6 Desember 2022

COP26: Panggung Sandiwara & Bukti Hipokrit Kapitalisme

Krisis iklim telah menjadi pembahasan tingkat global. Terkait iklim, sejumlah hasil telah disepakati dalam Conference of the Parties ke-26 (COP26) United Nation Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) di Glasgow, dan menjadi pekerjaan rumah untuk ditindaklanjuti semua negara. COP26 adalah bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). COP26 merupakan forum tingkat tinggi signifikan bagi 197 negara untuk membahas perubahan iklim global dan rencana menghindari krisis Iklim. Indonesia menindaklanjuti hasil COP26 dengan mulai mengimplementasikan kegiatan mitigasi dan adaptasi untuk memenuhi target penurunan emisi. Implementasi tersebut terkait lima sektor utama yang menjadi target penurunan emisi. Kelima sektor tersebut, yakni kehutanan, energi dan transportasi, limbah, pertanian, dan industri.

 

Boleh dikata, Konferensi Iklim COP26 hanyalah panggung sandiwara. Semuanya berbalut citra belaka. Bahkan, para peserta yang hadir ibarat pahlawan kesiangan, bukti hipokrisi terhadap yang selama ini mereka sudah lakukan. Lihat saja, menurut penelitian dua badan lingkungan Eropa saat para pemimpin dunia bertemu di COP26 di Glasgow, Skotlandia, total jejak emisi karbon dari 1% orang-orang super kaya dunia sesungguhnya berada di angka 30 kali lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk menghentikan pemanasan global di atas 1,5 derajat Celsius. Sementara, emisi dari 50% penduduk termiskin dunia masih jauh di bawah kebutuhan, meskipun mereka adalah kelompok yang paling parah terdampak perubahan iklim. (BBC, 7/11/2021).

Kelompok 1% orang-orang super kaya dunia itu bukan hanya miliarder, tetapi juga mereka yang berpenghasilan lebih dari $172.000 (sekitar Rp2,5 miliar) per tahun. Di samping itu, penelitian tadi juga mengamati 10% orang-orang sangat kaya di dunia, yakni mereka yang berpenghasilan lebih dari $55.000 (sekitar Rp790 juta). Hasilnya, ditemukan emisi yang juga tinggi. Tercatat, 10% orang-orang sangat kaya itu mengeluarkan karbon sembilan kali lebih banyak.

 

Mengutip rmol (4/11/2021), pernyataan Presiden Joko Widodo saat menghadiri COP26 dinilai penuh omong kosong. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengurai tentang transisi energi yang dilakukan Indonesia dan keberhasilan menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Jokowi juga mengurai target rehabilitasi 600 hektare mangrove atau hutan bakau pada 2024 mendatang.

 

Namun, menurut juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M. Iqbal Damanik, klaim-klaim Jokowi seluruhnya adalah omong kosong. Pasalnya kata Iqbal, Jokowi tidak bisa menyebut penurunan karhutla sebagai prestasi. Faktanya, faktor alam lebih dominan dalam mencegah karhutla. Karhutla rendah karena curah hujan di musim basah sedang tinggi.

Tidak kalah ironis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya malah menyatakan bahwa untuk “memaksa” Indonesia untuk zero deforestation di 2030 jelas tidak tepat dan tidak adil. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia menerapkan Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink pada 2030 untuk mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (diantaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.

Parahnya lagi, Siti Nurbaya juga sempat mencuit di salah satu platform media sosial hingga menjadi trending topic yang panen kritik, bahwa pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Padahal, deforestasi di dunia telah memasuki kategori “laju yang mengkhawatirkan”. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap upaya melawan perubahan iklim. Selama dekade terakhir, 4,7 juta hektare hutan masih hilang setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo adalah negara-negara yang mengalami deforestasi terburuk di dunia, sekaligus terdampak paling parah.

 

Kapitalisme: Peradaban Perusak Alam

Energi ramah lingkungan atau energi hijau menjadi isu penting dunia di abad ini. Lingkungan hidup semakin rusak akibat industrialisasi yang digeber tanpa batas oleh kapitalisme. Sistem kapitalisme terus menggenjot produksi, demi keuntungan materi. Tak peduli alam makin rusak dan udara makin kotor sehingga berujung pada munculnya aneka penyakit.

Sejarah perusakan alam secara masif telah dimulai sejak revolusi industri pada abad ke-17 dan 18 di Eropa. Selanjutnya, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan telah mengakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global. Sementara kesejahteraan ekonomi pada sebagian orang, telah menciptakan gaya hidup yang semakin abai terhadap lingkungan. Semua ini berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

 

Masyarakat dunia didorong untuk beralih dari bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) kepada sumber energi terbarukan seperti panas bumi, surya, air, angin, dan nuklir. Namun kampanye energi hijau seolah basa-basi tanpa realisasi. Protokol Kyoto memang telah diratifikasi lebih dari seratus negara. Namun energi hijau tetap mahal, tak terjangkau kantong khalayak. Ditambah industrialisasi yang terus digeber tanpa henti. Akhirnya udara yang segar bebas polusi tak kunjung kita nikmati. Apalagi negara kapitalis terbesar penghasil polusi yakni Amerika Serikat justru menolak meratifikasi protokol Kyoto. Sungguh ironis!

Indonesia sendiri merupakan salah satu dari lima negara teratas dunia yang kehilangan banyak area hutan selama dua dekade terakhir. Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2002 dan 2020. Meski sudah ada beberapa upaya reboisasi, melalui pertumbuhan alami atau penanaman, tetapi pohon perlu waktu bertahun-tahun sebelum dapat menyerap CO2 sepenuhnya.

Presiden Jokowi pernah berjanji pada 2014 untuk memberantas deforestasi dengan mengatasi faktor utamanya – pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, data resmi menunjukkan bahwa 80% kebakaran hutan terjadi untuk pembukaan lahan kelapa sawit. Pada 2016, rekor 929.000 hektare hutan musnah, meski sempat terjadi penurunan laju deforestasi yang stabil sejak saat itu. (BBC, 3/11/2021).

 

Pada 2019, Presiden Jokowi mengeluarkan moratorium tiga tahun pembukaan hutan baru, yang mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut. Hasilnya, pada 2020 angka deforestasi tahunan turun menjadi 270.000 hektar. Namun saat moratorium tersebut berakhir pada 19 September 2021, pemerintah belum mengumumkan akan memperpanjang atau menyudahi moratorium tersebut.

Dan sayangnya, di tengah ketidakpastian kelanjutan moratorium ini, UU Cipta Kerja sudah terlanjur berlaku sejak 2020. Masalahnya, kandungan UU Cipta Kerja sangat memberikan peluang tergenjotnya deforestasi. Apalagi dengan adanya program-program nasional seperti PSN (Proyek Strategis Nasional), PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), hingga food estate (alias industrialisasi pangan). Realisasi program-program tersebut, diantaranya berwujud alih fungsi lahan raksasa kelapa sawit, pertambangan yang menggila, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Semuanya berdasarkan undang-undang resmi. Lantas, bagaimana hendak ada realisasi pengurangan deforestasi? Sementara, faktor-faktor penyebab percepatan laju deforestasi sendiri terlindungi undang-undang yang legal.

 

Harus Mengubah Cara Pandang kepada Islam

Maka semakin jelas bahwa untuk menyelamatkan planet ini dari kehancuran ekologis, perlu paradigma dan sistem politik dan ekonomi global yang baru.  Sistem politik dan ekonomi kapitalistis-sekuler terbukti gagal.  Perlu ada sistem alternatif yang bersandar kepada Sang Pencipta Yang Maha Tahu.  Allah berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. 30: 41)

 

Sistem alternatif bagi dunia yang sekaligus adalah sistem satu-satunya bagi kaum muslimin itu adalah sistem pemerintahan Islam global (khilafah).  Syariat Islam yang diterapkan secara menyeluruh oleh khilafah akan mengatasi masalah CO2 ini sejak dari akarnya.  CO2 akan dikurangi dari sisi demand maupun supply.

 

Dari sisi demand: CO2 dihasilkan dari penggunaan energi konvensional (minyak, gas, batubara).  Semakin materialis gaya hidup seseorang, makin banyak energi dihabiskannya dan semakin banyak pula CO2 akan dibuangnya.  Dengan digantinya paradigma kebahagiaan dengan paradigma Islam, maka sekaligus dua masalah teratasi: kebutuhan energi dan CO2.  Bentuk mengurangi demand ini bisa berupa penataan ruang baik makro maupun mikro yang lebih baik, sehingga mengurangi kebutuhan energi untuk transportasi, penerangan atau penyejuk udara.  Secara teknologi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) juga dapat menekan kebutuhan transportasi cukup signifikan, karena akan banyak hal dapat dilakukan secara jarak jauh (misalnya tele-conference, tele-working, dsb).

 

Sedang dari sisi supply, penggunaan energi terbarukan seperti energi surya dalam berbagai bentuknya (solar-cell, solar-farm, solar-tank), energi angin (wind-farm), energi air (dari mikrohidro sampai PLTA), energi ombak, energi suhu laut (Ocean-Thermal-Energi-Conversion, OTEC), pasang surut, panas bumi (geothermal) hingga energi nuklir dapat membantu menurunkan penggunaan energi konvensional, dan pada akhirnya mengantisipasi pemanasan global.

Di sisi lain, gerakan pelestarian hutan dan penanaman pohon harus digalakkan, baik secara individual, korporasi maupun negara.  Dalam 12 tahun (1991-2003), Indonesia sudah kehilangan 68 juta hektar hutan, atau sekitar 10 hektar per menit!  Bayangkan, hutan seluas 15x lapangan bola lenyap setiap menit!  Di level bawah, para aktivis dakwah perlu mengingatkan ummat pada hadits Nabi yang berbunyi kira-kira, “Andaikan kiamat terjadi sore hari, di pagi hari seorang muslim tetap akan menanam sebuah pohon”, dan di hadits lain, “Andaikata buah pohon itu dinikmati oleh ulat atau burung, maka itu tetap terhitung sedekah dari yang menanamnya”.

D antara langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengatasi deforestasi dan krisis iklim, yakni memperhatikan laju alih fungsi lahan hutan. Fungsi pengelolaan, pemanfaatan produktivitas lahan, dan konservasi hutan harus berjalan beriringan. Berikutnya, tidak menyerahkan lahan hutan yang sejatinya sumber daya alam milik publik, kepada swasta yang hanya fokus pada profit.

Dari sisi dunia kepakaran, penting untuk menjaga idealisme intelektual/pakar/pejabat kehutanan agar tidak mudah tergiur cuan yang nantinya menumbalkan potensi kehutanan sehingga terprivatisasi oleh swasta. Di samping itu, hendaklah penguasa memfasilitasi riset untuk penjagaan plasma nutfah menuju pelestarian keanekaragaman hayati, tidak menyerahkan pendanaan riset kepada swasta/asing.

Khatimah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa konferensi-konferensi internasional hanyalah ajang kapitalisme untuk menjadi pahlawan kesiangan. Mereka seolah berkontribusi positif pada dunia, padahal borok yang mereka buat jauh lebih buruk dan busuk.

Pengelolaan alam semesta harus kembali kepada aturan Sang Pencipta Alam, Allah Swt. yang Maha Mengetahui pengelolaan yang paling baik untuk semua yang ciptaan-Nya. Tersebab hal itu, umat Islam tidak boleh membebek pada tawaran kapitalisme karena pasti membawa kemudaratan. Dengan demikian, bila ada kemauan kuat, sebenarnya banyak yang sudah dapat dilakukan oleh negara ataupun masyarakat negara berkembang untuk menjadikan negeri mereka lebih ramah lingkungan, tanpa harus menunggu belas kasihan atau hutang transfer teknologi dari negara-negara maju, yang umumnya dikaitkan beberapa syarat politis, syarat-syarat yang bernuansa penjajahan.

 

Teknologi yang dipatenkan oleh industri di negara maju pun, setelah 20 tahun akan habis patennya, dan dapat ditiru dan dikembangkan lebih lanjut oleh siapapun.  Para ilmuwan, peneliti dan insinyur negara-negara berkembang harus lebih proaktif, kreatif dan tidak pasrah pada situasi, atau justru malah bangga sekedar menjadi karyawan atau buruh murah bagi industri dari negara-negara maju. Jadi tak benar bila semuanya urusan bisnis.  Masalah transfer teknologi adalah soal kegigihan negara berkembang untuk merebut teknologi serta niat baik negara maju untuk berbagi. Wallahu A’lam Bisshowab

 

Penulis: Nayla

REFERENSI

  1. www.muslimahnews.com/2021/11/08/basa-basi-kapitalisme-mengatasi-krisis-iklim
  2. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNApmB2K-indonesia-tindaklanjuti-hasil-cop26
  3. https://www.muslimahnews.com/2021/04/22/news-aksi-iklim-2021-tahun-sukses-atau-gagal/
  4. https://www.muslimahnews.com/2021/11/16/cop26-hanya-panggung-sandiwara/

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.