6 Desember 2022

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bicara soal logo label halal baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Gus Yaqut, mengatakan bahwa label tersebut mulai berlaku hari ini secara nasional.

 

Gus Yaqut mengatakan, dengan diluncurkannya label halal baru, maka logo uang lama tidak berlaku lagi secara bertahap. Sebab, kata Gus Yaqut, yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal adalah pemerintah. “Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan Undang-undang, diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan lagi ormas,” ucap Gus Yaqut.

 

Sebelumnya Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham membeberkan alasan pergantian logo label halal ini. Menurut dia, hal tersebut merupakan amanat dari PP No 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal. Disebutkan bahwa yang berwenang mengeluarkan logo label halal adalah BPJPH.

 

Setelah logo label halal tersebut diluncurkan, beragam respons muncul dari masyarakat. Salah satunya ada yang menilai logo tersebut sulit dibaca dan dipahami. Masyarakat kadung akrab dengan dengan label halal bundar dengan tulisan “Majelis Ulama Indonesia” dan di tengahnya disertai kaligrafi berbahasa Arab. Bentuk label Halal baru Indonesia terdiri atas dua objek yaitu bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas lancip ke atas.

 

Kita puluhan tahun dilatih bahwa mencari sesuatu berdasarkan logonya, jarang sekali kita mencari sesuatu berdasarkan tulisan yang tertera, logo sudah seperti identitas. Kalau kita mencari informasi dari sebuah produk apakah halal atau tidak kita akan mencari tulisan حلال‎ dalam sudut kemasan. Bahkan jika seorang non muslim yang tidak bisa membaca huruf hijaiyah tetap bisa mengenali bahwa itu tulisan Halal.

 

Sertifikasi halal pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi jaminan keamanan bagi setiap muslim dalam mengkonsumsi produk makanan. Ketika ada jaminan halal bagi setiap produk yang beredar, masyarakat tidak akan was-was sebab ada kepastian bahwa apa yang mereka konsumsi adalah benar sesuai syariat Islam.

 

Perlu dipahami berkurangnya peran MUI dalam menetapkan sertifikasi halal adalah imbas dari UU Omnibus Law. UU ini memberi ruang pada BPJPH bahkan pihak lain dalam menerbitkan sertifikasi halal. Meski pengurangan tersebut tidak frontal, proses dan alur sertifikasi halal yang selama ini berjalan ketat rupanya tidak dikehendaki para pelaku bisnis sesuai amanat omnibus Law.

 

Pengetatan regulasi itu akhirnya dilonggarkan dengan perubahan pasal pada UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. Sekilas kebijakan memangkas beberapa proses panjang sertifikasi tampak berpihak pada pelaku usaha mikro. Hal ini patut dilihat kembali, benarkah pemerintah benar-benar ingin memudahkan usaha bagi pelaku UMKM ?

 

Sertifikasi halal yang selama ini dijalankan oleh MUI dinilai beberapa kalangan sebagai ladang bisnis dalam bentuk monopoli label Halal. Pengelolaan dan hasil sertifikasi halal dinilai tidak transparan. Pelaku usaha mikro juga ada yang mengeluhkan biaya sertifikasi  terbilang mahal. Tak dipungkiri produk pangan halal saat ini menjelma menjadi ladang bisnis yang menguntungkan apalagi berkembangnya budaya konsumerisme di negeri ini. Mungkin potensi itulah yang dilihat pemerintah sebagai peluang investasi.

 

Menghilangkan segala hal yang menghambat investasi menjadi asas utama terciptanya Omnibus Law tidak terkecuali sertifikasi halal industri pangan. Bila peluang investasi menjadi pertimbangan dalam liberalisasi halal pangan, bukan tidak mungkin standart halal haram makin rancu, bias dan kabur. Jangankan yang tidak berlabel halal yang berlabel halal saja terkadang masih diragukan jika masyarakat tidak jeli melihat komposisi suatu produk.

 

Hak rakyat  terhadap jaminan produk halal sejatinya merupakan hak rakyat dari pemimpinnya. Oleh karena itu, berdasarkan dorongan iman dan kewajiban, negara sudah semestinya melakukan berbagai cara untuk memastikan semua barang Yang dikonsumsi rakyat dijamin kehalalannya.

 

Aturan ini tentu tidak boleh membebani rakyat terutama para produsen barang. Mereka Justru harus diberi kemudahan termasuk dalam hal regulasi dan pembiayaan. Karena sekali lagi tugas negara dalam Islam adalah mengurus seluruh urusan rakyat dan menjaga kemashlahatan warganya. Jangan sampai 2 hal diatas yakni regulasi dan biaya administrasi berpengaruh dalam perhitungan komponen biaya produksi yang membuat harga-harga barang menjadi mahal.  Apalagi memicu munculnya sikap curang seperti melakukan pemalsuan akibat sulitnya para produsen mendapatkan sertifikasi halal.

 

Penerapan sistem sekuler kapitalisme neoliberal memang nyata-nyata telah membuat umat hidup dalam kesempitan. Kehalalan dan keharaman bercampur di dalam banyak hal, tidak jarang sangat sulit dibedakan. Oleh karenanya umat semestinya sadar bahwa hanya dalam sistem Islam jaminan produk halal bisa benar-benar diwujudkan. Karena sistem Islam tegak di atas akidah Islam dan berfungsi sebagai penegak seluruh aturan umat Islam termasuk menjamin produk halal. Wallahu a’lam bish-showab.

Penulis: septi

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.