6 Desember 2022

 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku telah melakukan percepatan alih birokrasi dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intellegence (AI) seperti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi pada 2019 meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) diganti dengan robot agar pekerjaan birokrasi lebih cepat. Dalam hal ini Jokowi beralasan bahwa Indonesia butuh sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Namun alasan lain yang lebih masuk akal adalah pemerintah mulai enggan mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk membayar Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nyatanya membengkaknya belanja anggaran negara bukan hanya karena menggaji PNS, melainkan untuk membiayai infrastruktur, belum lagi untuk membiayai gaya hidup anggota dewan. Alasannya ingin mengikuti perkembangan zaman, faktanya malah menambah beban. Kebijakan ini makin menunjukkan kepada publik bahwa negeri ini miskin solusi.

Adapun beberapa pendapat dari para ahli dalam menyikapi hal ini, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan, efisiensi pasti terjadi namun tidak akan terjadi dalam sekala besar. AI hanya akan menjadi support system untuk memaksimalkan kinerja PNS saat ini. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Ia menjelaskan peran PNS tidak bisa tergantikan dengan robot. Selain itu, infrastruktur penunjang untuk merealisasikan program ini juga belum siap.

Dari pendapat di atas sudah bisa disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak bisa dijadikan solusi yang tepat untuk memperbaiki ekonomi nasional. Karena jika banyak PNS yang digantikan oleh robot, sudah pasti angka pengangguran akan bertambah.Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang

 

Jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah pegawai abdi negara memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. “Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016,” tulis buku tersebut. Secara rinci, pada 2015 jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 di 2017. Makin banyak persoalan baru muncul karena pemerintah mengambil kebijakan dg bersandar pada tren Global dan ingin dinilai modern.

Sistem demokrasi kapitalistik makin memperlihatkan kemajuan bangsa yang semu. Kemajuan teknologi dan kehadiran berbagai produk digitalisasi malah membawa masalah baru di tengah rakyat. Kemajuan bangsa semestinya tidak diukur dengan sekedar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi yg digunakan. Semestinya menggunakan ukuran dasar sebagamana direkom Islam berupa tercapainya tujuan bernegara yaitu menyejahterakan setiap individu, terciptanya ketenangan-stabilitas dan meninggikan peradaban.

Peradaban Islam

Kita harus memahami bahwa ada parameter untuk mengukur suatu peradaban. Salah satunya, peradaban itu mampu memberikan keamanan dan keadilan; tercapainya kesejahteraan, baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan; serta terpenuhinya aspek pendidikan.

Dalam Islam, parameter ini meluas sesuai dengan maqashid syariah. Di antaranya adalah melindungi dan meningkatkan taraf hidup rakyat, serta memajukan sains teknologi melebihi capaian peradaban maju mana pun. Kemudian, mampu berkontribusi positif dan signifikan di kancah dunia.

Keunggulan peradaban Islam juga tidak terbantahkan. Peradaban Islam terbukti mampu bertahan terhadap dinamika zaman selama 1.300 tahun, tidak berusia pendek atau di bawah kendali negara lain. Hal itu dapat tercapai karena sistem pemerintahan dan sistem ekonomi Islam tidak sekadar akomodatif (menoleransi kemajuan), tetapi bersifat promotif (mendorong kemajuan).

Di samping itu, ekonomi tidak dikuasai oleh para kapitalis yang cenderung mendorong penemuan bernilai komersial. Seluruh penemuan dalam Islam dipandang datang dari Allah Swt. dan manusia menggunakannya untuk mendekat kepada-Nya. Artinya, teknologi bukan memperburuk dan memunculkan masalah baru, melainkan untuk memudahkan kehidupan rakyat.

Digitalisasi benar-benar akan mampu mendorong kesejahteraan, bukan sebaliknya, menjadi alasan untuk mengurangi pekerja sehingga menambah jumlah pengangguran. Dan model peradaban paripurna tersebut hanya bisa terwujud dalam sistem hidup Islam dibawah NAU Han Khilafah. Wallahu a’lam bish-showab.

Penulis: Septi

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.