6 Desember 2022

Karyawan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang ditangkap polisi usai meneror ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, hingga akhiri hidup ternyata digaji dengan angka fantastis. Dia digaji sekira Rp 20 juta per bulan. Diketahui, ada tujuh orang tersangka yang ditangkap karena diduga terlibat jaringan pinjol ilegal tersebut. Seluruhnya mendapatkan gaji masing-masing maksimal Rp 20 juta per bulan. “Di antara Rp 15 sampai Rp 20 juta per bulan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/10/2021). Dijelaskan Helmy, ketujuh tersangka memiliki peran sebagai operator SMS blasting dan penagih hutang. Mereka diduga bertanggung jawab atas ancaman dan teror yang didapatkan oleh ibu di Wonogiri hingga mengakhiri hidup.

 

Riba NgeRIBAnget

Riba telah memunculkan malapetaka, baik pada individu, masyarakat, maupun negara. Hanya segelintir pihak yang diuntungkan praktik riba, yaitu para pengusaha yang menikmati keuntungan dari bisnis ini. Mirisnya, praktik riba ini dibiarkan dan bahkan dilegalkan oleh negara. Ketika banyak masyarakat yang terjerat pinjol, OJK hanya memberikan imbauan. Sementara di luar sana pinjol ilegal marak dan bebas mencari mangsa tanpa ada sanksi yang menjerakan.

 

Pinjaman online atau pinjol merebak seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berbagai iming-iming kemudahan ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online , di antaranya proses yang mudah dan cepat, tanpa syarat, tanpa survei, tanpa agunan, dana pasti cair, dan lain-lain. Hal ini terus dibombardirkan kepada masyarakat melalui pesan-pesan yang masuk secara masif ke nomor ponsel. Akibatnya, banyak masyarakat yang tergiur dan mengajukan pinjaman online tanpa membaca secara detail syarat dan ketentuannya.

 

Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjol. Jika terlambat membayar cicilan, nasabah akan diteror. Tak hanya nasabah, semua nomor kontak di ponselnya akan diteror juga. Kebanyakan masyarakat yang terjerat oleh pinjaman online beralasan karena masalah ekonomi namun tidak sedikit juga mereka terjerat pinjol karena untuk memenuhi gaya hidup, sungguh miris. Namun yang lebih bikin miris, negara terlalu lama mengabaikan kasus pinjaman online, negara baru bertindak ketika sudah banyak korban yang terjerat.

 

Pemerintah hanya fokus pada soal perputaran uang yang dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi. Sementara batasan legal dan ilegal hanya berdasar pada aspek tata kelola dan kemanfaatan, bukan halal haram.

 

Inilah konsekuensi hidup dalam sistem yang tegak di atas landasan sekularisme. Negara tak peduli rakyatnya jatuh dalam maksiat riba yang dosanya sangat besar ini dan menimbulkan kemudaratan. Terlebih, transaksi riba yang dilegalkan hari ini bukan pinjol saja. Nyaris semua transaksi keuangan yang ada dan berlaku di masyarakat, mulai level besar hingga mikro, berbasis pada skema riba.

 

Padahal Allah Swt. dengan tegas melarang praktik riba ini, bahkan menganggap pelakunya sedang menantang perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman,

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.” (QS Al-Baqarah: 278-279)

 

Masyarakat Tanpa Riba dalam Sistem Islam

Mewujudkan masyarakat tanpa riba tidak bisa dilakukan secara individual. Gerakan beberapa lembaga amal yang membantu para gharimin (orang yang terlilit utang) merupakan aktivitas yang mulia dan berbuah pahala. Namun, sungguh tidak seimbang antara yang dibantu dilunasi utangnya dengan orang yang berutang.

 

Selama penyedia pinjaman riba masih ada dan keadaan ekonomi masyarakat sulit, akan terus ada orang yang berutang riba. Selama sistem ekonomi yang diterapkan negara masih menghalalkan riba, selama itu pula rakyat akan terjerat riba dan korban riba akan terus berjatuhan.

 

Maka, “perang” terhadap riba tak cukup sebatas dilakukan individu-individu, melainkan wajib dilakukan negara. Dalam sistem pemerintahan Islam akan menerapkan Islam secara kafah, termasuk ayat-ayat riba. Sistem Islam akan melarang berdirinya lembaga keuangan riba, baik berupa lembaga fintech, perbankan, leasing, dan lain-lain.

 

Negara juga tidak akan melakukan utang riba, termasuk utang luar negeri. Jika pemerintahan Islam  tegak di sebuah wilayah yang punya utang luar negeri, maka akan dibayar pokoknya saja. Utang swasta harus dibayar oleh perusahaan itu sendiri dan hanya dibayar pokoknya saja. Jika dana perusahaan tak cukup, maka bisa dilakukan penyitaan aset untuk melunasinya.

 

Sedangkan utang riba yang dilakukan individu rakyat, akan dihilangkan klausul ribanya, sehingga cukup membayar pokoknya. Cara penagihan akan diatur agar sesuai akhlak yang islami. Hal ini akan mencegah terjadinya teror pada debitur.

 

Setelah praktik riba dibersihkan, ketika ada warga masyarakat yang butuh dana, maka akan dipilah. Jika dia fakir miskin, ia berhak mendapat dana zakat dan bantuan dari negara. Bantuan tersebut bisa berupa sembako, pakaian, pekerjaan, modal, maupun pelatihan keterampilan.

 

Umat Islam juga didorong untuk meminjamkan saudaranya sesama muslim yang membutuhkan pinjaman. Namun, pinjaman ini tanpa riba dan motifnya adalah tolong menolong.

 

Lembaga negara yaitu Baitulmal akan memberikan bantuan keuangan bagi rakyat yang membutuhkan, baik berupa zakat, santunan, hibah, maupun pinjaman tanpa riba. Demikianlah sistem Islam mewujudkan masyarakat tanpa riba, sehingga kehidupan menjadi berkah karena diliputi ridha Allah. Inilah indahnya hidup di bawah sistem Islam, Khilafah. Wallahu a’lam.

 

 

 

 

 

Penulis : Eka SeftiPict 4Pict 4

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.