6 Desember 2022

Pada Rabu, 15 September 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pakta pertahanan baru yang akan membantu Australia memperoleh teknologi kapal selam bertenaga nuklir dan kerja sama militer lainnya yang disebut AUKUS. Pakta AUKUS adalah perjanjian keamanan trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang dilihat sebagai upaya baru meredam pengaruh militer China di kawasan Indo-Pasifik, meski ketiga negara itu tidak menyinggung China dalam pakta mereka.

 

Kemitraan baru antara AS, Inggris dan Australia ini, tiga negara demokrasi maritim, tidak secara khusus tentang China. Sebaliknya, mereka mengatakan ketiga negara akan mengadakan jadwal pertemuan selama 18 bulan ke depan untuk mengoordinasikan masalah dunia maya, teknologi canggih meliputi teknologi kecerdasan buatan, siber, kuantum, sistem bawah air, kemampuan serangan jarak jauh. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan AUKUS akan menjadi “kemitraan di mana teknologi kami, ilmuwan kami, industri kami, kekuatan pertahanan kami semua bekerja sama untuk memberikan kawasan yang lebih aman dan lebih aman yang pada akhirnya menguntungkan semua.

 

Kesepakatan ini menjadikan Australia bisa membangun kapal selam tenaga nuklir menggunakan teknologi yang disediakan AS. Kapal ini membuat AS dan sekutunya punya alat baru yang kuat untuk menahan ekspansi militer China di Pasifik. Jika terealisasi, Australia akan menjadi negara ke-7 di dunia yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir setelah AS, Inggris, China, India, dan Rusia.

 

Respon Negara-Negara Dunia Terhadap AUKUS

China

Tak lama setelah AUKUS disepakati, China langsung menuding aliansi baru AS ini “terperangkap mentalitas perang dingin.” “[Mereka] merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, meningkatkan persaingan senjata, dan merusak upaya internasional untuk non-proliferasi senjata nuklir,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, seperti dikutip Reuters.

Ia kemudian berkata, “China meyakini bahwa mekanisme kawasan harus sesuai dengan tren untuk perdamaian dan pembangunan dan membantu membangkitkan kepercayaan dan kerja sama. Tak boleh ada yang menargetkan pihak ketiga atau melecehkan kepentingannya.”

 

Prancis

Selain China, Prancis juga murka karena merasa dikhianati Australia yang menangguhkan perjanjian kapal selam kedua negara. Dalam tulisannya di The Washington Post, seorang pakar politik Amerika dari Princeton University, Sophie Meunier, mengatakan bahwa kesepakatan AUKUS ini mencabik kepercayaan Prancis. “Banyak pihak di Prancis melihat kesepakatan kapal selam AUKUS sebagai konfirmasi bahwa AS memang tak lagi dapat dipercaya, bahkan setelah era Trump,” tulis Meunier.

Prancis sebenarnya sempat optimistis ketika Biden dilantik sebagai presiden AS. Saat itu, survei lembaga Pew mengindikasikan kenaikan penerimaan publik Prancis terhadap AS hingga 34 poin.

 

Para diplomat Prancis bahkan sudah sempat ingin menjalin kerja sama erat dengan AS dalam pekara perubahan iklim hingga terorisme, juga ancaman China. “Namun ternyata, mereka malah melihat amerika mengambil keputusan sepihak tanpa konsultasi. Keputusan unilateral ini mungkin dapat membangkitkan kembali sentimen anti-Amerika di Prancis dan sekitarnya,” tulis Meunier.

 

 

Uni Eropa

Lebih jauh, Luke McGee dalam analisisnya di CNN menyatakan bahwa kesepakatan AS ini membuat Eropa kebingungan dengan pendekatan mereka ke China.

Sebelum kesepakatan AUKUS tercapai, Uni Eropa sebenarnya ingin melawan China dengan strategi berbeda, yaitu lebih persuasif. “Jika ingin melihat sisi baiknya, [tindakan AS] ini mungkin hanya dianggap kasar, tapi yang buruk, tindakan ini mengonfirmasi bahwa mereka tak dianggap serius sebagai pemain geopolitik, meski ambisi global mereka sangat besar,” tulis McGee.

 

Selandia Baru

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyambut baik perhatian pada Indo-Pasifik, tetapi mengatakan kapal selam bertenaga nuklir baru Australia tidak akan diizinkan di perairan teritorialnya di bawah kebijakan bebas nuklir yang sudah lama ada. “Saya senang melihat bahwa mata telah dialihkan ke wilayah kami dari mitra yang bekerja sama dengan kami. Ini adalah wilayah yang diperebutkan dan ada peran yang dapat dimainkan orang lain dalam mengambil minat di wilayah kami,” kata Ardern pada konferensi pers, dikutip dari Reuters.

 

Singapura

Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan kepada Scott Morrison melalui panggilan telepon bahwa Singapura memiliki hubungan lama dengan Australia, Inggris dan Amerika Serikat, dan berharap aliansi baru akan berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

 

Jepang

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan Jepang akan bekerja sama dengan kelompok Quad Amerika Serikat, Australia dan India, serta kelompok ASEAN dan Eropa, untuk mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. “Penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan antara Amerika Serikat, Inggris dan Australia penting untuk perdamaian dan keamanan kawasan Indo-Pasifik,” katanya dalam konferensi pers reguler.

 

Filipina 

Menyatakan dukungannya terhadap Aukus. Dukungan terhadap Aukus menjadi jalan bagi pemerintahan Duterte dalam menghadapi China terutama dalam sengketa di Laut China Selatan. Pulau Pagasa, bagian dari Kepulauan Spratly yang disengketakan di kawasan Laut China Selatan dan berada di seberal barat Filipina (20/7/2011)./Reuters-Rolex Dela Pena – Pool Filipina mendukung kemitraan pertahanan baru antara AS, Inggris, dan Australia dengan harapan bisa menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

 

AUKUS Mengancam Keamanan Indo Pasifik?

Masyarakat saat ini sedang ramai memperbincangkan ancaman dari penyerangan senjata nuklir yang dipicu oleh kemunculan kemitraan baru di Indo-Pasifik. Membuat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., turun tangan untuk menanggapi perihal AUKUS melalui radio Sonora FM pada hari Rabu (22/09). Hikmahanto mengatakan AUKUS adalah bentuk dari kerjasama Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam menjaga keamanan dan pertahanan.

 

Meskipun AUKUS ini disebut sebagai kemitraan untuk keamanan dan pertahan, tetapi secara tersirat ide pembentukan dari kemitraan tersebut adalah untuk menghadapi ancaman dari China.

Berdasarkan penurutan Hikmahanto, China saat ini memiliki kekuatan yang besar dalam bidang ekonomi dan militer. Kekuatan tersebut membuat China ingin mendominasi Kawasan Indo-Pasifik. Oleh sebab itu, Amerika Serikat maju sebagai penyeimbang agar kekuatan dominasi dari China tidak mempengaruhi negara-negara lain. Hal ini juga disetujui oleh para sekutu Amerika Serikat seperti Australia, Jepang, dan sebagainya menurut Hikmhanto.

 

Professor yang juga menjabat sebagai Guru Besar Hukum International di Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini tidak memiliki dana yang mencukupi untuk membuat negaranya sebagai negara adidaya. Sehingga, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan bagi beban untuk menjaga keamanan Indo-Pasifik melalui Australia. Australia yang memang negara monarki bentukan Inggris membuat negara tersebut tidak luput dari keterlibatan dalam kemitraan AUKUS.

 

Hikmahanto menganggap bahwa kemitraan AUKUS ini melanggar perjanjian non-proliferation, yaitu perjanjian yang melarang suatu negara dengan pengetahuan nuklir untuk menyebarkan ilmunya ke negara-negara tanpa pengetahuan tersebut. Pihak Australia mengatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir ini hanya sebatas kapal dengan bahan baku nuklir. Menurut penuturannya, kapal selam merupakan salah satu peralatan militer. Tidak mungkin sebuah kapal selam tidak digunakan sebagai salah satu senjata untuk berperang. Oleh karena itu, Hikmahanto mengkhawatirkan kapal selam tersebut menjadi sebuah senjata yang diluncurkan ketika Australia sudah tidak memiliki cara lagi untuk melawan dominasi dari China.

 

Indonesia Terjepit

Respon negara ASEAN tehadap Pakta AUKUS berbeda-beda, salah satunya adalah Indonesia, dimana Indonesia bagai pelanduk yang terimpit pertarungan dua gajah, Cina dan AS. Bahkan, Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa walau terlihat jelas kapal perang AS dan Cina mondar-mandir di perairan Natuna Utara milik Indonesia.

 

Indonesia hanya mampu berdiplomasi basa-basi menanggapi pertarungan besar dua kekuatan. Padahal, keamanan negaranya sedang terancam dan pintu masuk kepentingan negara besar untuk menjajah kawasan makin terbuka lebar. Ternyata, polugri Indonesia yang bebas aktif hanya bahasa halus dari politik pragmatis. Indonesia tidak memiliki sikap tegas sebagai respons pertarungan dua kekuatan, cenderung menunggu apa yang menjadi arus utama lalu mengikutinya agar aman. Karena pelanduk harus mencari celah (keuntungan) dari pertarungan gajah jika tidak ingin mati terinjak. Indonesia negara pengikut memang cenderung melaksanakan polugri yang pragmatis. Wajar karena kebijakan luar negerinya akan senantiasa berada di bawah bayang-bayang negara besar. Negara pengikut akan tunduk dan mengikuti segala ketetapan negara pemenang.

 

Padahal, yang seharusnya Indonesia lakukan adalah menolak kedua kubu. Indonesia tidak boleh merapat pada salah satu walaupun ketegangan makin menguat di Kawasan. Indonesia harus mampu mengatakan tidak pada Cina dan tidak pada AS. Namun, sikap tegas ini akan bisa Indonesia lakukan manakala negeri ini menjadi pemain utama di kancah perpolitikan internasional.

 

Politik Luar Negeri Islam

Polugri Islam tidaklah berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem Islam dalam institusi Khilafah Islamiah. Asasnya adalah akidah Islam yang melahirkan prinsip polugri, yaitu mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dakwah Islam oleh Khilafah menjadi asas negara dalam membangun hubungannya dengan negara lainnya di seluruh bidang. Inilah yang Rasulullah saw. contohkan dan para Khalifah setelahnya praktikkan.

Kami tidak mengutus (Muhammad) melainkan kepada seluruh umat manusia, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan.” (TQS Saba’: 28)

Rasulullah saw. melatih tentara dan mempersiapkan alutsista ‘alat utama sistem pertahanan’ untuk berjihad melawan siapa saja yang menghalangi dakwah Islam. Rasulullah saw. terus berusaha menaikkan level politik negaranya untuk bisa sampai berada pada posisi pemain utama dunia. Dengan ini, negara Islam mampu menentukan sikapnya berdasarkan akidah Islam, serta mampu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia.

 

Oleh karenanya, jika Indonesia memakai Islam sebagai polugrinya, ia akan berusaha untuk mewujudkan visi ideologisnya yaitu berdakwah ke seluruh alam. Namun, bagaimana bisa berdakwah pada dunia jika posisinya saat ini masih menjadi negara pengikut yang melingkari negara adidaya? Sungguh, kepemimpinan umat dalam satu bendera adalah perkara urgen untuk meningkatkan kedudukan negeri-negeri muslim di kancah perpolitikan internasional. Dengan demikian, Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya mampu bersikap tegas pada manuver politik AS maupun Cina yang telah jelas mengancam keamanan Kawasan khususnya Indonesia. Wallahu a’lam bish-showab.

 

Penulis: ShofiPict 3Pict 3

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.