6 Desember 2022

Oleh Reni Rosmawati
Ibu Rumah Tangga

Sungguh malang nasib rakyat di negeri ini. Di tengah himpitan ekonomi akibat wabah Corona dan gonjang-ganjing kelangkaan minyak goreng, kini masyarakat kembali harus menelan pil pahit seiring dengan naiknya harga gas elpiji nonsubsidi. Dilansir oleh Kompas.com (1/3/2022), kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi telah membuat masyarakat khususnya para pedagang histeris. Seorang pedagang dan pemilik warung kopi di Pasar Lipat Kajang, Aceh bernama Atak mengungkapkan bahwa kenaikan ini sangat memberatkan. Ia pun berharap elpiji dapat turun dan stabil kembali.

Diketahui, harga gas LPG (liquefied petroleum gas) ukuran 5,5 kg dan 12 kg alias gas elpiji nonsubsidi telah dinaikkan oleh PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 27 Februari 2022 kemarin. Irto Ginting selaku Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (Persero) mengatakan kenaikan ini dilakukan guna mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Penyesuaian harganya pun telah mempertimbangkan keadaan dan kemampuan pasar elpiji nonsubsidi dan lebih kompetitif dibandingkan negara-negara di ASEAN.

Harga gas elpiji nonsubsidi saat ini menjadi Rp15.500 per kilogram dari sebelumnya Rp13.500 per kilogram. Kenaikan harga di setiap daerah pun berbeda-beda. Tetapi untuk wilayah Pulau Jawa harga dipatok Pertamina yaitu Rp88.000 untuk tabung 5,5 kg dan Rp187.000 untuk tabung 12 kg. (Kompas.com, 1/3/2022)

Pada faktanya, kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi akan semakin membebani dan menambah derita rakyat. Kenaikan gas elpiji nonsubsidi akan berdampak besar pada kehidupan dan laju ekonomi rakyat. Bagaimana tidak, naiknya gas elpiji nonsubsidi tentunya akan membuat daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap gas tersebut mengalami penurunan. Sehingga masyarakat akan berbondong-bondong beralih pada gas bersubsidi. Sedangkan jumlah komoditas gas bersubsidi sendiri masih terbatas.

Dilansir oleh laman (Bisnis.com, 13/6/2021), kuota gas elpiji bersubsidi ada sekitar 7,5-8 juta metrik ton dan hanya diperuntukkan bagi kurang lebih 25 juta rakyat yang tidak mampu. Sementara menurut pencatatan tim dukcapil jumlah penduduk Indonesia sendiri per 30 Desember 2021 mencapai 273.879.760 jiwa.

Dari fakta ini, bisa dibayangkan naiknya gas elpiji nonsubsidi akan membuat rakyat kembali menjadi korban. Seperti pada kasus minyak goreng, masyarakat akan mengantri, bersaing dan berlomba dengan masyarakat lainnya untuk mendapatkan gas elpiji bersubsidi. Akhirnya, tidak menutup kemungkinan gas elpiji bersubsidi pun akan mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Karena gas tersebut menjadi rebutan di pasaran.

Namun sayang pemerintah seolah menutup mata akan hal ini. Dampak memberatkan rakyat seolah tidak menjadi prioritas dan perhatian pemerintah. Masyarakat dibiarkan terus menanggung beban hidup yang begitu berat dengan dalih harga gas naik menyesuaikan dengan harga migas dunia.

Sejatinya, kenaikan gas elpiji nonsubsidi dan gonjang-ganjing penjualan migas di tanah air, adalah akibat pengelolaan SDA diserahkan kepada sistem Kapitalisme-Neoliberal. Sistem ini telah gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Pasalnya, paradigma kepemimpinan dan tata kelola yang diadopsi sistem Kapitalisme-Neoliberal bukan dalam rangka meriayah atau melayani dan mengurus rakyat, melainkan hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu (pemilik modal). Akibatnya keuntungan bagi pihak korporat lebih dominan dari pada kemaslahatan rakyat.

Kebijakan kapitalistik telah memberikan kebebasan kepada korporat dalam berinvestasi dan mengelola sumber daya alam negeri ini. Mirisnya, negara hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan kepentingan mereka melalui pengesahan undang-undang.

Hal ini terbukti dari lahirnya UU No 20 Tahun 2001 tentang migas. Sejak awal UU ini telah merestui adanya liberalisasi migas dan melegalkan korporat untuk mengeksploitasi migas tanah air. Keadaan ini diperparah dengan terbitnya UU No 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam UU ini disebutkan melalui investasi, maka sektor migas dan pertambangan boleh dikuasai perusahaan asing. Sedangkan rakyat dijadikan pasar dagangnya. Itulah mengapa, meski negeri ini memiliki kekayaan migas yang melimpah namun rakyat tak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah terlebih gratis. Karena justru negara menyerahkan pengelolaan dan memberikan keuntungan terbesarnya pada swasta.

Tidak demikian dalam sistem Islam. Pengelolaan SDA dalam Islam akan dijalankan sesuai syara dan hanya berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, SDA termasuk gas elpiji tidak boleh dikelola oleh individu ataupun korporasi. Karena dalam pandangan ekonomi Islam, gas termasuk kategori kepemilikan umum sehingga harus dikuasai dan dikelola oleh negara secara mandiri, untuk kemudian hasilnya didistribusikan kepada rakyat secara adil dan merata.

Rasulullah saw. bersabda: “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa seluruh harta milik umum (SDA), tidak boleh dieksploitasi apalagi dikuasai oleh individu ataupun kelompok tertentu. Tersebab itulah negara yang menerapkan sistem Islam (khilafah) tidak akan membiarkan siapapun menguasainya. Terlebih lagi bagi para korporat asing dan aseng.

Sejarah mencatat, hampir 14 abad lamanya, sistem Islam mampu mewujudkan kesejahteraan dan memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Hal ini karena dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), negara dan penguasa berfungsi menerapkan syariat Islam secara total guna menjamin keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Negara khilafah dan khalifah akan melaksanakan tanggung jawabnya meriayah (mengurus), melindungi, dan memastikan kemaslahatan rakyat sebaik mungkin.

Negara yang berlandaskan Islam berpandangan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah melayani dan mengurus, bukan berbisnis. Tersebab itulah, negara Islam akan berjuang sekuat tenaga menjamin ketersediaan gas dan kebutuhan pokok lainnya dengan semaksimal mungkin. Negara dan penguasa Islam akan bertindak sebagai penanggung jawab yang menyediakan pasokan bahan bakar minyak (gas). Sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah dan murah.

Demikianlah penjelasan tentang betapa sempurnanya sistem Islam dalam mengelola SDA dan mengurusi rakyat. Dari sini, maka jelaslah hanya Islam satu-satunya solusi bagi gonjang-ganjingnya migas di negeri ini. Karena itu sudah saatnya kita menyadari bahwa kembali kepada Islam dan syariat-Nya merupakan hal yang urgen saat ini. Karena hanya Islamlah sistem yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.