti ada jaminannya yang justru menjerat dan menyangkut masa depan masyarakat secara keseluruhan dengan lilitan utang. Menilik sifatnya yang darurat menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat secara luas.

Ada yang musti digarisbawahi, yaitu, semua kebijakan yang ditempuh bukanlah solusi yang solutif. Mengingat dalam sistem kapitalis-sekuleris keselamatan rakyat bukan menjadi tujuan utama. Asas manfaat akan menjadi point utama dan pertama.

Bukti bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan setengah-setengah dan merugikan rakyat banyak. Bahkan dalam kondisi darurat saja, masih mengutamakan keuntungan dan kerugian, bukan keselamatan.

Kalaupun bisa dilakukan lockdown secara nasional, sejatinya, akan lebih efektif. Itu jika berfikir atas keselamatan rakyat. Dan jaminan kebutuhan rakyat bisa diambil dari dana yang memang masih bisa ditunda, seperti dana pemindahan ibukota dan dana hasil pengelolaan SDA atau swadaya mandiri dari orang-orang kaya kepada masyarakat miskin sebagai bentuk tolong-menolong. Namun, semua bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat.

Pemimpin adalah Pelindung Rakyat dalam Segala Situasi

Sabda Nabi, “Tidaklah seorang pemimpin mengurusi rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyat, kecuali Allah mengharamkan baginya surga” (HR. Bukhari).

Penerapan sistem sebuah negara, menjadi hal yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan para pemimpinnya. Dalam sistem kapitalis-sekuleris, tidaklah akan mungkin muncul kebijakan yang berpihak pada rakyat. Segala sesuatu pasti diukur dengan untung dan rugi sebagai hasil dari asas manfaat dalam sistem ini. Berbeda jauh dengan cara pandang dan kebijakan pemerintah dalam sistem Islam.

Dalam perjalanan pelaksanaan penerapan sistem Islam, Khalifah adalah pelindung rakyatnya. Baik rakyat muslim maupun non muslim yang bernaung di bawah kepemimpinan kepemimpinan daulah khilafah. Dalam suasana damai maupun dalam situasi dhoror (bahaya), Khalifah adalah pelindung rakyatnya. Semua dibuktikan dengan tindakan nyata guna melindungi rakyat dari ancaman kematian, kehilangan harta maupun kehilangan kehormatan.

Ambil contoh saja Khalifah Umar bin Khaththab dalam menyelesaikan krisis di masa kepemimpinannya. Khalifah Umar meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian Kekhilafahan Islam yang lain dan mampu memberi bantuan. Ini akibat dari anggaran di Baitul mal tidak mencukupi guna penanggulangan krisis. Agar pemenuhan kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dan nyawa seluruh warga negara terlindungi.

Begitulah sikap tegas pemimpin ketika menghadapi krisis. Semua berdasarkan kerelaan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Tidak ada rasa berat, bahkan tidak berlaku asas manfaat. Cukup saudara-saudara mereka terpenuhi kebutuhan dan Allah yang memberi balasan. Ketaatan kepada Allah lebih utama dibanding dengan ketaatan terhadap ‘sang Tuan’.

Wallahu alam bisawab.

Penulis : Sunarti (Praktisi Kesehatan)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.