6 Desember 2022

                              Perhelatan akbar tahunan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) yang ke-20 di selenggarakan di Surakarta, Senin (25/10/2021). Acara ini mengusung tema “Islam in a Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy”. Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan dalam sambutannya bahwa dunia terus mengalami perubahan, sehingga penting melakukan kontekstualisasi sejumlah konsep fiqih (ortodoksi islam) dalam rangka merespon tantangan zaman. Dia mengatakan: “Penting bagi kita saat ini untuk membuka ruang bagi pemikiran dan inisiatif yang diperlukan untuk membangun peran konstruktif bagi Islam dalam kerja sama menyempurnakan tata dunia baru ini “. Menurut Menag, ada empat alasan atau asumsi dasar pentingnya rekontekstualisasi ortodoksi Islam:
Pertama, bahwa pengamalan Islam adalah operasionalisasi dari nilai-nilai substansialnya yaitu: tauhid, kejujuran, keadilan, dan rahmah.
Kedua, bahwa model operasionalisasi tersebut harus dikontekstualisasikan dengan realitas aktual agar praktek-praktek yang diklaim sebagai pengamalan Islam tidak justru membawa akibat yang bertentangan dengan pesan-pesan utama Islam itu sendiri. “Dalam hal ini, para pemikir Islam sepanjang sejarah telah membuka ruang dan menyediakan perangkat-perangkat intelektual untuk keperluan itu dengan khazanah ilmu-ilmu tafsir, hadits, ushul fiqh, dan sebagainya,” tuturnya.
Ketiga tentang pentingnya rekontekstualisasi fikih, kata Menag, adalah bahwa dakwah Islam harus dijalankan dengan tetap memelihara harmoni masyarakat secara keseluruhan.
Keempat, bahwa walaupun tidak menjadikan non-Muslim berpindah (identitas) agama menjadi Muslim, diadopsinya nilai-nilai substansial Islam sebagai nilai-nilai yang operasional dalam masyarakat adalah capaian dakwah yang amat tinggi harganya.
Pada forum yang sama di sesi ministery talk, selama 1 jam Menkeu Sri Mulyani pun menyampaikan materi tentang kontekstualisasi Islam khusus pada kebijakan publik sektor keuangan/fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal disebut sebagai keuangan negara yang sangat vital dalam rangka membangun tujuan bernegara, yaitu pemerataan, kemakmuran, dan keadilan. Terlebih lagi, kebijakan fiskal sejalan dengan Maqasid Syariah, yakni kebutuhanyang bersifat dhoruriyat, kebutuhan yang bersifat hajiyat, dan kebutuhan yang sifatnya tahsiniyat”. Selanjutnya Sri Mulyani menerangkan bahwa dari aspek dhoruriyat kebijakan fiskal negara sudah mengcover seluruh anggaran yang digunakan untuk pemenuhan warga miskin, pemenuhan kebutuhan kesehatan, perlindungan kesehatan dan seterusnya, sedangkan kebutuhan hajiyat meliputi komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan 20% dari anggaran BBN. Menkeu menekankan, hal-hal diatas dicerminkan dengan sangat kuat dalam konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Tiga pilar ini memiliki tujuan persis dengan penggunaan alat fiskal.

Membaca Arah perbincangan AICIS
AICIS diinisiasi kementerian Agama RI sejak 19 tahun lalu. AICIS merupakan Perhelatan akbar para ilmuwan dikalangan akademisi Perguruan Tinggi Islam negeri maupun swasta yang bergengsi dan kompetitif dengan banyaknya submitter para akademisi dan researcher dari dalam dan luar negeri. Forum ini adalah barometer kajian-kajian ilmu keislaman dunia, dan menjadikan Islam di Indonesia sebagai baromater serta rujukan dunia yang menebarkan kedamaian.
AICIS tahun ini yang digelar di Samarinda mengusung tema “Islam in a Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy” . AICIS ke-19 tahun kemarin di Jakarta mengambil tema “Digital Islam, Education and Youth: Changing Landscape of Indonesian Islam” sedang AICIS ke-18 di Samarinda mengusung tema: Islam in a globaizing word: text, knowledge and a practice.
Menyimak tema dan berbagai makalah yang dipresentasikan, ada kesamaan pola bahwa ada fakta kehidupan yang ditonjolkan yaitu perubahan dunia yang semakin mengglobal, teknologi semakin berkembang, dan keniscayaan keragaman, juga tuntutan pergeseran nilai, kemudian ada ketidakpercayaan diri terhadap islam sebagai solusi dalam menjawab tantangan yang mengharuskan upaya menafsirkan ulang (redifining, rethinking, changing lanscape) ajaran islam agar sesuai dengan tantangan perubahan zaman.
Demikian juga apa yang dipresentasikan Menkeu Sri Mulyani, bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya kebijakan fiskal sudah sesuai dengan maqoosid as-Syaari’, memberi pesan kepada umat islam khususnya yang menginginkan dan getol menyerukan penerapan syariah (kaffah) bahwa tuntutan itu tidak relevan lagi karena apa yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan syariat Islam. Jadi tidak ada masalah disini, yang bermasalah adalah cara berpikir umat Islam. Sehingga cara berpikir inilah yang harus dirubah. Maksud nyata dari pengarus utamaan moderasi beragama dan klaim Menkeu, menurut analis ekonomi Bu Nida Sa’adah adalah seruan untuk “Do Nothing” karena semua sudah sesuai dengan Islam.
Rekontekstualisasi Fiqih, Berbahaya!
Rekontekstualisasi atau reaktualisasi Islam adalah cara memandang dan mengimplementasikan ajaran Islam yang sudah ditata ulang agar sejalan dengan nilai barat dan kepentingan Barat. Rekontekstualisasi bukan melahirkan hukum yang baru dari Al-Qur’an dan hadis, tapi mengubah hukum yang lama disesuaikan dengan fakta yang baru. Jelas sekali bahwa rekontekstualisasi bukan merupakan ijtihad dan juga bukan upaya penerapan syariat Islam.
Upaya ini salah dan menyimpang, terlihat dari beberapa hal berikut ini yaitu:

1) Fiqih sebagaimana dipahami ulama adalah ilmu tentang hukum-hukum Syariah yang diistimbath dari dalil-dalil yang rinci (Asy-Syaukani, Irsyad Al- Fuhul halaman 3). Syariah adalah perintah Asyari’ (pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik ditetapkan dengan iqtidha’ (ketetapan), takhyir (pilihan), atau wadh’i (AnNabhani, Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah. 3/31). Berdasarkan pengertian diatas fiqih ditetapkan berdasarkan dalil syariah: al-quran as-sunnah, ijma’ dan qiyas bukan berdasarkan fakta. Fikih justru untuk menghukumi fakta bukan sebaliknya menjadikan fakta untuk menentukan hukum fiqih.
2) Penggiat reaktualisasi fiqih berlindung di balik gagasan syariah yang dicetuskan imam asy-syatibi. Mereka menyatakan syariat Islam ditetapkan untuk mewujudkan maqashid Syariah (tujuan syariat). Kata mereka senyampang maqosid ini sudah bisa diwujudkan dengan hukum-hukum sekuler maka tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum fikih. Sebaliknya, jika penerapan fiqih dianggap menafikkan maqashid Syariah-yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta keturunan dan lain-lain maka hukum fiqih tersebut boleh ditolak atau diubah. Cara berpikir seperti ini selain keliru juga bertentangan dengan metodologi istinbath hukum yang benar. Dan ini sangat berbahaya.
3) Penggiat reaktualisasi fiqih juga bersandar pada kaidah ” Tidak diingkari perubahan hukum-hukum mengikuti perubahan zaman”. Pemikiran seperti ini salah karena Fakta bukanlah hukum maupun sumber hukum. Perubahan zaman dan fakta tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap penetapan hukum sebab hukum digali dari dalil bukan dari fakta. Hukumlah yang justru harus merubah fakta.
4) Upaya mengubah hukum fiqih juga didasarkan pada alasan bahwa hukum-hukum fiqih seperti Khilafah, jinayat, jihad, satu akad, zakat hanya untuk delapan golongan dan lain-lain dianggap kuno dan tidak lagi sejalan dengan zaman. Hukum-hukum ini harus dirubah dan diganti dengan hukum yang lebih modern dan demokratis, tentu ini menyesatkan.

Moderasi Ekonomi, Melanggengkan Kapitalisme, Membajak Potensi Ekonomi Umat
Membaca nalar yang disampaikan menkeu, bahwa maqoshidus Syaari’ adalah mindset awal yang harus dijadikan standar untuk melihat fakta kebijakan ekonomi khususnya fiskal sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Ini menunjukkan lemahnya memahami Islam dan syariat Islam, juga sebuah analisa yang tidak komprehensif. Disamping itu, bukan thoriqoh Islam dalam melihat dan memecahkan suatu masalah, terlihat tidak fair dan tidak komprehensif, misalnya:
– jika bu mentri mengatakan bahwa kebijakan pajak yang diambil dari yang kaya sesuai dengan prinsip pemerataan dan kemakmuran, maka ia sangat keliru karena posisi pajak hanya pos temporal saja, dan implementasinya tidak seperti hari ini dan masih banyak pos pendapaan negara yang lain.
– Politik ekonomi dalam negeri di dalam Islam memastikan tercukupinya kebutuhan pokok (dloruriyah) orang perorang warga negara, bukan cuma dialokasikannya 20% anggaran untuk pendidikan dan beberapa bantuan sosial.
– Bu mentri tidak menyinggung baitul mal sebagai mekanisme pengaturan kebijakan fiskal (penerimaan dan belanja negara).
– Bu mentri tidak menyinggung institusi pelaksana kebijakan fiskal (yakni khilafah).
– Dll
Semua ini merupakan upaya mematikan keinginan umat Islam sejak awal (dengan mengajari bagaimana mereka berfikir), sehingga tidak ada sikap kritis dan perlawanan apapun terhadap kebijakan sistem ekonomi kapitalis.
Dalam acara peringatan hari santri, menteri BUMN sekaligus ketua MES (masyarakat Ekonomi Syariah) Erik Thahir, mengatakan santri adalah pilar perekonomian syariah nasional. Ekonomi syariah dapat menjadi lokomotif ekonomi yang membumi, menyentuh ekonomi umat, dan menggerakkan perekonomian yang inklusif, serta melahirkan banyak wirausahawan utamanya dari kalangan santri. Untuk mendukung ini pun pemerintah sudah mengeluarkan perpres no 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Hal ini mendorong disorientasi pesantren.
Potensi filantropi umat Islam juga senantiasa diicar untuk menyokong pembangunan dan mengentaskan berbagai problem, terutama problem kemiskinan. Progam duta wakaf, wakaf produktif untuk infrastruktur, zakat produktif untuk pembiayaan UMKM, bahkan yang paling gres adalah tuntutan penafsiran ulang asnaf zakat, sehingga dana zakat bisa digunakan membantu korban kekerasan seksual.
Dari sini nampak jelas bahwa semua potensi dan energi umat diarahkan untuk mendukung hasrat ekonomi kapitalis.
Islam Menjawab Tantangan Global
Islam adalah ideologi global yang diterapkan oleh pemain global (khilafah). Khilafah berhasil memimpin tatanan global berabad lamanya mewujudkan peradaban agung tanpa sedikitpun memerlukan rekontekstualisasi untuk menjawab tantangan global hari ini. Hal ini karena:
1. Islam merupakan risalah yang sempurna, berasal dari dzat yang maha sempurna dan dilaksanakan oleh orang-orang yang punya ketaqwaan yang tinggi.
2. Islam menganggap semua masalah adalah masalahnya manusia, tanpa memandang laki-laki perempuaan, waktu dan tempat. Semua adalah masalah manusia yang membutuhkan hukum syara’.
3. Hukum syara’ adalah seruan as Syari’ yang berkaitan dengan perbuatan hamba, dan hakikat perbuatan semua hamba/manusia adalah sama dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya sejak syariah islam diturunkan hingga hari kiamat. Jika ada yang berubah itu adalah bentuk-bentuk fisik yang dipengaruhi perkembangan tehnologi.
4. Nash Al qur’an dan As Sunnah diturunkan dalam garis-garis global dan adanya metode istimbath dan ijtihad pada nash-nash dzon untuk mengurai problem manusia apapun bentuknya.
5. Islam memiliki thoriqoh baku pemecahan masalah, termasuk masalah ekonomi yaitu: mengkaji dan memahami realitas masalah ekonomi yang ada lalu menggali pemecahan masalahnya nya dari hukum syara’, kemudian menerapkan hukum tersebut terhadap masalah yang terjadi.
6. Keberadaan khilafah menjadi metode praktis dalam menjaga aqidah umat, menerapkan hukum syara’ untuk menyelesaikan seluruh problematika manusia, dan mengemban dakwah ilal ‘alam dengan dakwah dan jihad untuk menebar rahmah ke seluruh alam.
Dengan demikian, rekontekstualisasi fikih bukan ide dari Islam juga bukan semangat menerapkan fikih Islam. Rekontekstualisasi fikih merupakan agenda politik global yang justru ingin mematikan upaya penerapan syariat kaffah, dengan program moderasinya. Tidak hanya menjadikan muslim berubah sudut pandang kehidupannya lebih dari itu menjadikan Islam sesat pikir terhadap agamanya. Wallahu a’lam bisshowab.

Penulis: Nuha

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.