7 Desember 2022

Dimensi.id-Dampak pandemi covid-19 dan kelangkaan migor belum selesai. Kini beban rakyat ditambah lagi dengan naiknya harga BBM non subsidi jenis bensin (RON 92), berlaku mulai jumat 1 April 2022. Harga menjadi dikisaran Rp 12.500 sampai Rp 13.500 perliter dari sebelumnya Rp. 9000 sampai 9.400 perliter. Kebijakan yang memberatkan rakyat tentunya.  Ini bisa dilihat dari efek domino yang muncul, seperti kelangkaan pertalite meski  harga tidak mengalami perubahan, stabil di harga Rp 7.650 perlliter. Diperkirakan kelangkaan pertalite karena pengguna pertamax beralih ke pertalite yang selisihnya jauh lebih murah.

Fakta berikutnya, kenaikan pertamax juga berdampak dibidang ekonomi yaitu distribusi barang dan harga. Sudahkah semua dampak ini masuk dalam antisipasi pemerintah? Agar tidak muncul lagi statement yang menyalahkan rakyat sebagaimana terjadi pada kasus tingginya harga migor. Bahwa mahalnya migor karena terjadi panic buyying di masyarakat. Benarkah karena kepanikan? Bagaimana dengan cpo sawit yang mulai dialihkan untuk program biosolar? Bagaimana dengan fakta ekspor cpo sawit diluar ketentuan negara? Fakta masyarakat panik memang terjadi dan ini adalah dampak bukan penyebab. Tapi bukankah semua itu terjadi karena masyarakat melihat tidak ada solusi, sementara harga migor terus naik hingga menembus 50 ribu/2 liter?

Banyak pertanyaan kritis yang busa diajukan dari kasus migor sebelumnya. Lalu apa yang terjadi dengan BBM ?

Kapitalisasi BBM

Beragam alasan dikemukakan saat menaikkn harga BBM. Mulai dari mengikuti harga minyak dunia, mengurangi subsidi dengan begitu APBN tidak jebol, harga dalam negri sangat murah dibanding negara lain, dll.

Jika diteliti lagi kenapa terjadi kelangkaan? Sebenarnya tidak semata-mata beralihnya pengguna pertamax ke penggunaan pertalite. Akan tetapi lebih pada tidak segeranya pemerinntah membayar utang ke pertamina. Maka sebelum pertamax resmi naik, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah untuk membayar kompensasi kepada Pertamina. “Komisi VII mendesak pemerintah agar kompensasi kepada Pertamina yang bernilai Rp100 triliun segera dibayarkan guna mencegah krisis likuiditas Pertamina yang dapat mengganggu pengadaan dan penyaluran BBM nasional,” tuturnya saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII, Selasa (29/3/2022).

Dengan kata lain, pertalite memang tidak naik namun jika subsidi ke pertamina tidak dibayar akan berimbas pada pasokan pertamina ke masyarakat. Akhirnya rakyat lagi yang susah. Penyesuaian harga pertamax ini juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perusahaan minyak asing seperti Chevron, Petronas, dan Shell . Dimana minyak mereka selevel pertamax sudah mencapai harga Rp. 16.000 sedang Indonesia masih harga Rp 9000/liter. Penyesuaian ini bertahap dari 12.500  yang rencana  berikutnya ke angka Rp 16.000.

Ada 40 perusahaan asing yang telah memegang izin pendirian SPBU . Setiap perusahaan tersebut diizinkan membuat 2000 SPBU dan menguasai seluruh produksi dari hulu ke hilir. Jelas Indonesia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menentukan harga serta mengelolanya sendiri.  Perusahaan asinglah yang menguasai migas dan  yang akan meraup keuntungan. Selain fakta tersebut, hajat hidup masyarakat dikurangi, sementara subsidi diberikan ke beberapa perusahaan batubara dan ongkir online.

Setiap tahun, keuangan negara tersedot Rp 1,26 triliun hanya untuk menyubsidi kebutuhan solar jasa angkutan hasil tambang batubara di Jambi. Kondisi itu menjadi satu ironi di tengah besarnya defisit keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Truk-truk mengisi solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Dengan hitungan rata-rata pembelian 100 liter per truk.

Selain itu, pemerintah menyiapkan dana Rp 500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim dari pembelian barang melalui daring (online) pada Harbolnas yang berlangsung pada H-10 atau H-5 menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah. Bisa dikatakan subsidi ini lebih membantu kalangan pengusaha daripada rakyat. Mirisnya lagi, dana hasil pengurangan subsidi BBM (termasuk pertamax) selama ini tidak diketahui kemana dana itu dialihkan.

Dari semua fakta diatas, rakyatlah yang tetap menjadi tumbal. Semua ini terjadi  dalam sistem sekuler kapitalis. Dalam kapitalis, negara lebih berperan menjadi kepanjangan tangan para kapital. Lalu untuk sejahtera, kepada siapa rakyat berharap?

Harapan Sejahtera Ada Pada Islam

Menurut Imam , Taqiyyudin an-Nabhani, hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan harus dikelola oleh negara. Tidak akan terjadi pihak swasta baik dalam negeri atau asing yang menguasai tambang seperti yang terjadi hari ini. Sedang hasil tambang yang dikelola oleh negara tadi, hasilnya harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk bahan yang murah berbentuk subsidi untuk berbagai kebutuhan primer masyarakat atau warga negara semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Subsidi dalam kapitalis terus dikurangi karena SDA yang sejatinya bisa menjadi pemasukan besar negara dan hak rakyat telah dikuasai pihak asing.

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga: kepemilikan pribadi, kepemilikan umun dan kepemilikan negara. Dengan batasan kepemilikan yang jelas, hak umum seperti tambang minyak akan bisa dinikmati rakyat dengan mudah dan murah. Tentu sistem kepemilikan ini akan bisa terealisasi dengan sempurna dalam penerapan sistem Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Inilah kesempurnaan sistem dari zat yang menciptakan manusia, Allah Swt. Negara serta rakyatnya akan dipenuhi keberkahan hidup sebagaimana firman Allah Swt: “Sungguh, pada kaum Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) “Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Q.S. Saba’: 15)

Wallahu a’lam Bisshowab. [Dms]

 

Penulis: Nuha

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.