7 Desember 2022

Seperti yang kita ketahui, di tahun 2022 pembelajaran tatap muka (PTM) telah dilakukan 100%. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri menerbitkan aturan mengenai penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi di lain sisi, pandemi virus covid 19 masih terus menjadi ancaman di tengah pembelajaran. Meski grafik penularan virus sudah hampir melandai akan tetapi perlu di pertanyakan, “tepatkah keputusan untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang dilakukan 100%?”.

 

Bahkan belum lama ini juga ditemukan virus covid 19 dengan varian baru yang masuk di Indonesia. Sudah siapkah kita dengan pembelajaran tatap muka di tengah masuknya virus varian baru yaitu omicorn yang dinilai penyebarannya lebih cepat dari pada varian delta yang memakan korban tidak sedikit dan membuat pemerintah serta nakes kalang kabut. Belum lagi para pakar juga menyebutkan bahwa dengan masuknya omicron akan memicu gelombag ketiga covid 19. Tentu kebijakan ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa pembelajaran tatap muka 100% diambil di saat covid 19 masih menghantui? Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan pembukaan kembali tempat wisata, mall, kendaraan umum dan fasilitas-fasilitas lainnya di saat Indonesia belum aman dari ancaman bahaya covid 19. Bahkan di saat nyawa masyarakat  dipertaruhkan.

 

Kelas yang sempit dengan jumlah siswa yang banyak juga menjadi salah satu penghalang penerapan protokol kesehatan. Jaga jarak sangat sulit dilakukan di dalam ruang kelas. Disamping itu, cuci tangan dan selalu memakai masker belum menjadi kebiasaan bagi anak-anak. Meski prokes sudah diterapkan oleh pihak sekolah akan tetapi tidak menutup kemungkinan klaster baru akan tercipta. Kekhawatiran ini terjawab sudah, di Jakarta Timur tujuh sekolah menghentikan sementara PTM akibat temuan kasus Covid-19. Namun demikian, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI akan tetap memberlakukan PTM 100%. Alasannya, SKB 4 Menteri yang mengatur pelaksanaan PTM 100% menyebutkan bahwa pemerintah daerah hanya perlu menutup sekolah yang siswanya terpapar Covid-19, bukan menghentikan seluruh proses PTM 100%. (megapolitan.kompas, 14/1/2022).

 

Vaksinasi juga tidak menjadi solusi untuk kasus ini. Bahkan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk anak 6–11 tahun baru saja dilaksanakan  pekan kedua Desember sehingga semua anak baru mendapatkan satu dosis vaksin, bahkan ada yang belum mendapatkan dosis pertama. (Kompas, 14/1/2022). Sehingga daerah dengan kasus covid 19 masih tinggi sangat beresiko jika menerapkan pembelajaran tatap muka. Begitu pula daerah dengan kasus covid rendah atau sudah tidak ada kasus Covid-19 di daerahnya. Mama daerah tersebut menjadi berisiko karena tidak adanya kebijakan penguncian pada wilayah yang terjangkit. Hali ini dikarenakan mobilitas yang sakit dan sehat jadi bercampur dan semakin menyebar luas. Inilah yang menyebabkan wabah tidak kunjung selesai. Belum lagi kebijakan-kebijakan simpang siur dan tumpang tindih menjadikan masyarakat semakin bingung dan mengabaikan aturan-aturan yang dianggap tidak jelas.

 

Di dalam Islam -agama yang sempurna- telah terdapat penyelesaian atas wabah menular. Jika saja sejak awal Islam di terapkan dalam kehidupan tentu wabah tak akan sampai mendunia dan masuk ke pelosok-pelosok desa. Islam mengambil kebijakan untuk mengunci (lock down) wilayah yang terjangkit sehingga tenaga medis dan para pakar dapat berfokus pada satu wilayah untuk dicarikan solusinya. Tentu hal ini juga tidak akan mempengaruhi siswa dan siswi untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka juga tidak perlu bertaruh atas kesehatan bahkan nyawanya. Di sisi lain, Islam melalui sistem politiknya -Khilafah- akan menerapkan satu sistem terintegrasi yang dapat menjamin kesehatan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Wallahu a’lam bish-showab.

 

Penulis: Nur Hasanah

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.