7 Desember 2022

Dimensi.id-Benang kusut persoalan Bantuan Sosial (bansos) salah sasaran hingga kini masih berlanjut. Melansir Kompas.com (26/5/2022) bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil mengungkap ada tiga jenis bansos yang tidak tepat sasaran di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Yakni, bansos PKH (Program Keluarga Harapan, BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), serta BST (Bantuan Sosial Tunai). Tak tanggung-tanggung, salah sasarannya ada yang mencapai Rp6,93 triliun. 

Menyikapi hal ini, tanggapan keras datang dari Anggota  DPR dari fraksi PKB, Maman Imanul Haq. Dilansir oleh laman yang sama, Maman mengatakan temuan BPK tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun. Karena itu, ia mengimbau agar masalah ini harus secepatnya ditindaklanjuti. Menurut Maman, agar tepat sasaran, maka dalam penyaluran bansos diperlukan kesamaan data, transparansi dan berkesinambungan. 

Menyaksikan fakta di atas, bansos yang kerap salah sasaran hingga mencapai triliunan, mencuatkan pertanyaan besar. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Apa penyebabnya? 

Jika kita telusuri, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan bansos salah sasaran yakni; pertama, tidak berjalannya verifikasi dan validasi data kemiskinan. Sehingga masyarakat yang tergolong mampu masih terdata. Kedua, di antara para pemangku kepentingan terjadi konflik regulasi sehingga membuat koordinasi minim. (Kompas.com, 22/11/2021)

Berkaca dari sini, kita bisa melihat bahwa buruknya kinerja dan implementasi bansos, hingga berpotensi merugikan negara semakin menegaskan bahwa rezim saat ini tak siap melayani dan mengurusi rakyat. Pemerintah pun tampak tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan program bansos tersebut. Sebab, jika memang pemerintah bersungguh-sungguh dalam menjalankan program tersebut, tentunya akan segera mengatasi penyebab bansos salah sasaran. Namun nyatanya tidak demikian, seolah terjadi pembiaran. Sehingga kisruh bansos terus terjadi.

Sejatinya, karut-marut masalah bansos di tanah air tidak bisa dilepaskan dari sistem Kapitalisme-sekuler. Dalam sistem ini negara dan penguasa kehilangan fungsinya sebagai pengurus rakyat. Hal ini karena karakter kepemimpinan khas Kapitalisme, membuat rakyat sendiri dianaktirikan dengan kebijakan-kebijakan yang pro-asing. 

Maka tidak heran, jamak kita dapati kebijakan yang dikeluarkan rezim seringkali menyulitkan rakyat dan sementara di sisi lain memudahkan kepentingan asing. Hal ini terbukti dari program bansos. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk mendapatkan bansos, rakyat harus memenuhi syarat dan ketentuan administrasi. Dimana dalam perjalanannya tak jarang rakyat harus berhadapan dengan proses yang berbelit. Dilansir oleh pikiranrakyatdepok.com (27/5/2022), beberapa syarat untuk dapat menerima bantuan sosial adalah memiliki KTP, tergolong miskin/rentan miskin, terdampak pandemi Covid-19, dan lain sebagainya. Sementara untuk kepentingan asing, hal semacam itu tidak berlaku. Lihat saja, bagaimana asing dengan mudahnya keluar masuk Indonesia, mereka bebas berbisnis dan membuka usaha tanpa ada syarat yang memberatkan.

Tidak demikian dalam Islam. Sebagai agama paripurna, Islam hadir ke dunia untuk mengatasi seluruh masalah kehidupan. Dalam pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan tugas dan kewajiban negara beserta penguasa. Hal ini karena tugas negara dan penguasa adalah meriayah (mengurusi) rakyat. Rasulullah saw. bersabda: 

“Imam (khalifah) itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad) 

Sebagai representasi dari hadis tersebut, maka  negara dan penguasa yang berlandaskan Islam, akan berjuang sekuat tenaga melaksanakan tanggung jawabnya meriayah (mengurus), melindungi, dan memastikan kemaslahatan rakyat sebaik mungkin. 

Dalam hal bantuan sosial, negara Islam (Khilafah) dan pemimpinnya (Khalifah) akan memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat menerimanya secara merata. 

Untuk menghindari ketidakakuratan data penerima bantuan, negara Khilafah dan Khalifah akan selalu memperbaharui data. Pendataan yang rinci akan dilakukan ke setiap daerah, dari mulai provinsi hingga pelosok desa. Pengawasan ketat terhadap distribusi penerima bantuan pun akan dilakukan dengan ketat. Uniknya, seluruh bantuan sosial ini diberikan kepada seluruh warganya yang membutuhkan. Baik muslim maupun nonmuslim. Tanpa syarat yang rumit, apalagi melalui proses berbelit. Sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika di Jazirah Arab terjadi musim paceklik, Khalifah Umar memerintahkan para pejabat khusus untuk mengurusi distribusi bantuan makanan hingga ke pelosok negeri. Bahkan, demi memastikan bantuan diterima oleh rakyat, beliau sampai rela turun langsung ke lapangan. 

Demikianlah betapa hebatnya negara dan penguasa Islam dalam mengurusi dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Sungguh selama sistem Kapitalisme-sekuler diterapkan, negara dan sosok pemimpin seperti itu tidak akan pernah kita temui. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita mencampakkan sistem Kapitalisme-sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam. Niscaya, bantuan sosial salah sasaran tidak akan ada lagi. Seluruh rakyat pun akan mengecap manisnya kesejahteraan hidup. 

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.