22 Februari 2024

Dimensi.id-Munculnya wabah covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian indonesia. Prediksi resesi ekonomi telah menghantui, namun pemerintah masih terkesan maju mundur dalam pengalokasian dana untuk menanggulangi wabah covid-19. Masih lekat diingatkan awal april lalu pemerintah bahkan membuka rekening khusus wabah covid-19 bagi masyarakat yang ingin berdonasi, bahkan pemerintah tak segan untuk menggandeng para influencer untuk mengumpulkan donasi.

Selain itu, pemerintah mulai melakukan pengalokasian dana sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dimana berakibat pada pemotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun.

Dalam mekanismenya yang tertuang pada lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dia membeberkan, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.

Langkah ini kemudian diprotes oleh Wakil Ketua Komisi XDPR RI, Abdul Fikri Faqih. Fikri menilai Perpres tersebut nantinya akan merugikan banyak pihak yang seharusnya membutuhkan bantuan di tengah wabah covid-19. Lebih lanjut fikri menjelaskan, tidak hanya tunjangan guru saja yang dipotong, di sektor pendidikan seperti  dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya juga tak luput dari pemotongan.

Pemotongan yang tidak tepat sasaran bisa merugikan masyarakat yang membutuhkan, fikri memberikan contoh harusnya pemotongan dilakukan pada anggaran belanja modal yang berupa pembangunan fisik dan anggaran kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang.

Perlu diketahui bersama dilansir oleh okezone.com (25 Maret 2020) bahwa proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terus berjalan sesuai rencana, meski di tengah terjadi pandemi virus corona (Covid-19). Hal ini disampaikan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi. Hal ini yang perlu dikritisi lebih lanjut, sebab di saat rakyat membutuhkan bantuan pemerintah, pemerintah tetap menjalankan proyek infrastruktur atas nama investasi.

Carut-Marut Dana Covid-19

Disaat munculnya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 yang berakibat pada pemotongan tunjangan pendidikan, pemerintah mala meluncurkan kartu pra kerja sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran akibat PHK massal terdapat waqaf 19.

Program pelatihan online yang memakan dana sampai 5,6 Triliun tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak sebab dinilai tidak tepat sasaran. fraksi PKS DPR RI ketua DPP PAN Saleh Daulay berpendapat bahwa tidak ada jaminan peserta yang ikut pelatihan dalam program kartu pra kerja akan diterima bekerja sebab di tengah wabah covid- 19 perusahaan-perusahaan justru melakukan PHK karyawan.

Selain itu, ada kejanggalan dari mitra pemerintah yang menyediakan platform pelatihan yang dipilih tanpa ada mekanisme tender sebelumnya. Publik pun mengaitkan dengan adanya konflik kepentingan kehadiran ruang guru lewat skill academy di program pemerintah di sorotan publik lantaran ruang guru juga merupakan staf khusus presiden, Belva Devara.

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik mengkritisi kebijakan kartu pra kerja sebagai kebijakan yang tak tepat sasaran bahkan korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden (Tribunjateng.com)

Agaknya pemerintah memang kalang kabut dalam urusan dana penanggulangan covid-19. Hingga muncul wacana menggunakan dana haji untuk penanganan virus corona muncul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi, pada Rabu (8/4). Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra mengusulkan penggunaan dana haji karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan haji (cnnindonesia.com).

Dana haji mulai dibidik dikarenakan Arab Saudi masih menutup mekkah dan madina sebab wabah covid-19. Merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Apabila haji batal dilaksanakan tahun ini, hanya BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ) yang bersumber dari APBN yang dapat direlokasi untuk mendukung upaya penanganan penyebaran Covid-19,” ujar Oman Fathurahman Juru Bicara Kementerian dalam keterangan tertulis, Senin (13/4)..

Seorang pejabat senior Arab Saudi mendesak lebih dari satu juta umat Muslim sedunia yang berniat untuk berhaji tahun ini agar menunda rencana tersebut. Pernyataan ini ditujukan sebab haji bisa saja dibatalkan karena alasan wabah virus corona. (Kompas.com)

Keseriusan Islam Mengatasi Wabah

1.      Lockdown

Di tahun 69 H pernah terjadi wabah penyakit Tha’un, dalam kejadian itu sekitar 20.000 orang meninggal dunia. Dan kisah tersebut tertuang dalam hadist berikut.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah, “Suatu ketika Umar bin Khatthab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, dia mendengar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Maka ‘Abdurrahman bin ‘Auf mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (SAW) telah bersabda: ‘Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya.’ Maka Umar pun kembali dari Saragh. Dan dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah; bahwa Umar kembali bersama orang-orang setelah mendengar Hadits Abdurrahman bin Auf”. (Shahih Muslim No. 4115).

2.      Memberikan bantuan langsung tunai

Ketika negara menerapkan lockdown, otomatis perekonomian akan terhenti dan berimbas pada 24 juta  masyarakat miskin di indonesia. Maka dari perlu perancangan langkah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan agar tepat sasaran. Selain itu pengawasan personalia juga patut dilakukan agar BLT dan pangan tersebut benar-benar yang mendapatkannya adalah yang membutuhkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat mengalokasikan anggaran negara yang tidak perlu untuk mengatasi masalah pangan jika dilakukan karantina wilayah. Misalnya anggaran infrastruktur yang dipotong atau gaji anggaran lainnya yang sekiranya bisa dialokasikan. Hal ini perlu dilakukan karena skala prioritas saat ini tentunya mengarah pada kesehatan serta keselamatan warga Indonesia.

3.      Menarik pajak

Terdapat opsi lain yaitu menarik pajak dari orang kaya, dalam masa kebijakan Rasulullah ini disebut nawaib. Nawaib merupakan pajak yang ditujukan kepada orang kaya dan bersifat darurat. Pajak ini dilakukan pada masa perang Tabuk dimana sahabat nabi yang kaya menyerahkan hartanya untuk kebutuhan perang.

Bahkan Abu Bakar r.a. mengorbankan seluruh hartanya, Umar r.a mengorbankan setengah hartanya, dan Utsman mengorbankan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Hal yang sama bisa dilakukan oleh para konglomerat nasional. Mereka hanya perlu menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan jika karantina wilayah dilakukan.[ia]

Penulis : Desi Dian S, S.I.Kom

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.