Oleh Reni Rosmawati
Ibu Rumah Tangga
Baru-baru ini Indonesia tengah menjadi sorotan tajam Bank Dunia (World Bank). Bukan tanpa sebab, yang demikian karena di antara negara-negara di kawasan ASEAN, harga beras di Indonesialah yang dinilai World Bank paling mahal. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam laporan terbarunya ‘Indonesia Economic Prospects December 2022’. (CNN Indonesia, 24/12/2022)
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan laporan itu tidak benar. Masih dalam laman yang sama, Syahrul meragukan data Bank Dunia, karena berbeda dengan laporan FAO (organisasi pangan dan pertanian). Dalam laporan FAO, harga beras Indonesia justru paling rendah. Ia pun mempertanyakan kapan dan berdasarkan perhitungan apa Bank Dunia mengambil data tersebut. Sebab, waktu pengambilan data adalah hal terpenting.
Sekadar informasi, harga beras di Indonesia bervariasi, tergantung standar kualitasnya, yakni premium dan medium. Untuk beras premium, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) berkisar pada Rp12.800-13.600 per kilogram. Sementara HET untuk beras medium adalah Rp9.450-Rp10.250 per kilogram. Penetapan HET ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 31. (Sindonews.com, 8/12/2022)
Negeri Agraris, Harga Beras Miris
Faktanya, harga beras di negeri ini cenderung tidak stabil bahkan sudah berkali-kali mengalami kenaikan. Liputan6.com (1/12/2022) mewartakan bahwa dari bulan Juli-November 2022 harga beras melonjak naik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras naik 10,19% dibanding tahun 2021.
Terlepas dari polemik harga beras dalam negeri termahal atau tidak, yang jelas bahwa demikianlah adanya kondisi lapangan harga beras di negeri ini. Fakta ini, memantik pertanyaan siapa sebenarnya yang menebar hoax? Bank Dunia atau pemerintah? Wallahu a’lam
Tak bisa dimungkiri, kenyataan mahalnya beras di negeri ini amatlah miris. Sebab sebagai negeri agraris, sudah tentu Indonesia merupakan negara penghasil beras. Bahkan negeri ini pun menduduki jajaran ke-3, sebagai produsen beras terbesar di dunia. Pada tahun 2016-2021 secara rata-rata produksi beras lokal Indonesia mencapai 35,61 juta ton. Sedangkan tahun 2020-2021 besarnya mencapai 35,3 metrik ton. Sementara per Juni 2022 volume beras Indonesia mencapai 9,71 juta ton dan diperkirakan akan mengalami surplus. (Fortuneidn.com, 20/9/2022)
Namun kenapa, kini negeri tersebut menjadi sorotan dunia karena harga berasnya yang mahal?
Jika kita telusuri, ada beberapa faktor penyebab naiknya harga pangan (beras) di negeri ini. Pertama, mahalnya biaya pertanian, akibat dikuranginya subsidi pupuk dan benih.
Kedua, masifnya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri. Sehingga rakyat kehilangan lahan pertanian dan tidak bisa memproduksi hasil pangan secara optimal. Alhasil harga pangan menjadi langka dan mahal.
Ketiga, adanya kebijakan impor yang mematikan produksi lokal.
Keempat, pendistribusian hasil pertanian yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga harga bisa mudah dikendalikan oleh kekuatan kapital. Inilah yang membuat harga pangan tidak stabil dan cenderung mahal.
Kelima, banyaknya perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak asing. Sehingga membuat negeri ini kehilangan kedaulatan dalam menentukan kebijakan termasuk dalam hal ekonomi. Maka tidak heran harga beras menjadi tinggi, karena pemerintah harus menyesuaikan dengan pesanan negeri-negeri asing yang terlibat perjanjian.
Alarm Keras
Sungguh, naik dan mahalnya harga beras di Indonesia yang menjadi sorotan World Bank adalah alarm keras bagi pemerintah. Karena sejatinya, ketahanan sebuah negara bisa diukur dari bagaimana ketahanan pangannya. Itulah sebabnya, masalah pangan (beras) yang terus naik dan mahal merupakan hal urgen yang harus diatasi segera. Pemerintah selaku pemilik wewenang semestinya hadir untuk mengatasi situasi ini. Namun sungguh ironis, pemerintah justru berdalih bahwa harga beras di negeri ini baik-baik saja. Masih rendah.
Hal ini membuktikan bahwa perlindungan negara atas bahan pangan rakyat tidak serius. Mekanisme negara dalam menjaga keamanan pangan rakyatnya demikian lemah. Padahal beras adalah bahan makanan pokok rakyat Indonesia.
Akibat Sistem Kapitalisme-Sekuler
Sejatinya tingginya harga pangan di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme-sekuler. Penerapan Kapitalisme-sekuler telah menjadikan peran penguasa sebagai pengurus dan penjamin kebutuhan pokok rakyatnya nyaris sirna.
Sistem ini telah gagal menciptakan ketahanan pangan. Sebab setiap kebijakan yang lahir dari sistem Kapitalisme-sekuler tak ada satupun yang berpihak pada rakyat. Seperti kebijakan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi non-pertanian, yang menjadikan petani tidak bisa berproduksi dengan optimal. Ditambah dengan kebijakan impor yang mematikan harga jual masyarakat. Serta kebijakan penyerahan harga pangan kepada mekanisme pasar yang dikendalikan oleh kekuatan kapital. Sehingga membuat harga pangan tidak stabil dan cenderung mahal.
Islam Menjamin Kebutuhan Pangan Rakyat
Sungguh berbeda dengan periayahan (pengurusan) rakyat dalam Islam. Sejarah mencatat selama 13 abad lamanya betapa negara yang menerapkan sistem Islam mampu menjamin keamanan pangan rakyatnya.
Hal ini karena, dalam sistem pemerintahan Islam, negara dan penguasa akan menerapkan sistem ekonomi berbasis syariat. Negara dan penguasa pun akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penjamin dan pengurus seluruh kebutuhan pokok rakyatnya. Karena, penguasa Islam tahu betul betapa beratnya tanggung jawab ia sebagai pemimpin.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (khalifah) itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).”(HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad)
Untuk menjaga ketahanan pangan, negara Islam akan memfasilitasi para petani untuk bertani (benih, pupuk dan lainnya akan disediakan oleh negara dengan harga murah bahkan gratis). Lahan pertanian juga akan dibuka seluas-luasnya.
Negara Islam pun tidak akan mematok harga pangan. Tetapi negara wajib menjaga agar mekanisme harga di pasar stabil dan terjangkau, tidak dipermainkan oleh pihak-pihak pemilik modal besar sebagaimana yang biasa terjadi di alam Kapitalisme. Di sisi lain, negara Islam juga akan menutup seluruh keran impor dan berbagai kerjasama luar negeri yang berpotensi merugikan rakyat dan mengangkangi kedaulatan negara.
Berbagai penghambat pasar yang menyebabkan harga naik, seperti penimbunan, penipuan, rekayasa pasar dan lainnya akan dihilangkan. Negara Islam pun akan menciptakan perdagangan yang sehat. Dalam hal ini negara Islam akan menerapkan ta’zir kepada siapa saja yang terbukti melakukan kecurangan di pasar.
Tak ketinggalan, negara dan penguasa Islam akan bertindak sebagai penanggung jawab yang menyediakan pasokan bahan pokok memadai dan seimbang.
Selain itu, negara Islam juga akan menjadikan Baitulmal sebagai penjaga kestabilan harga. Saat terjadi panen raya, suplai yang melimpah akan menyebabkan harga mengalami penurunan. Maka, negara dan penguasa Islam akan membeli sebagian besar kelebihan yang dibutuhkan pasar. Barang-barang tersebut kemudian akan disimpannya di gudang Baitulmal, untuk kemudian didistribusikan lagi kepada masyarakat jika terjadi paceklik. Dengan demikian maka harga akan senantiasa stabil. Bahkan ketika stok dalam negeri surplus atau melimpah. Sehingga tidak menutup kemungkinan mekanisme ekspor ke luar negeri akan tetap berjalan.
Uniknya, negara Islam pun tidak hanya berperan memperhatikan produksi saja. Lebih dari itu, akan memastikan seluruh kebutuhan pangan sampai ke hadapan masyarakat, individu per individu, secara merata. Sebagaimana menjamin kebutuhan asasi lainnya.
Demikianlah betapa sempurnanya sistem Islam dalam menjaga kestabilan harga dan menjamin seluruh pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya. Karena itu, menerapkan Islam kafah dalam seluruh sendi kehidupan merupakan keharusan bagi kita saat ini. Agar kita bisa merasakan ketenangan karena seluruh kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.