3 Oktober 2022

Dimensi.id-Di tengah wacana kenaikan tarif ojol (ojek online), informasi kebocoran data registrasi kartu seluler prabayar mencuat hingga menggegerkan dunia maya. Dilansir oleh laman tirto.id (1/9/2022), dunia maya seketika geger setelah akun Twitter @SRifqi mengunggah informasi kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu prabayar yang meliputi NIK, nomor telepon, nama, dan tanggal pendaftaran. Diduga miliaran data ini diperjualbelikan secara ilegal.

Menanggapi hal ini, Meutya Hafid, Ketua Komisi l DPR RI mengatakan Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) harus menjelaskan secara terang-terangan informasi kebocoran tersebut. Sebab, program registrasi kartu prabayar adalah bagian dari Kominfo. (detikjateng, 2/9/2022)

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate membantah adanya tuduhan kebocoran data tersebut. Masih dalam laman yang sama, Johny menegaskan bahwa data tersebut tidak ada di Kominfo. Ia pun berjanji akan segera mengusut asal-usul kebocoran tersebut.

Kebocoran Berkali-kali 

Pada faktanya, kebocoran data di negeri ini bukan hanya sekali terjadi. Suara.com (2/9/2022) mewartakan bahwa telah terjadi sejumlah kebocoran data sepanjang tahun 2020-2022.

Di tahun 2020, kebocoran data dikabarkan menimpa 91 juta data pengguna Tokopedia, 1,2 juta pengguna Bhinneka.com, serta 2,3 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia.

Sedangkan pada tahun 2021, kebocoran data diberitakan menimpa jutaan pengguna aplikasi. Seperti; BPJS, BRI Life, eHAC, sertifikat vaksin Jokowi, pengguna Bank Jatim, database Polri, serta Facebook. Diduga semua data-data pengguna aplikasi ini diperjualbelikan secara ilegal.

Sementara itu, di tahun 2022 ini sudah beberapa kali terjadi kebocoran data. Seperti kebocoran data PLN, Indihome, dan yang baru-baru ini adalah kebocoran 1,3 juta data pengguna SIM Card.

Berkaca dari fakta ini, memunculkan pertanyaan besar kenapa yang demikian bisa terus terjadi? Di mana peran pemerintah dalam menjamin pengamanan pada masyarakatnya?

Lemahnya Peran Pemerintah dan Negara 

Jika ditelusuri, berulangnya kebocoran data masyarakat, mengindikasikan lemahnya tanggung jawab pemerintah dan negara dalam menjamin serta melindungi keamanan data rakyatnya. Kebocoran data yang terus terjadi menjadi bukti nyata gagalnya pemerintah menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas.

Sejatinya, kebocoran data yang terus berulang adalah alarm keras bagi pemerintah. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini dengan serius sampai tuntas. Sebab, jika dibiarkan kebocoran identitas rakyat ini akan terus terjadi dan merugikan masyarakat. Data masyarakat (nama, KTP, nomor telepon, dan lainnya) yang bocor, bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga berpotensi memunculkan berbagai macam kejahatan. Seperti penipuan online, pembajakan, bahkan digunakan untuk mengakses pinjaman online.

Namun sayang pemerintah dalam hal ini tampak abai. Sehingga kasus serupa terus berulang. Pemerintah seolah mengingkari kewajibannya dalam menjamin keamanan rakyat.

Konsekuensi Penerapan Sistem Kapitalisme-sekuler 

Inilah konsekuensi logis dari penerapan sistem Kapitalisme-sekuler. Sistem ini telah melahirkan para penguasa yang abai mengurusi rakyatnya. Negara yang berlandaskan sistem ini tidak menempatkan keamanan rakyat sebagai prioritas. Maka tidak heran, kebocoran data rakyat terus terjadi berkali-kali, seolah dibiarkan.

Penerapan Sistem Kapitalisme-Sekuler, telah menjadikan manusia menghalalkan segala cara agar dapat meraih keuntungan. Pasalnya, Kapitalisme adalah sistem yang mendewakan materi. Sementara Sekuler adalah paham pemisahan agama dari kehidupan. Inilah yang menjadikan manusia sangat mudah terjerumus kedalam kejahatan. Bahkan, pembobolan data yang haram juga tetap dilakukan demi meraih materi. Apalagi saat ini untuk mencari pekerjaan yang halal demikian sulit.

Hal ini diperparah dengan lemahnya hukum yang ada. Dalam sistem Kapitalisme-sekuler, hukum demikian lemah, sehingga menjadikan negeri ini darurat keamanan. Para pelaku kejahatan pun tidak pernah merasa jera, karena tidak ada hukum dan sanksi yang memberatkan mereka. Alhasil, berbagai kejahatan terus terjadi seolah tidak ada habisnya.

Sistem Islam Menjamin Keamanan Identitas Rakyatnya

Tentunya, hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Sebagai agama sempurna, Islam hadir ke dunia ini untuk mengatasi segala macam masalah kehidupan. Termasuk masalah kebocoran data masyarakat. Dalam Islam, data masyarakat demikian dilindungi. Karena menyangkut identitas dan privasi masyarakat.

Tidak seperti sistem Kapitalisme-sekuler yang abai terhadap rakyatnya, sistem Islam akan menjaga, menjamin dan memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya dengan segenap jiwa raga. Baik itu yang menyangkut kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan maupun keamanan.

Ketika terjadi kriminalitas atau bahkan baru berpotensi ke arah timbulnya kriminalitas, seperti kebocoran data, maka negara Islam dan pemimpinnya akan mengerahkan segala kemampuan agar masalah ini segera teratasi dan tidak berulang. Negara Khilafah tidak akan membiarkan tindak kriminal semacam ini ataupun kejahatan lainnya merajalela.

Negara Khilafah akan sekuat tenaga mencegah terjadinya segala macam bentuk kejahatan. Sejak dini, negara Khilafah akan membina ketakwaan dan keimanan rakyatnya dengan menerapkan sistem pendidikan agama yang kuat. Sehingga rakyat menjadi pribadi yang taat pada syariat dan jauh dari hal yang berbau maksiat.

Islam memandang, meretas/membobol identitas/data tanpa perizinan sang pemilik adalah sebuah dosa/maksiat. Tersebab itu, negara Khilafah tidak akan mentolerir perbuatan tersebut. Khilafah akan memberlakukan sanksi (ta’zir) tegas bagi para pelakunya. Walaupun, boleh jadi peretasan tersebut akan menghasilkan banyak materi.

Khilafah pun akan mengondisikan lingkungan yang islami. Amar ma’ruf nahi mungkar dan budaya saling menasehati akan selalu dijaga. Didukung oleh peran aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat dari kejahatan. Sehingga ketika kejahatan data terjadi, akan segera bisa dicegah dan diatasi.

Selain itu, negara Khilafah dan pemimpinnya juga akan memberikan jaminan kebutuhan hidup bagi rakyat. Sandang, pangan, papan akan terpenuhi dengan baik, lapangan kerja pun mudah diperoleh. Sehingga, tidak ada alasan bagi rakyatnya untuk melakukan kejahatan, penipuan, dan memperjualbelikan data orang lain.

Demikianlah cara Islam dalam melindungi keamanan rakyatnya. Karena itu, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk kembali kepada Islam dan menerapkannya secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Niscaya, kasus kebocoran data masyarakat akan dapat diselesaikan sampai tuntas.

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: