Dimensi.id-Baru-baru ini, berbagai industri di Tanah Air melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para karyawannya. Situasi yang lantas menyebabkan kekhawatiran stagflasi akan melanda negeri. Rantai PHK massal yang terus berlanjut dari satu industri ke industri lainnya seolah menunjukkan dengan jelas bahwa bayang-bayang resesi telah tiba di depan mata.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Badai PHK terjadi akibat penurunan permintaan di pasar ekspor hingga 50% yang dipicu oleh perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor. Hiperinflasi yang menimpa kala musim dingin menyebabkan prioritas konsumen beralih ke makanan dan energi. Bahkan, jumlah PHK diberitakan mencapai 70 ribu orang lebih di sektor padat karya.
PHK ini tak hanya terjadi pada para karyawan kontrak, melainkan juga pada para karyawan tetap. Kasus PHK ini melanda sejumlah perusahaan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Di Jawa Barat sendiri, PHK massal dilaporkan masih terjadi, khususnya di kabupaten Bogor, Sukabumi, hingga Subang.
Di antara perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal ialah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Perusahaan tersebut terpaksa mengurangi sejumlah karyawannya guna memperbaiki kondisi perusahaan. Pabrik Tekstil di Kabupaten Sukabumi pun tidak tanggung-tanggung, mereka melakukan PHK terhadap 19 ribu karyawannya. Berdasarkan Data Asosiasi Pengusaha Indonesia, telah terjadi jumlah pengurangan karyawan hingga lebih dari 19 ribu orang dari 30 perusahaan di Indonesia. Selain PT. Jasindo dan Pabrik Tekstil di Sukabumi, pabrik garmen pun turut mem-PHK hampir 18 ribu karyawannya.
Sungguh miris bukan? Bila diingat-ingat, kasus PHK massal kerap kali terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan sepanjang bulan Januari hingga September tahun 2022, jumlah kasus PHK tercatat mencapai 10.765 untuk karyawan tetap. Di luar data tersebut, tentunya ada lebih banyak karyawan kontrak yang menjadi korban PHK. Padahal di tengah krisis ekonomi yang mulai melanda banyak negara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia akibat virus Covid-19, memiliki pekerjaan adalah hal pokok yang amat dibutuhkan masyarakat.
Dengan bekerja dan menghasilkan uang, mereka dapat bertahan hidup dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun. Namun apa jadinya bila mata pencaharian itu menghilang? Jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan kepala keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya pun kian bertambah.
Lantas tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi akan menyebabkan tingkat kriminalitas turut bertambah. Alhasil, kasus PHK massal ini sungguh akan memberi dampak besar ke berbagai aspek kehidupan. Sebab salah satu akar timbulnya berbagai macam problematika masyarakat dunia adalah kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi.
Di sisi lain, kasus PHK juga menjadi pilihan berisiko bagi perusahaan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat. Akhirnya, pendapatan perusahaan semakin berkurang oleh sebab terhambatnya arus kas. Kondisi ini lantas memaksa perusahaan untuk gulung tikar. Bagi negara, kasus PHK juga memberikan pukulan tersendiri. Penurunan kinerja dari masyarakat yang merupakan objek pajak akan menyebabkan pemasukan negara menurun. Dengan demikian, stabilitas ekonomi pun terancam dan resesi pun tak dapat terhindarkan lagi.
Mengapa hal ini dapat terjadi?
Segala hal yang membawa perekonomian pada jurang kehancuran pastinya adalah sistem ekonomi yang diterapkan itu sendiri. Hampir seluruh negara di dunia saat ini menerapkan sistem kapitalisme sebagai sistem perekonomian mereka, padahal sistem kapitalisme nyatanya adalah pangkal dari resesi.
Solusi-solusi cacat yang diterapkan oleh sistem kapitalisme justru senantiasa membawa dunia pada permasalahan baru sehingga wajar bila tragedi-tragedi ekonomi terus berulang setiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah bagaimana bank sentral di seluruh dunia memutuskan untuk menaikkan suku bunga guna mengatasi masalah inflasi, namun yang terjadi malah meledaknya krisis global.
Persoalan inflasi memang cukup pelik, sebab kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus akhirnya menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada pendapatan perusahaan. Ketika pendapatan perusahaan menurun, PHK pun menjadi opsi terbaik untuk mengatasi masalah apapun yang dapat timbul. Baik inflasi maupun resesi, terguncangnya kondisi ekonomi selalu berujung pada PHK para karyawan.
Sayangnya, dua situasi inilah yang terus diidap oleh sistem kapitalisme. Mengatasi inflasi akan menyebabkan resesi, sebaliknya mengatasi resesi dapat mengundang inflasi kembali. Hal ini dikarenakan sistem kapitalisme yang bertopang pada sektor ekonomi non riil berbasis riba.
Demikian pula mata uang kertas yang telah kehilangan jaminannya, hanya akan mengakibatkan krisis moneter. Kekuasaan AS yang memberi wewenang pada Bank Sentralnya untuk terus memproduksi dolar guna menyelamatkan ekonominya membuat daya ekonomi dunia menjadi tidak seimbang.
Maka penggunaan fiat money pun menjadi salah satu faktor yang menghambat penyelesaian persoalan krisis. Persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan menyingkirkan salah satunya, artinya baik sistem kapitalisme maupun penerapa fiat money, keduanya harus diakhiri untuk memperbaiki krisis global yang terjadi.
Maka sudah jelas bahwa pangkal dari kasus PHK yang terjadi dari tahun ke tahun seolah mimpi buruk tak berujung ini adalah penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini tidak menghormati keberadaan para pekerja melainkan hanya menganggap mereka sebagai bagian dari faktor produksi yang dapat dengan mudah disingkirkan bila perusahaan mengalami masalah. Tanpa peduli bagaimana nasib dan penderitaan yang akan menimpa para tenaga kerja itu ke depannya. Sungguh wujud kekejaman yang nyata.
Apabila kita memperhatikan bagaimana negara Islam dahulu berdiri dengan sistem ekonominya yang khas, niscaya akan kita dapati bahwa tidak pernah terjadi krisis keuangan berkepanjangan selama masa kepemimpinan Islam. Ini dikarenakan sistem ekonomi Islam bertumpu pada sektor riil, begitu pula mata uangnya yang berupa emas dan perak, sehingga tidak memerlukan jaminan barang berharga lain karena nilai mata uang itu sendiri telah terjamin oleh wujud zatnya.
Penggunaan mata uang emas dan perak pun menyebabkan kestabilan moneter sehingga krisis jarang terjadi. Selain itu, kesetaraan kurs antarnegara dengan penggunaan mata uang dan perak dapat mengurangi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam perdagangan internasional. Sistem mata uang emas dan perak akan menjaga kekayaan emas dan perak bagi setiap negara dan tidak akan beralih melainkan menjadi harga untuk barang dan jasa yang telah diperbolehkan syariat.
Jika sistem ekonomi Islam dengan standar mata uang emas dan perak ini diterapkan, tentunya akan mengantarkan dunia pada kestabilan ekonomi dan mencegah baik terjadinya resesi maupun inflasi yang dapat berujung pada PHK para karyawan. Selain itu, sistem ekonomi Islam yang khas telah mengatur dengan jelas terkait kontrak tenaga kerja dalam hukum ijarah, sehingga perusahaan tidak diperbolehkan melakukan PHK seenaknya yang menyelisihi akad kontrak kerja.
Negara yang menerapkan hukum syara secara kaffah akan menjamin hak-hak tiap individu rakyatnya, termasuk para karyawan atau tenaga kerja. Inilah solusi yang sejatinya dibutuhkan ummat Islam, bahkan warga dunia saat ini. Solusi yang dapat memutus tuntas problematika ekonomi akibat penerapan sistem kapitalisme.[Dms]
Penulis: Amiratul Adilah (Aktivis Mahasiswi, DIY)