7 Desember 2022

Melonjaknya kasus Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 50 persen, menimbulkan gejolak di masyarakat. Kebijakan itu dirasa kurang tepat untuk pembelajaran siswa. “Kalau PTM 50 persen itu pembelajaran tidak maksimal, lebih baik tetap 100 persen dengan protokol kesehatan lebih ketat,” ujar Dewi salah seoran wali siswa. Kebijakan pembelajaran 50 persen, justru akan membebani orang tua. Tidak hanya menyita waktu namun juga menguras tenaga. Mereka harus mengajari anaknya, sehingga banyak kegiatan lain yang tertunda.

 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% telah diberlakukan sejak Senin, 10 Januari 2022, mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 dengan No 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, No HK.01.08/ Menkes/6678/2021, dan No 443-5847 Tahun 2021. Harapan dari PTM ialah memacu kinerja pembelajaran karena fakta secara daring ternyata tidak dapat maksimal dalam penyampaian materi sehingga transfer ilmu kurang dipahami siswa didik.

 

Namun fakta menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik ilmu berpengaruh terhadap penyerapan pengetahuan siswa. Artinya, ilmu sosial dan eksak pastilah penyerapannya berbeda sehingga untuk ilmu sosial, dalam sejumlah materi tertentu dapat dilakukan pembelajaran secara daring. Namun, pada materi yang lain akan kurang dipahami sehingga model luring menjadi lebih tepat. Kondisi ini memang menjadi dilema bagi pemerintah, disatu sisi harus menekan korban, termasuk kebijakan menutup sekolah dan kampus, di sisi lain anak harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran pendidikan.

 

Inilah buah dari sistem pendidikan sekuler kapitalis yang hanya berorientasikan pada pencapaian materi dan membuat pembelajaran dari rumah berisiko. Tentu saja, fenomena tersebut bisa menjadi penurunan kualitas pendidikan jika terus dilanjutkan. Sebab, kebijakan kebolehan pembelajaran jarak jauh itu tidak disertai pemenuhan sarana prasaran yang memadai bagi guru ataupun peserta didik. Memang ada bantuan dari pemerintah, tapi ternyata sangat jauh dari yang dibutuhkan.

 

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas sehingga sekolah siap untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi dengan aman dan berkualitas. Negara harus memastikan kebijakan PTM 50 persen dan PJJ berjalan dengan baik, minim dampak negatif. Adanya kebijakan PTM tanpa pembenahan PJJ dan semua dampak sosialnya seakan mengkonfirmasi kelemahan negara dalam memberikan pelayanan pendidikan saat pandemi.

 

Dengan demikian, menanggalkan sistem pendidikan kapitalis adalah jaminan bagi keberhasilan proses pendidikan, apalagi di masa pandemi ini. Dan selanjutnya, negara harus memberlakukan sistem Islam (Khilafah). Sebab, sistem Islam meminimalkan semua faktor yang menghalangi keberhasilan pembelajaran, baik daring maupun tatap muka.

 

Dan kepemimpinan seperti itu hanya akan dimiliki oleh penguasa yang berjiwa pe-riayah (pengurus). Sehingga dalam membuat kebijakan, penguasa tersebut akan memperhatikan urusan rakyat dengan menimbang faktor jaminan keamanan-keselamatan manusia, bukan berdasarkan desakan publik atau bahkan materi semata.

 

Penulis: Septi

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.