6 Desember 2022

Dimensi.id-Baru-baru ini, mahasiswa kembali bergerak. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI (Seluruh Indonesia) melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung DPR RI, pada tanggal 11 April 2022 dengan membawa 6 tuntutan. Tuntutan pertama, mahasiswa meminta Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena jelas-jelas mengkhianati konstitusi. Kedua, Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk pasal-pasal yang bermasalah serta dampak yang ditimbulkan.

 

Ketiga, mahasiswa menuntut agar Presiden Jokowi menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah-tengah masyarakat, semisal minyak goreng. Keempat, mahasiswa meminta Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng serta melakukan evaluasi terhadap menteri terkait. Kelima, mahasiswa meminta presiden untuk menyelesaikan konflik agraria. Keenam, mahasiswa meminta presiden beserta wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya. Mahasiswa berharap tuntutan ini segera terpenuhi dan Presiden melaksanakan apa yang menjadi tuntutan mereka. (deskjabar.pikiran-rakyat.com).

 

Tak hanya di Jakarta, sebelumnya di daerah-daerah pun terjadi aksi demo mahasiswa, salah satunya di kota Tasikmalaya. Aksi ini merupakan respon mahasiswa terhadap pemerintah yang dinilai tidak bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada di negeri ini sehingga menyebabkan masyarakat hidup dengan kesulitan. Alih-alih mengatasi masalah, justru pemerintah menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang akan menyebabkan rakyat sengsara. (Republika.co.id)

 

Fakta yang terjadi di lapangan merupakan bukti penolakan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Namun, sebagai seorang mahasiswa yang dikenal sebagai kaum intelektual, tentunya tak cukup memahami sampai pada fakta saja. Mahasiswa harus memahami dan menyadari bahwa kebijakan penguasa yang pro elit dan oligarki bersumber dari sistem politik demokrasi. Dimana sistem ini lahir dari ideologi Kapitalisme.

 

Sudah kesekian kalinya rezim berkuasa di negara ini, akan tetapi nyatanya semua gagal menyejahterakan penduduk negeri. Selama rezim masih menjalankan ideologi batil (kapitalisme-liberalisme) Indonesia tidak akan pernah berubah. Maka, sudah seharusnya mahasiswa memiliki agenda pergerakan yang mandiri dan bebas dari campur tangan rezim. Mahasiswa muslim sebagai agen perubahan sosial, sudah seharusnya memilih asas perubahan yang benar dalam merespon berbagai persoalan yang ada, sehingga terbebas dari berbagai kepentingan yang melanggengkan kezaliman.

 

Asas perubahan yang benar (sahih) akan mewujudkan perubahan yang hakiki, yakni perubahan dari sistem kapitalisme-liberalisme kepada sistem yang benar, yakni sistem Islam. Perubahan yang benar tidak akan terbeli oleh iming-iming uang dan kekuasaan. Persis seperti perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau diiming-imingi duniawi, maka Rasulullah pun menolak dengan tegas.

 

Demikianlah sikap yang harus dilakukan mahasiswa. Teguh dalam perjuangan dan mendasarkan aktivitasnya pada asas yang sahih, yakni akidah Islam. Islam harus dijadikan kaidah dan kepemimpinan berpikir. Sehingga, setiap tuntutan dan gerakan mahasiswa lahir dari kebenaran (wahyu Allah), bukan kepentingan pragmatis yang hanya berefek dalam jangka pendek.

 

Akidah Islam juga akan mengarahkan mahasiswa pada perjuangan yang benar, yaitu menjadikan penerapan ideologi Islam sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi, salah satunya di Indonesia. Sehingga masalah yang terjadi akan diselesaikan sesuai dengan syariat Islam. [smd].

Wallahu ‘alam bishawwab

 

 

Penulis: Sabrina

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.