21 April 2024

Dimensi.id-Virus corona atau covid-19 telah menjadi pandemi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pandemi ini telah mempengaruhi ekonomi rakyat terutama rakyat menengah ke bawah. Kebijakan yg dikeluarkan oleh pemerintah pun tidak tegas, seolah masih harus mempertimbangkan berbagai aspek lebih dulu dibandingkan mengalokasikan dana untuk rakyat.

Dikutip dari detik.com, “Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Pemerintah diminta jangan main-main dalam penggunaan APBN. Didik dan Fachru menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona.

Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah. “Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 triliun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp 27 triliun rupiah, dan kemudian naik lagi Rp 60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia,” kata kedua ekonom ini lewat keterangan tertulis, dikutip Minggu (29/3/2020)”.

Banyaknya jumlah korban yang terus meningkat tidak membuat pemerintah bertindak cepat, tegas dan langsung bergerak. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Harryadin Mahardika dalam vivanews.id “Pemerintah bisa menggunakan berbagai sumber diantaranya menerbitkan surat utang negara (SUN), realokasi anggaran di kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dan dari anggaran bendara umum negara.

Anggaran ini diberikan kepada masyarakat pekerja harian dan dari sektor UMKM. Karena ketika pemerintah melakukan social distancing hingga lockdown, mereka yang akan terpukul”. Namun, negara tidak kunjung memberikan respon yang cepat dan tegas.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu menerima bantuan IMF (Corona Loan) untuk penanganan pandemi covid-19 ini, sebaliknya pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar dapat memperbaiki ekonomi secara mandiri. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufikurohman dalam beritasatu.com, “Meski IMF dan World Bank mau memberikan pinjaman untuk negara terdampak Covid-19, saya pikir lebih baik kita memanfaatkan sumber daya yang ada.

Bangsa kita ini adalah bangsa besar yang memiliki karakter pejuang hebat. Hanya saja, beranikah kita mengambil langkah itu. Karena sebetulnya kita memiliki beberapa sumber-sumber dana yang bisa digunakan tanpa harus berutang kepada IMF atau World Bank. Sebab seringkali pinjaman dari dua lembaga tersebut malah menjadi buah simalakama apabila kebijakan-kebijakannya tidak ditaati.” kata Rizal Taufikurohman.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab dalam menghadapi masa paceklik yang terjadi di Madinah. Pada saat masa paceklik yang terjadi kurang lebih 9 bulan itu, khalifah Umar langsung bertindak cepat dan tegas. Beliau langsung menghubungi gubernur Mesir, gubernur Irak, gubernur Persia dan daerah yang kaya untuk meminta bantuan. Para gubernur itupun langsung memberikan bantuan yang sangat banyak ke madinah yg mengalami paceklik pada waktu itu.

Dikutip dari alwaie.id, Sebagaimana yang diceritakan di dalam buku The Great Leader of Umar bin Khattab karya Dr. Muhammad ash-Shalabi, Khalifah Umar langsung bertindak cepat ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis. Khalifah Umar segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan.

Petugas Khalifah Umar langsung mendatangi Amru bin al-Ash, gubernur di Mesir, “Dari hamba Allah, Umar bin al-Khaththab, Amirul Mukminin, untuk Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah padamu. Selanjutnya, tegakah kau melihatku dan orang-orang di sekitarku, sementara engkau dan orang-orang di sekitarmu hidup penuh kenikmatan? Tolonglah kami, tolonglah kami.”

Amru bin Ash membalas, “Untuk hamba Allah, Amirul Mukminin, dari Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu. Saya memuji Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya. Selanjutnya, bantuan akan segera tiba. Untuk itu, bersabarlah. Saya akan mengirim kafilah untukmu. Yang depan berada di dekatmu, sementara yang belakang berada di dekatku. Saya berharap bisa membawa bantuan melalui laut.”

Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim  lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar.

Khalifah Umar juga rela hanya memakan minyak zaitun dan membiarkan perutnya kelaparan selama masa paceklik. Khalifah Umar mengatakan bahwa ia bersumpah tidak akan makan daging dan mentega selama rakyatnya belum sejahtera. Beliau juga rela untuk ikut serta dalam membagikan makanan, menyembelih hewan dan membagikan dagingnya ke rakyat. Bahkan, beliau juga mengatakan andaikata aku harus memanggul gandum dan mengantarkan ke setiap rumah agar rakyatku kenyang, maka aku rela.

Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ra. di atas menunjukkan kecerdasan beliau  dalam membuat keputusan, mengatur dan mengelola seluruh struktur pemerintahan di bawahnya sehingga bisa cepat, sigap dan tuntas dalam melayani krisis ekonomi.

Lembaga-lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat, baik yang bergerak dalam bidang finansial atau yang lainnya, langsung diminta bergerak cepat. Khalifah sendiri yang bekerja dalam posko-posko tersebut, memastikan semua berjalan optimal.

Sungguh sangat berbeda dengan kepemimpinan sekarang, dimana untuk menyelamatkan nyawa rakyat saja harus melalui pertimbangan yang bertele-tele, keputusan yang tidak sigap dan tidak adanya kesinambungan antara pusat dan daerah.

Akhirnya rakyat kembali menjadi korban, ditelantarkan oleh negara. Negara yang seharusnya mengayomi rakyat, malah berbuat sebaliknya. Padahal dalam hadits telah disebutkan bahwa “Tidaklah seorang pemimpin mengurusi rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyat, kecuali Allah mengharamkan baginya surga” (HR. Bukhari).

Wallahu a’lam bishowab[ia]

Penulis : Kharisma Devi

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.