22 Februari 2024

Dimensi.id-Kasus pasien virus corona hhingga Minggu 12 April 2020 secara global terus meningkat. Pada Minggu 12 April 2020 jumlah kasus secara global menembus angka 1.774.063.Dengan jumlah  108.480 di antaranya meninggal dunia, sementara 401.500 berhasil sembuh dari Covid-19. Berdasarkan data worldometers.info, Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak.

Hingga Minggu pagi, di AS kasus Covid-19 bertambah 26.608, sehingga jumlah total menjadi 529.484. Bagaimana di Indonesia. Pemerintah kembali menyampaikan pada hari Rabu 15 April 2020 jumlah pasien Positif Covid-19 bertambah lagi 297 orang. Dengan demikian, secara akumulasi ada 5.136 kasus Covid-19 di Indonesia sejak kasus perdana diumumkan pada 2 Maret 2020 silam.

Dunia bertekuk lutut dengan sesuatu yang tak tampak oleh mata yakni Virus Covid-19. Seketika kesibukan, roda perekonomian sedikit demi sedikit lumpuh oleh virus ini. Disaat wabah ini membuat suasana dunia secara global dan negeri kita tercinta Indonesia menjadi mencekam bak episode dalam film horor.

Kepanikan, cemas, khawatir tingkat tinggi karena terancamnya perekonomian keluarga yang tidak akan bisa membuat dapur tetap ngepul karena kebijakan yang memerintahkan “stay at home” tanpa ada jaminan pemebuhan kebutuhan dasar/primer mereka. Belum selesai persoalan penjaminan kebutuhan pokok masyarkat, pemerintah kembali membuat kebijkan melepaskan narapida dengan alasan situsi mencekam virus Covid-19.

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dalam mengantisipasi penyebaran Covid -19 maka ribuan narapidan akan dibebaskan. Hingga Jumat (3/4) pagi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengatakan sebanyak 22.158 narapidana dan anak di seluruh Indonesia telah dibebaskan lebih awal melalui skema asimilasi dan integrasi.

Kriteria yang diberikan untuk napi yang dapat dikeluarkan dan dibebaskan lebih awal adalah narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2020 dan anak yang telah menjalani setengah masa pidananya, juga sampai 31 Desember 2020. Bagaimana di sumatera utara? Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara telah membebaskan 4.698 napi.

Kebijakan yang memnafaatkan situasi ini merupakan kebijakan yang tidak bisa diterima oleh akal. Seharusnya pemerintah harus bisa melihat kosekuensi yang akan ditimbulkan jika ini dilaksanakan. Seharusnya mengantisipasi penyebaran covid-19 dalam lapas yang disebabkan oleh melebihnya kapasitas narapidana dalam lapas dilakuakan dengan pemikiran yang cerdas dan cermat bukan dengan mengambilkan kebijakan yang malah menimbulkan masalah baru.

Narapidana yang dibebaskan malah berulah kembali sehingga masyarkat tidak hanya khawatir dengan penyebaran virus covid-19 saja tapi keamanan harta dan jiwa dari tindakan kriminalitas narapidana yang dibebaskan juga membuat masyarkat was-was. Contohnya seorang napi asimilasi Lapas Kelas IIA Pontianak berinisial GR, baru berusia 23 tahun. Dilaporkan Antara, ia bersama dua tersangka lain, MT dan ES, mencuri ponsel. “GR ini baru mendapat asimilasi pada 6 April.

Mulai 8 April atau dua hari setelah bebas sudah mencuri lagi,” kata Direktur Reskrimum Polda Kalbar Kombespol Veris Septiansyah. GR tak hanya beraksi sekali, tapi “setidaknya sudah empat kali” setelah bebas. AC dari Singkawang Kalimantan Barat melakukan hal serupa. Ia baru bebas pada 9 April kemarin, juga lewat program asimilasi yang dibikin Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, lalu ditangkap lagi karena maling motor. B dan YDK juga menjambret lagi setelah bebas dari Lapas Lamongan. Ia ditangkap polisi saat baru bebas satu pekan. Tim riset Tirto mencatat ada tujuh berita soal narapidana bertindak kriminal usai bebas karena program asimilasi. Kejadian tersebut berlangsung dari 7 hingga 9 April 2020, dengan berbagai macam kasus seperti pencurian, kurir ganja, penjambretan, dan mengamuk.

Mengapa tidak? Narapidana yang dibebaskan juga tidak serta merta memiliki perekonomian yang bisa membuat mereka “stay at home” mereka mungkin seorang ayah yang akan menafkahi anak istri atau hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Hal ini semakin memperjelas betapa bobroknya sistem hukum yang diterapkan ditengah-tengah kita saat ini yakni sistem hukum yang lahir dari sistem kapitalis-demokrasi. Bukti konkritnya dengan berlebihnya kapasitas narapidana dalam lapas menunjukkan begitu banyaknya tindak kriminalitas dan hanya diselesaikan dengan menjatuhkan hukuman penjara. Hukuman penjara ini pun kita bisa lihat tidak memberikan efek jera sedikitpun.

Narapidana yang dilepaskan malah bertindak kriminal kembali. Selain itu, yang akan dilepaskan adalah narapidana kasus korupsi. Banyak kasus lapas para koruptor yang terungkap bak hotel berbintang lima dimana letak desak-desakannya. Ini menjadi tanda tanya besar? Inilah sistem hukum ala kapitalis-demokrasi yang bersumber dari hukum buatan manusia yang serba kurang, lemah dan tebatas. Sehingga hukum tersebut bisa ditafsirkan sesuai dengan kepentingan para kapital.

Sistem islam yang berdasarkan pada wahyu dari sang khaliq. Salah dan benar, halal dan haram standarnya adallah syariat. Begitu pun sistem hukum yang akan diterapkan ditengah masyarkatnya berdaasarkan syariat. Sistem hukum dalam islam berfungsi memberikan efek jera dan penebus dosa. Lapas pun disediakan sebagai hukukum bagi tindak kriminal yang memang hukumannya adalah kurungan. Lapas yang disedikan bukan lapas yang nyaman tapi memang lapas yang membuat napi jera akan perbuatannya.

Napi dalam Lapas Sistem Islam

Islam memadang bahwa penjara/lapas adalah salah satu jenis ta’zir. Ta’zir adalah sanksi yang ditetapkan oleh Khalifah. Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam buku Sistem Sansi dalam Islam menjelaskan bahwa pemenjaraan memiliki arti mencegah atau menghalangi seseorang untuk mengatur diri sendiri.

Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia. Penjara/lapas telah dicontohkan Rasulullah saw dan khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah dan Umar belum dibuat tempat khusus. Penjara/lapasnya ditempatkan di rumah atau mesjid. Dimasa Ali bin Abi Thalib ra pernah dibuat penjara/lapas yang diberi nama Nafi’an dan Makhisan.

Penjara/lapas dalam Sistem Sanksi Islam adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan kata lain, penjara/lapas adalah tempat seseorang menjalankan hukuman agar jera tidak mengulangi kembali kejahatannya.

Karena itu, penjara harus memberi rasa takut dan cemas bagi orang yang dipenjara. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus remang-remang) dan segala jenis hiburan. Tidak boleh ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena ‘dia’ adalah penjara, tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan. Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama.

Namun demikian, bukan berarti negara bersikap tidak manusiawi. Seorang narapidana, tetap mendapatkan makan dan minum, hanya saja dibatasi. Boleh tidur, atau istirahat. Boleh dikunjungi keluarga atau kerabat dekat, dengan waktu kunjungan yang singkat. Bahkan, jika kepala penjara memandang perlu khusus untuk mendatangkan istri si narapidana, hal itu diperbolehkan. Tentu dengan melihat bagaimana perilaku si narapidana dan latar belakangnya.

Jadi, sungguh sangat manusiawi, namun bukan mengistimewakan. Bahkan di masa Khalifah Harun al-Rasyid, para narapidana dibuatkan pakaian secara khusus. Jika musim panas tiba, dipakaikan pakaian yang terbuat dari katun, sedangkan pada musim dingin dibuatkan pakaian dari wol. Dan secara berkala, kesehatan para narapidana ini diperiksa. Hal-hal semacam ini diperbolehkan.

Situasi wabah seperti ini jika penjara/lapas dalam sistem Islam tidak akan dibebaskan karena akan dijaga oleh negara kesehatannya walaupun mereka didalam lapas. Dan narapidana tentu tidak akan seperti di sistem kapitalis demokrasi saat ini yang jangan kan ketika wabah melanda, dikala tidak ada wabah saja mereka setelah keluar dari penjara berani untuk kembali beraksi karena tidak ada efek jera yang didapatkan para narapidana malah saat mereka keluar semakin ahli dibidang kriminalnya bahkan petugas penjara/lapasnya juga tidak amanah dan terlibat dalam kasus yang dilakukan oleh narapidananya. Ini merupakan salah satu fungsi sanksi dalam sistem islam yakni memberikan efek jera.

Sistem islam yang diterapkan dalam bingkai Daulah Khilafah telah terbukti secara history bagaimana negara berhasil mendidik ketakwaan warga negaranya, sampai-sampai rasa takunya kepada Allah jauh lebih tinggi daripada rasa takutnya akan kematian. Hal ini dikarenakan meraka paham bahwa sanksi dalam sistem islam memiliki fungsi sebagai jawabir atau penebus dosa bagi para pelaku kejahatan.

Sebab setiap kejahatan secara sadar dan sengaja merupakan dosa. Dosa akan berbalas siksa/adzab. Kisah seorang wanita yang mendatangi Rasulullah saw yang meminta untuk dirajam karena mengaku telah berzina. Rasulullah memintanya untuk melahirkan anaknya terlebih dahulu dan sampai selesai menyapih anak tersebut ia datang kembali kepada Rasulullah minta dihukum rajam kemudian Rasulullah merajamnya.

Hal ini tidak lain karena mereka mengetahui bahwa kejahatan yang mereka lakukan, kelak akan dibalas oleh Allah di akhirat seandainya kejahatan tersebut tidak ditebus di dunia. Ini artinya, sanksi atau sistem hukum Islam tidak hanya berperan sebagai pencegah (pencegah manusia berbuat kejahatan), namun juga berfungsi sebagai penebus dosa atas kejahatan yang dilakukannya. Hal ini hanya dapat terwujud kembali dengan penrapan syariat secara kaffah dalam institusi Daulah Khilafah.

Penulis : Ria Nurvika Ginting, SH

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.