7 Desember 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari 3.708 laporan tersebut, sebanyak 3.673 telah rampung diproses verifikasi oleh KPK. Berdasarkan hasil penelusuran dari laman resmi KPK, laporan dugaan korupsi terbanyak berasal dari DKI Jakarta. KPK mengantongi sebanyak 471 aduan dugaan korupsi dari wilayah DKI Jakarta. Kedua, wilayah Jawa Barat sebanyak 410 aduan; disusul Sumatera Utara 346 aduan; Jawa Timur 330 aduan; dan Jawa Tengah dengan 240 aduan.

 

Kasus Korupsi seperti tak ada hentinya menjerat negeri, dari tahun ke tahun bukan berkurang malah semakin bertambah, seperti sudah menjadi budaya. Ini sangat jelas merugikan rakyat dan negara. Namun yang membuat miris, peran negara terhadap korupsi tampak hanya lips service saja. Berbagai kebijakan pembangunan dan sistem birokrasi yang diterapkan justru membuka lebar celah penyelewengan. Sementara semua lembaga penegak dan perangkat hukum seolah mandul tak berdaya.

 

Undang-undang yang diterapkan banyak berisi pasal karet yang sulit menjerat pelaku kejahatan. Perangkat hukum pun banyak yang turut bermain curang. Begitu pula dengan sistem peradilan bertingkat yang diterapkan. Alih-alih bisa memberi rasa keadilan sempurna bagi semua pihak, sistem ini malah memberi ruang bagi pelaku kejahatan mendapatkan celah kebebasan.

 

Bahkan pernah ada media yang melaporkan, kehidupan para koruptor di penjara layaknya di apartemen saja. Fasilitas mewah, hingga ada salon dan sekolah juga. Hukum justru hanya menjadi alat kepentingan segelintir orang. Sekaligus menjadi senjata untuk menelikung lawan politik sebagaimana yang kerap terjadi di dunia nyata. Walhasil, terciptanya keadilan  di sistem rusak ini hanya sekadar jadi impian.

 

Islam: Solusi Layak Atasi Korupsi

 

Solusi yang layak menjadi tumpuan harapan umat hanyalah sistem hukum yang berasal dari Zat Pencipta Alam Semesta, Manusia, dan Kehidupan. Itulah sistem hukum Islam. Risalah Islam merupakan risalah sempurna. Tak hanya mengatur urusan peribadatan tapi mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari urusan manusia dengan Tuhannya, urusan manusia dengan dirinya, dan urusan manusia dengan sesamanya.

 

Semua aturan ini bukan hanya berisi konsep-konsep saja, tapi mengatur tata cara penegakannya. Yakni melalui keberadaan negara dan penerapan sistem sanksi yang sangat tegas yang ditegakkan oleh negara. Penerapan seluruh aturan Islam oleh negara inilah yang dipastikan akan menjadi penjagaan berlapis untuk meminimalkan penyimpangan dalam bentuk apa pun.

 

Sistem ekonominya akan menjamin kesejahteraan. Sistem politiknya menjamin keadilan dan kedaulatan. Sistem sosialnya, termasuk sistem pendidikan dan penyiaran, akan menjamin kebersihan dan lurusnya budaya serta gaya hidup masyarakat.

 

Semua ini diperkuat dengan penerapan sistem hukum Islam yang menjamin tegaknya seluruh aturan. Karena dalam Islam, setiap penyimpangan terhadap syariat—sekecil apa pun—dipandang sebagai jarimah (kejahatan) yang akan dicegah sejak dini dengan sanksi yang tegas dan menjerakan. Bahkan menjadi tebusan dosa di akhirat.

 

Maka untuk menyelesaikan kasus korupsi misalnya, Islam tak hanya mengandalkan pada sistem sanksi saja. Karena faktanya, banyak faktor yang menjadi sebab hal ini marak terjadi. Mulai dari faktor politik, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan gaya hidup, faktor lemahnya sistem birokrasi, serta lemahnya sistem hukum yang diterapkan di negeri ini.

 

Sehingga, berharap korupsi tuntas dengan tetap loyal pada sistem sekuler kapitalis demokrasi, ibarat ingin menegakkan benang basah. Mustahil. Justru satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan seluruh aturan Islam di atas landasan iman dalam sistem politik yang berkesusaian yakni Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

Wallahu a’lam bish-showab.

 

Penulis: Eka Septi

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.